• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Target Penurunan Prevalensi Perokok Perlu Didukung Penguatan Regulasi dan Inovasi

Siaran Pers - Jakarta, Target penurunan prevalensi perokok yang ditetapkan pemerintah perlu diikuti oleh penguatan regulasi dan inovasi. Berdasarkan RPJMN 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi perokok hingga mencapai 5,4%. Target ini cukup ambisius mengingat prevalensi perokok di tahun 2013 dan 2018, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencapai 29,3% dan 28,8%.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine mengatakan, pencapaian target tersebut harus didukung dengan sederet aksi dan regulasi yang efektif diterapkan di lapangan. Penerapan regulasi seperti ini sangat penting mengingat Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia. Pemerintah pun perlu melakukan berbagai inovasi mengingat implementasi regulasi di lapangan tidak selalu berdampak sebagaimana yang ditargetkan.

Pingkan memaparkan, terjadi pergeseran tren dalam pola konsumsi di tataran global. Data WHO menyatakan terjadi penurunan jumlah perokok di negara-negara yang berada pada kawasan Amerika, Eropa dan Pasifik dari 765 juta pada tahun 2000 menjadi 710 juta di tahun 2015. Namun penurunan serupa tidak terjadi di negara-negara yang berada di kawasan Afrika, Mediterania Timur, serta Asia Tenggara. Walaupun akumulasi jumlah perokok di ketiga kawasan tersebut tidak sebesar ketiga kawasan sebelumnya, namun terjadi tren kenaikan jumlah perokok dari 317 juta menjadi 364 juta pada periode waktu yang sama.

Beberapa regulasi terkait pembatasan konsumsi rokok yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP 109 Tahun 2012 ini mengatur mengenai ketentuan iklan, promosi, sponsorship, kemasan produk rokok sampai kepada pengadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Meskipun pemerintah sudah menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat lewat beberapa regulasi, pada kenyataannya Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Indonesia termasuk salah satu dari 9 negara yang memilih tidak menandatangani FCTC. Sementara 181 negara lainnya telah menandatangani dan meratifikasi konvensi global tersebut.

Pingkan menjelaskan, walaupun Indonesia memang tidak menjadi bagian FCTC, tetapi pemerintah telah menerapkan dua dari tiga prinsip FCTC, yaitu kebijakan cukai untuk mengurangi konsumsi dan gambar peringatan kesehatan. Prinsip ketiga yang belum diterapkan Indonesia adalah pengurangan-dampak buruk (harm reduction). Sejauh ini, pendekatan Indonesia untuk mengurangi konsumsi rokok sebagian besar dilakukan melalui peraturan dan kampanye kesadaran masyarakat.

Di saat penerapan berbagai regulasi terhadap konsumsi rokok tidak juga mampu menurunkan prevalensi perokok, pemerintah perlu memperjelas arah kebijakannya melalui penerbitan road map pertembakauan dan berkaca dari pengalaman negara-negara lain. Selama ini pro dan kontra terkait kebijakan pertembakauan terus bergulir karena di satu sisi, tembakau berkontribusi besar dengan menghasilkan pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) dan menciptakan lapangan kerja dengan multiplier effect. Pada saat yang sama, produk olahan dari tembakau yaitu rokok juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat karena merupakan faktor penyumbang tingginya angka penderita penyakit tidak menular akibat merokok dan membawa kerugian ekonomi, terutama ke keluarga berpenghasilan rendah.

Jika pemerintah benar-benar serius untuk menurunkan prevalensi merokok, aturan yang sudah ada perlu didukung dengan penegakkan hukum. Selain itu, produk-produk alternatif seperti yang tergolong ke dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) juga perlu diatur peredarannya serta standarisasi produknya. Upaya-upaya yang dilakukan antar Kementerian dan Lembaga juga perlu diharmonisasi, harapannya dengan memiliki peta jalan yang komprehensif dapat membantu menavigasi arah kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan penurunan prevalensi perokok.

Peneliti Center for Health Economic dan Policy Studies (CHEPS) Prof. Hasbullah Thabrany menjelaskan, adanya pemahaman yang tidak tepat mengenai cukai. Cukai yang dianggap berkontribusi besar pada penerimaan negara sering disebut sebagai berasal dari industri rokok. Padahal cukai yang diterapkan pemerintah memiliki prinsip dasar sebagai denda kepada mereka yang mengonsumsi rokok karena sudah berperilaku tidak sehat terhadap diri dan lingkungannya.

“Cukai dapat diartikan sebagai pungutan paksa untuk mengendalikan konsumsi. Pengumpulan uang negara dari pajak memang idealnya meningkat, kalau cukai harusnya turun kalau kita benar-benar memahami maksudnya. Kalau cukai terus bertambah berarti memang konsumsi rokok terus meningkat dan upaya pengendalian tidak berjalan efektif,” tegasnya.

Ia pun meminta Kementerian Kesehatan untuk memperkuat implementasi PP Nomor 109 di lapangan sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok. Ia menyebut pemerintah seharusnya cepat beradaptasi dengan realita bahwa implementasi PP ini tidak efektif, salah satu contohnya adalah minimnya kontrol soal usia minimal untuk membeli dan mengonsumsi rokok dan mudahnya penayangan iklan-iklan rokok.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies