Sinergi Regulasi Pemerintah dan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech Lending Perlu Diperkuat

Siaran Pers - Jakarta, Pemerintah perlu terus memperkuat sinergi antara regulasi dengan perlindungan konsumen di industri fintech lending. Urgensi untuk memperkuat sinergi diantara keduanya bukannya tanpa alasan. Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah turut memengaruhi peningkatan aktivitas penggunaan internet dalam negeri.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, kegiatan ekonomi yang dulu masih dilakukan secara tradisional lewat lembaga keuangan seperti bank, saat ini sudah bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi yang masif. Perubahan ini memunculkan para pemain baru di pasar yang menawarkan berbagai jasa, di antaranya yang bertumbuh pesat adalah kemunculan fintech atau financial technology. Kehadiran fintech berperan penting dalam mempercepat tercapainya keuangan inklusif, suatu hal yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Berkembangnya fintech di Indonesia harus disertai dengan ekosistem yang juga mendukung hadirnya inovasi ini.


”Konsumen perlu diberikan rasa aman melalui regulasi yang menjadi payung hukum transaksi keuangan di lembaga fintech sekaligus regulasi perlindungan. Sinergi keduanya diharapkan bisa mendukung peningkatan akses keuangan di masyarakat sekaligus tumbuhnya industri keuangan ini,” jelas Galuh.


Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, tercatat bahwa penetrasi penggunaan internet dalam negeri sudah mencapai 56% dari total 150 juta orang yang sudah melek internet. Selain itu, penggunaan smartphone di Indonesia yang tercatat sebanyak 355 juta unit sudah mencakup 133% dari total populasi sebanyak 268 juta orang.  Fakta ini membuka mata kita bahwa semakin mudahnya akses ke internet, semakin masyarakat ingin dimanjakan oleh akses yang ditawarkan.


Berdasarkan data Bank Indonesia, dari tahun 2017 hingga tahun 2018 telah terjadi peningkatan transaksi online dan elektronik di Indonesia sebesar 281%, dari semula bernilai Rp12,4 miliar di tahun 2017 dan naik menjadi  Rp47,2 miliar di tahun berikutnya. Peningkatan ini tentu juga menunjukkan adanya kemajuan pesat pada ekonomi digital dalam negeri.


Kebanyakan fintech memanfaatkan jasa di sektor pembayaran (e-payment) dan pinjaman (peer-to-peer/p2p lending), sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pada model bisnis P2P Lending, yang juga terdiri dari beberapa sektor pinjaman, tercatat bahwa payday loan merupakan sektor yang paling banyak muncul dan diminati. Sayangnya, payday loan juga merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Payday loan merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek.


Dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman/lending, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri fintech dan tentunya kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi mengenai fintech yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap fintech yang berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin di OJK.


Namun pada kenyataannya, lebih banyak jumlah perusahaan fintech lending yang tidak terdaftar. Jumlahnya juga mencapai ratusan ribu. Kontroversi yang sering terjadi biasanya banyak disebabkan oleh para fintech lending ilegal, terutama yang menjalankan model bisnis payday loan ini. Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan menarik bunga harian mencapai 2%. Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan fintech yang terdaftar. Diluar perusahaan yang terdaftar, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK.


”Pelaku industri fintech lending juga perlu berperan dalam hal mitigasi penyalahgunaan data pribadi. Harus ada etika digital dari para penyedia layanan yang mencegah penggunaan data pribadi berlebihan. Yang tidak pantas adalah ketika profil dari para konsumen digunakan untuk keperluan lain, terutama jika tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen,” terangnya.


OJK saat ini hanya membatasi penyedia layanan untuk mengakses tiga hal lewat aplikasi yang mereka jalankan, yaitu kamera, microphone dan lokasi. Selain itu, para CEO juga harus mendaftarkan usaha fintech miliknya ke OJK dan mengikuti serangkaian proses, termasuk bersedia diuji lewat regulatory sandbox.


Diluar dari sikap penyedia layanan, peran paling penting dimainkan oleh pelanggan. Sebagai pemilik data, mereka harus melek literasi ekonomi digital di era seperti sekarang ini. Pelanggan harus menyadari risiko data yang mereka sebarkan. Maka dari itu diperlukan sikap hati-hati dan cermat terhadap data yang diberikan. Pemilik data harus sadar untuk apa saja data yang diminta terkait dengan tujuan layanan. Fintech lending jenis payday loan menyasar konsumen kelas menengah ke bawah, di mana mayoritas masyarakatnya masih banyak yang belum melek literasi keuangan.


Memanfaatkan hal ini, Fintech lending ilegal kerap menjalankan praktik penyalahgunaan data. Konsumen yang membutuhkan pinjaman harus memastikan bahwa fintech terkait sudah terdaftar di OJK. Membaca serta memahami dengan jelas Term of Conduct dan Privacy Policy perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Pelanggan juga harus waspada terhadap fintech payday loan yang menerapkan bunga pinjaman melebihi 0,8% per hari.


Selain itu, lanjut Galuh, rincian biaya yang dikenakan atas pinjaman haruslah jelas dan transparan. OJK saat ini juga sudah mewajibkan setiap entitas P2P lending untuk memberikan informasi tingkat pengembalian dana 90 hari (TKB 90) pada halaman website dan aplikasinya. Pada intinya, pelanggan harus menyadari hak dan tanggung jawabnya saat melakukan pinjaman lewat online ini.


Melihat kenyataan di atas, terlihat bahwa sumber dari keseimbangan antara perkembangan teknologi, penetrasi ekonomi digital, dan perlindungan konsumen terletak pada data yang harus mendukung. Data yang terintegrasi diperlukan agar segala transaksi dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan.


RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang walaupun tidak secara khusus membahas mengenai fintech, tapi mengatur pertanggungjawaban para pengguna internet, termasuk juga para penyedia layanan dan pelanggan, agar tidak terjadi penyimpangan dari informasi yang diberikan. Peraturan ini dapat membantu mengurangi ruang gerak fintech nakal. Selama ini, payung dalam pemblokiran fintech ilegal masih berada di tangan OJK. Setelah itu lagi-lagi berhenti ditempat karena OJK tidak punya wewenang untuk memberi hukuman ataupun menetapkan pelanggaran.


RUU PDP ini sebenarnya menekankan kepada dua hal penting, yaitu yang pertama dari sisi penyedia layanan itu sendiri dan kedua dari sisi pengguna layanan atau si pemilik data pribadi. Dengan adanya undang-undang, maka bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas, penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar. Begitupun dengan para pengguna layanan untuk dapat mengerti hak dan kewajibannya terkait data pribadi. RUU PDP seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dapat segera difinalisasi.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies