• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Ruralisasi Perlu Direspons Dengan Pengelolaan Dana Desa yang Efektif

Updated: May 20

Siaran Pers - Jakarta, Melemahnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 memaksa banyak pekerja di kota kembali ke desa dalam satu tahun terakhir ini. Fenomena ruralisasi ini perlu direspons pemerintahan desa secara strategis dengan pengelolaan dana desa yang efektif.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan bahwa pemberdayaan pekerja kota yang kembali ke desa di era pandemi memerlukan pemerintah desa untuk memutakhirkan data secara berkala atas warganya yang kembali tersebut,

“Kemudian, pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi desa (Pondes) perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kolaborasi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan desa. Dengan adanya data yang up-to-date yang dimiliki oleh pemerintah desa, program-program yang disusun sekiranya dapat lebih tepat sasaran dan mencakup warga yang kembali ke desa,” ungkap Pingkan.

Pemanfaatan dana desa setidaknya perlu fokus pada dua hal yaitu mendukung pemulihan ekonomi desa dan mendorong pengembangan sektor prioritas unggulan desa, ujarnya, dengan menambahkan bahwa desa memiliki sumber daya finansial hingga sumber daya manusia yang dapat dikelolanya.

Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar dan terus meningkat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa untuk tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun secara bertahap meningkat hingga mencapai hampir Rp72 triliun di tahun 2021. Rata-rata dana yang diterima setiap desa meningkat dari Rp280 juta di tahun 2015 menjadi Rp960 juta di tahun ini. Setidaknya ada 74.961 desa penerima pendanaan ini yang tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Sejak pandemi Covid-19, banyak pekerja dari desa yang melakukan urbanisasi terpaksa kembali ke daerah asalnya karena disrupsi ekonomi. Hal ini menyebabkan adanya ruralisasi, walaupun demikian jangan sampai kita melihat fenomena ini hanya berfokus pada situasi yang sedang terjadi. Kita perlu untuk mempertimbangkan proyeksi untuk waktu yang akan datang, mengingat kondisi pandemi saat ini masih belum terlihat akhirnya,” jelas Pingkan.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian tetap positif sehingga sektor ini cukup menjanjikan untuk menyerap tenaga kerja yang kembali ke desa. Walaupun demikian, penting juga dipahami bahwa angkatan kerja pertanian terus menyusut seiring dengan transformasi perekonomian negara ke arah industrialisasi. Fenomena ini tidak dapat dihindari, kecuali sementara waktu dikarenakan pandemi.

CIPS merekomendasikan investasi teknologi yang lebih baik untuk mendukung peningkatan produktivitas dan membuat hidup petani dan buruh lebih terjamin, walaupun hal ini dapat menimbulkan gangguan akibat keharusan beradaptasi dengan penggunaan teknologi dan metode tanam yang lebih baik.

Subsidi pemerintah untuk pertanian sudah relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain sehingga upaya untuk membantu mengembangkan produktivitas ini perlu dicarikan solusinya agar dapat berkelanjutan dan lestari. Hal ini juga perlu didukung oleh perubahan paradigma untuk mendukung pertanian Indonesia saat ini.

15 views