• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Perlindungan Konsumen P2P Lending Diharapkan Percepat Tercapainya Inklusi Keuangan

Siaran Pers - Jakarta, Perlindungan konsumen peer to peer lending (P2P lending) diharapkan mampu berkontribusi pada tercapainya inklusi keuangan. Akses kepada layanan keuangan normal untuk individu terbilang masih rendah di Indonesia. Di pasar dengan hampir 270 juta orang, baru sekitar 17 juta kartu kredit beredar di Indonesia per Maret 2019. Jumlah ini naik hanya sedikit dari 2012, yaitu sekitar 14 juta. Sekitar 17 juta kartu ini dipegang oleh sekitar 10–11 juta orang, atau hanya 6% dari total populasi orang dewasa.

Menurut survei Global Findex, hanya 18% orang Indonesia yang meminjam secara formal melalui bank atau kartu kredit. Mayoritas orang Indonesia lebih memilih meminjam uang dari keluarga dan teman (36%) atau secara semi-formal melalui klub tabungan bergilir atau asosiasi kredit (11%), yang biasanya mengenakan suku bunga yang jauh lebih tinggi.

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ajisatria Suleiman mengatakan, upaya untuk mendorong inklusi keuangan perlu terus dilakukan, terlebih di masa pemulihan ekonomi seperti sekarang ini. Kegiatan ekonomi yang dulu masih dilakukan secara tradisional lewat lembaga keuangan seperti bank, saat ini sudah bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi yang masif yang mendukung kemunculan fintech.

Kehadiran P2P lending yang dipasarkan oleh fintech berperan penting dalam mempercepat tercapainya inklusi keuangan. Peran fintech menjadi semakin penting di masa pandemi karena adanya implementasi kebijakan pembatasan sosial dan adanya desakan kebutuhan dana dari kelompok masyarakat yang terkena dampak pandemi. Apalagi, 70,5% masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah Rp1,8 juta per bulan mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi menurut survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Penyedia layanan P2P lending menawarkan beragam produk dan layanan untuk bisnis dan konsumen. Mereka melayani kebutuhan bisnis menengah, pengusaha mikro, dan konsumen (baik segmen kelas menengah maupun berpenghasilan rendah).

Walaupun demikian, Ajisatria menyebut bahwa perkembangan P2P lending diwarnai banyak kontroversi, misalnya terkait praktek pemberian pinjaman yang menawarkan pinjaman tunai tanpa jaminan atau payday loan. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum memiliki sistem perlindungan data pribadi yang memadai sehingga data pribadi konsumen rawan disalahgunakan.

Menanggapi tuntutan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang akses ke data yang diandalkan oleh banyak penyedia layanan P2P lending untuk mengembangkan model penilaian kredit alternatif mereka. Meskipun langkah ini dapat mengurangi penyalahgunaan akses dalam jangka pendek, masalah yang lebih fundamental adalah belum adanya sistem penilaian kredit bagi calon konsumen yang berpenghasilan rendah yang umunnya tidak masuk di sistem informasi kredit formal.

“Dalam upaya untuk menutup kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang ada dan perilaku pasar yang sebenarnya, asosiasi industri fintech, AFPI telah mengambil peran “co-regulation” atau pengaturan bersama dengan OJK. Kemitraan OJK dan AFPI sudah berada di jalur yang benar, namun keduanya perlu meningkatkan upaya untuk membuat, mengadopsi, menegakkan dan mengembangkan kebijakan dan regulasi melalui serangkaian reformasi regulasi dan pasar agar semakin kuat di masa mendatang.

Untuk turut memperkuat perlindungan konsumen P2P lending, CIPS merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama adalah, fintech dapat diizinkan untuk mengakses data seluler milik konsumen. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah juga perlu memperbaiki framework atau kerangka kerja terkait izin akses saat mengumpulkan dan menggunakan data konsumen.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang larangan total untuk mengakses data seluler karena pelarangan total atas akses ke data seluler dapat menghambat upaya inklusi keuangan. OJK dapat fokus pada pemberian kerangka persetujuan atau consent yang jelas untuk akses data pribadi, yang sebenarnya sudah tercantum di dalam usulan revisi POJK 77 dan dengan mendukung pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dibahas di DPR.

“Di tingkat yang lebih teknis, OJK (dan / atau bersama AFPI) juga dapat mengeluarkan pedoman tentang cara mengumpulkan dan menggunakan data pribadi orang-orang di luar peminjam (biasanya yang terdaftar sebagai kontak darurat) untuk memastikan persetujuan mereka juga diperoleh dengan benar,” tambah Ajisatria.

Rekomendasi berikutnya, lanjutnya, adalah perlunya pedoman yang lebih jelas bagi konsumen tentang bagaimana dan ke mana mengajukan pengaduan untuk setiap jenis masalah terkait dengan transaksi P2P lending. Pedoman ini sangat diperlukan karena konsumen adalah orang awam yang tidak mengetahui jenis pelanggaran apa yang harus diajukan ke OJK (penagihan utang secara agresif, legalitas pemberi pinjaman) atau ke polisi (dalam kasus ancaman, penganiayaan atau pelecehan). Mereka juga kurang mengetahui daftar bukti dan dokumen yang akan diterima OJK atau polisi, apalagi konsumen tersebut bukan peminjam sendiri melainkan hanya kebetulan ada di daftar kontak peminjam.

Meskipun OJK sudah memiliki mekanisme yang baik untuk menerima pengaduan konsumen, semakin banyak pedoman teknis untuk P2P lending dapat mencegah konsumen untuk bolak-balik ke pihak berwenang untuk menyelesaikan laporan, sehingga membuat sistem penanganan pengaduan menjadi lebih terjangkau.