• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Target Swasembada Bawang Putih dan Bawang Bombay Tidak Realistis

Siaran Pers - Jakarta, Target pemerintah untuk mencapai swasembada untuk bawang putih dan bawang bombay tidak realistis dengan fakta-fakta yang ada. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, wacana swasembada bawang putih atau bawang bombay justru akan merugikan petani karena mengambil lahan dan sumber daya yang seharusnya bisa dipakai untuk komoditas lain.

Ia menjelaskan, daripada memaksakan swasembada bawang putih dan bawang bombay yang memang secara teknik pertanian susah untuk berhasil di Indonesia, Indonesia sebaiknya mengeksplorasi kemungkinan untuk mengembangkan produksi komoditas lainnya, seperti bawang merah atau jahe. Hal ini juga sekaligus untuk mendorong ekspor yang akan meningkatkan kesejahteraan petani hortikultura karena adanya potensi penambahan pendapatan.

“Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, Indonesia sebaiknya bisa mengembangkan berbagai komoditas pangan lainnya yang memang memiliki potensi yang bagus. Hal ini tentu positif untuk meningkatkan keunggulan kita di komoditas lainnya melalui peningkatan nilai ekspor dan perluasan pasar,” jelas Felippa.

Di tahun 2018, Indonesia berhasil memproduksi 1,5 juta ton bawang merah. Sementara itu, produksi bawang putih hanya mencapai 39.302 ton bawang putih. Surplus produksi bawang merah bahkan bisa diekspor ke negara lain sehingga mendukung neraca perdagangan Indonesia.


Mempertimbangkan lahan, sumber daya yang terbatas seperti bibit, serta karakteristik iklim Indonesia, seharusnya kita memprioritaskan pengembangan produk unggulan lainnya seperti bawang merah.

Mempertimbangkan lahan, sumber daya yang terbatas seperti bibit, serta karakteristik iklim Indonesia, seharusnya kita memprioritaskan pengembangan produk unggulan lainnya seperti bawang merah. Sebagai perbandingan, data BPS menunjukkan di tahun 2018, produktivitas bawang merah bisa sebanyak 9,59 ton per hektar. Sementara itu, produktivitas bawang putih lebih kecil, yaitu sekitar 7,84 ton per hektar. Bawang putih memang idealnya ditanam di iklim subtropis yang dingin. Bawang bombay juga tidak bisa diproduksi di Indonesia karena idealnya ditanam di daerah pegunungan dengan suhu 18° - 20°C.

Selama sudah dijalankan, program wajib tanam bawang putih, alih-alih membuahkan hasil yang signifikan, malah berakhir korupsi yang merugikan masyarakat Indonesia hingga mencapai Rp 3,5 miliar. Sementara, petani masih dirugikan karena harga jual mereka tidak bisa bersaing dengan bawang putih luar negeri. Adanya wajib tanam malah memaksakan petani untuk menanam suatu komoditas yang sebenarnya kurang bisa berkembang dengan baik di iklim Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pernyataan bahwa dibebaskannya Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tidak menghiraukan aspek lain seperti keamanan dan kesehatan, kurang tepat. Meskipun tidak memerlukan SPI dan RIPH, bawang putih yang masuk tetap harus melalui proses karantina untuk memastikan keamanannya dan kesehatan konsumen.

“Krisis bawang putih dan bawang bombay selama pandemi Covid-19 ini justru menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan RIPH yang merupakan turunan dari Menteri Pertanian sebelumnya. Kebijakan terbukti tidak efektif dan malah membuka lahan korupsi, kebijakan ini bisa dibatalkan dan diganti dengan kebijakan positif yang mendorong pertanian hortikultura lain yang lebih unggul,” tandasnya.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies