• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Perlu Dievaluasi, Perizinan Impor Pangan Rentan Pelanggaran

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi sistem perizinan impor pangan. Evaluasi ini penting karena sistem perizinan yang ada rentan terhadap pelanggaran, misalnya saja pada kuota dan proses perizinan yang tidak transparan.

Felippa menjelaskan, implementasi sistem perizinan impor non-otomatis dapat berdampak pada tertundanya proses perizinan impor yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan pasokan dan meroketnya harga di pasar. Karena izin impor pangan dan pertanian masih bergantung pada kebijakan dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, prosesnya seringkali menghabiskan waktu yang lama. Pengurusan perizinan impor yang memakan waktu itu menghilangkan momentum yang strategis bagi importir untuk mengimpor, yaitu di saat harga di pasar internasional sedang murah. Bahkan karena keterlambatan, saat komoditas yang diimpor sampai ke Tanah Air, malah bisa bersamaan dengan masa panen sehingga akhirnya merugikan petani. 

“Pengurusan izin impor yang berlarut-larut juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang nantinya dikhawatirkan akan berdampak pada harga jual komoditas tersebut. Lagi-lagi konsumen yang akan dirugikan,” jelasnya.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa penundaan penerbitan izin impor telah menyebabkan harga bawang putih di DKI Jakarta melonjak dari Rp40.000 per kilogram pada Januari menjadi Rp70.000 per kilogram pada Februari 2020. KPPU juga menyebut kalau hal ini biasa terjadi pada triwulan pertama setiap tahun ketika izin impor biasanya diterbitkan. KPPU juga melaporkan, karena Kementerian Perdagangan terlambat memberikan izin impor, harga gula dalam negeri melonjak hingga 240% dan 260% di atas harga gula internasional pada April dan Mei 2020 berdasarkan data International Sugar Organization. Pada akhirnya konsumen mengalami kerugian akibat penundaan yang tidak perlu.

“Impor merupakan sebuah instrumen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga kestabilan harga. Impor yang efektif tentu idealnya harus dilakukan dengan cepat supaya komoditas yang diimpor bisa memberikan dampak yang diharapkan di waktu yang tepat, misalnya dilakukan jauh hari sebelum petani masuk masa panen, sehingga hasil panen petani tetap bisa terserap secara maksimal oleh pasar,” tambahnya.

Jumlah kuota impor yang tersedia juga seringkali tidak diinformasikan secara jelas. Ketidaktransparanan ini membuka celah untuk pelanggaran, misalnya saja perilaku mencari rente dan korupsi. Perilaku rente dan korupsi pada impor pangan sudah menggiring beberapa nama besar ke dalam penjara.

Pada tahun 2013, seorang anggota DPR didakwa menerima suap senilai Rp 1,3 miliar dari janji Rp 40 miliar atas intervensinya kepada Menteri Pertanian untuk menerbitkan surat rekomendasi impor daging sapi saat kuota telah ditetapkan. Pada 2017 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dia bersalah karena menerima suap terkait impor daging sapi dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Pada tahun yang sama, seorang anggota DPR lainnya dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam izin impor gula. Kasus lain juga terjadi di bawang putih, dan baru-baru ini di buah-buahan seperti yang dilaporkan media. Pembatasan kuantitatif tidak hanya menimbulkan biaya ekonomi, tetapi juga menimbulkan biaya sosial yang lebih luas.

Felippa merekomendasikan penggunaan automatic import licensing system, dimana importir mendaftar di Online Single Submission (OSS) dan jika mereka memenuhi syarat, maka secara otomatis akan mendapat izin impor. Sistem automatic import licensing system  ini harus dibuat lebih transparan, predictable, reliable dan non-discriminatory, serta diproses secara lebih cepat. Proses pengurusan yang lebih efisien akan meminimalkan kerugian yang dialami petani maupun konsumen.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2021 Center for Indonesian Policy Studies