• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Proses PPDB Secara Daring Perlu Dukungan Teknologi dan Sosialisasi

Updated: Jun 10

Siaran Pers - Jakarta, Penyesuaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2020/2021 mengalami penyesuaian akibat pandemi Covid-19. Salah satu penyesuaian tersebut adalah imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan proses PPDB secara daring. Untuk mendukung hal ini, dukungan teknologi dan sosialisasi sangat dibutuhkan.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, pelaksanaan PPDB secara daring menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya sosialisasi PPDB daring di kalangan orang tua peserta didik. Permasalahan sosialisasi tetap menjadi isu yang kembali hadir pada pelaksanaan PPDB pada tahun ini, apalagi ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang kian mempersulit pelaksanaan sosialisasi.


Pemerintah daerah terkait harus berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mereka tidak mengalami kesulitan berarti ketika mencoba mendaftarkan anaknya. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan komplain secara daring. Akan tetapi, perlu diakui juga bahwa kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda juga memengaruhi kemampuan dalam memberikan sosialisasi PPDB di masa pandemi. Terlebih untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya cukup.


“Pemerintah daerah masing-masing perlu memberikan perhatian terhadap proses PPDB, terutama lewat sosialisasi dan dukungan sarana teknologi. Belum semua daerah selesai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai kebijakan pembatasan lainnya sehingga sosialisasi harus dapat dipastikan dapat sampai kepada orang tua peserta didik,” ujar Nadia.


Di sisi lain, faktor kesiapan teknologi dari situs PPDB juga patut diperhatikan. Banyak daerah yang baru kali melaksanakan PPDB daring secara keseluruhan. Tidak mengherankan jika pemerintah daerah nantinya harus berurusan dengan kegagalan sistem maupun permasalahan jaringan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki upaya pencegahan atau penanganan apabila terjadi gangguan sistem di situs PPDB. Hal ini penting agar peserta didik dapat mendaftar dengan aman dan nyaman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan PPDB di daerah yang bersangkutan. Selain itu, aspek penguasaan teknologi dari orang tua dan peserta dalam mendaftar di situs PPDB (membuat akun, verifikasi akun) juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat.


Berdasarkan pemberitaan media, beberapa daerah seperti Medan, Banten, dan Malang yang telah lebih dulu melaksanakan PPDB mengalami permasalahan dalam pelaksanaan PPDB daring. Hal ini mengakibatkan banyak orang tua peserta didik yang beramai-ramai meminta keterangan dari dinas pendidikan dan sekolah setempat.


Selain itu, pemerintah melalui Kemendikbud telah mengimbau bahwa PPDB pada tahun ini akan melibatkan sekolah-sekolah swasta, namun tetap disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Sebagai contoh, berdasarkan Surat Edaran No. 46/SE/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sekolah swasta turut dilibatkan dalam pelaksanaan PPDB. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menyiasati penuhnya kursi di sekolah negeri. Padahal sekolah swasta di wilayah tersebut masih memiliki kuota untuk menampung murid. Kebijakan pemerintah ini patut diapresiasi mengingat banyak sekolah swasta kualitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri namun kesulitan memperoleh murid akibat kebijakan PPDB yang sebelumnya tidak melibatkan sekolah swasta.


Terkait dengan permasalahan biaya untuk masuk ke sekolah swasta, lanjut Nadia, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan keringanan biaya terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap dapat bersekolah di sekolah swasta.


PPDB pada tahun ajaran 2020/2021 kali ini memiliki perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PPDB tahun ini membutuhkan berbagai penyesuaian akibat pandemi Covid-19 yang mengganggu sektor pendidikan di Indonesia. Kontroversi masuk sekolah yang beberapa waktu lalu kerap didengungkan akhirnya diputuskan untuk ditunda terlebih dahulu. Akan tetapi, tahun ajaran baru tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun peserta didik harus memulai tahun ajaran dengan tetap belajar di rumah.


“Keputusan pemerintah ini patut diapresiasi mengingat upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 memang harus menjadi prioritas utama mengingat grafik kasus Covid-19 yang belum melandai. Namun lagi-lagi berbagai permasalahan yang timbul selama pembelajaran jarak jauh yang sudah ada perlu tetap diselesaikan dan dicarikan solusinya,” tegasnya.



Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies