• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Relaksasi Impor Hortikultura di UU Cipta Kerja Diharapkan Stabilkan Harga & Pasokan

Siaran Pers - Jakarta, Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membawa banyak dampak pada sektor pertanian Indonesia, salah satunya pada produk hortikultura. UU Cipta Kerja merelaksasi regulasi impor produk hortikultura dan hal ini diharapkan dapat membantu menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan di pasar.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, relaksasi ini idealnya disikapi secara positif. UU Cipta Kerja membebaskan impor untuk beberapa proses produksi penting di rantai pasokan sub sektor hortikultura. Pembebasan impor ini berlaku untuk benih unggul dan sarana pendukung kegiatan hortikultura. Walaupun direlaksasi, Galuh mengatakan pemerintah tetap harus memastikan adanya proses transfer teknologi dan sharing praktik baik lewat mekanisme ini.

Pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan, dari yang tadinya berada di bawah berbagai kementerian dan lembaga teknis, kini berada di bawah pemerintah pusat. Selain itu, unit usaha hortikultura menengah dan besar tidak lagi membutuhkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menggunakan lahan negara. 

“Namun hal ini harus diikuti adanya pengawasan bahwa penggunaan lahan tersebut harus sesuai dengan peruntukan dan perizinan awalnya juga memperhatikan regulasi terkait lingkungan. Kalau pengawasan tidak berjalan, dikhawatirkan akan muncul masalah baru,” ungkapnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini tidak lagi berperan dalam mengendalikan impor dan ekspor produk hortikultura sebagai mekanisme menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura, walaupun izin importasi masih harus diperoleh dari pemerintah pusat. Mengingat potensi naiknya harga komoditas hortikultura strategis seperti bawang putih ketika terjadi kelangkaan seperti yang terjadi di awal tahun 2020 berdasarkan data WFP pada 2020, relaksasi ini dirasa baik untuk menjaga kestabilan harga dan kestabilan pasokan komoditas strategis bagi rakyat.

Relaksasi impor komoditas hortikultura sebenarnya sudah pernah dilakukan di awal pandemi Covid-19 di Indonesia lewat pembebasan Surat Persetujuan Impor (SPI) hingga 31 Mei 2020. Dengan meniadakan SPI, proses impor bawang putih dan bawang bombay diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan pasokannya bisa memasok kebutuhan dan menstabilkan harga di pasar Indonesia.

Pembebasan SPI berarti importir juga terbebas dari kewajiban mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Terkait proses pengajuan impor, importir biasanya harus mengurus RIPH kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilanjutkan dengan pengajuan SPI kepada Kemendag. Importir juga dibebaskan dari persyaratan laporan surveyor (LS) atas kedua komoditas tersebut.

“Pembebasan RIPH, SPI dan LS merupakan terobosan yang responsif dalam penyederhanaan proses pengajuan impor produk hortikultura. Komoditas yang diimpor diharapkan mampu berperan dalam menstabilkan harga di pasar. Penyederhanaan proses impor ini idealnya bisa diteruskan untuk memastikan ketersediaannya di pasar,” jelas Galuh.

Lebih lanjut, Galuh mengatakan semua pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan dan transfer teknologi. Sebelumnya, hanya penanam modal asing saja yang wajib memberikan kesempatan ini. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerataan alih teknologi bagi pelaku usaha hortikultura mikro dan kecil, sehingga produktivitas hortikultura dapat meningkat.

Konsumsi domestik produk hortikultura di indonesia cukup tinggi dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, Data BPS 2019 menunjukkan konsumsi bawang putih oleh rumah tangga di Indonesia di tahun 2019 mencapai 484 ribu ton dengan Garlic Household Participation Rate pada tahun 2019 mencapai 90,75%. Sementara itu ekspor bawang putih untuk tahun 2019 tumbuh 71,76% dibandingkan dengan tahun 2018. Angka ini termasuk sangat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan impor di angka 7,76% berdasarkan data BPS. Akan tetapi, kalau dilihat dari jumlah, mayoritas kebutuhan bawang putih Indonesia dipenuhi lewat impor.

“Walaupun produktivitas meningkat, impor produk hortikultura masih dibutuhkan karena permintaan domestik yang tinggi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan dan pesatnya penambahan jumlah penduduk. Namun, proses impor produk hortikultura seringkali menemui tantangan dari sisi restriksi dan kontrol impor oleh pemerintah pusat,” tandasnya.


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies