• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Efektif 7 Juli, 4 Aspek yang Perlu Diperhatikan

Siaran Pers - Jakarta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, efektivitas dari pemberlakuan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 perlu diikuti berbagai evaluasi. Walaupun mengusung semangat perlindungan konsumen, beberapa hal di dalam peraturan ini perlu dievaluasi untuk memaksimalkan efektivitasnya.

Terdapat empat hal yang belum mampu dijawab oleh kebijakan BPOM ini. Pertama, terkait pembentukan fasilitator keamanan pangan yang berasal dari penggerak masyarakat. Hal ini tercantum pada Pasal 26. Namun masih belum jelas bentuk implementasinya, misalnya saja mengenai penyediaan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Lalu sifat dari implementasi ini apakah dilakukan secara sukarela atau tidak.

Laporan Tahunan BPOM 2018 melaporkan bahwa BPOM membutuhkan 3,664 tambahan staf untuk dapat melakukan tugas secara efektif berdasarkan workload analysis. Saat ini, pemerintah kekurangan dana untuk sistem pengawasan di pusat maupun di daerah. Dengan adanya pembentukan fasilitator ini, tentu menjadi tambahan anggaran pemerintah jika harus disediakan melalui penganggaran pemerintah dan sebaiknya BPOM sudah menimbang aspek penganggaran dalam pembuatan kebijakan.

“Kalau implementasi dari penyediaan fasilitator ini dilakukan oleh pemerintah pusat, tentu BPOM membutuhkan tambahan staf yang memadai untuk mencakup wilayah kabupaten dan kota. Tentu hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, dan membutuhkan pendanaan yang jelas. Sementara itu, kalau implementasi dilakukan masyarakat secara sukarela, maka harus jelas siapa yang melaksanakan dan juga bagaimana memastikan terbentuknya fasilitator tersebut secara berkesinambungan. Sebagai solusi untuk mengurangi aspek pembiayaan, BPOM dapat bekerja sama dengan Puskesmas untuk mengkampanyekan keamanan pangan daring,” jelasnya.

Kedua, Felippa juga menyayangkan bahwa tambahan liabilitas belum dibahas secara teknis, terutama perbedaan antara jasa antar oleh restoran secara langsung atau menggunakan pihak ketiga. Padahal, hal ini harus diatur melalui sistem traceability mechanism seperti last-mile tracking agar memastikan jika terjadi ketidaksesuaian penanganan makanan, dapat dilihat apakah itu oleh pelaku usaha atau penyedia jasa pengantaran. Saat ini, Peraturan BPOM hanya mengaturnya secara bersamaan antara pelaku usaha dan penyedia jasa pengantaran.

Selanjutnya, terkait penghapusan sanksi administratif berupa ganti rugi yang sebelumnya terdapat pada UU Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Felippa berpendapat, terkadang konsumen mengalami kerugian secara ekonomis akibat pangan yang tidak aman. Contohnya, jika konsumen sakit dan tidak dapat bekerja, ataupun biaya ke dokter jika ternyata makanan tersebut terkontaminasi. Felippa mengatakan, ganti rugi harus tetap dimasukkan pada peraturan teknis dan tidak hanya pada UU dan PP.

Keempat, kebijakan ini diundangkan dengan minim sosialisasi dan konsultasi publik, dan ini dapat berakibat pada pelaksanaan dan implementasi yang kurang kuat. Ketidaksiapan pelaku usaha dan konsumen bisa menjadikan kebijakan pemerintah kurang efektif.

“Kita harus mengapresiasi langkah pemerintah untuk melindungi konsumen pangan daring, karena kejelasan aturan teknis oleh kementerian dan badan yang terkait sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen. Namun, kebijakan ini tidak akan berjalan efektif jika masih belum aplikatif dan belum tersosialisasikan dengan baik pada konsumen dan pelaku usaha. Karena pada akhirnya, konsumen dan pelaku usaha lah yang terdampak secara langsung oleh kebijakan pemerintah,” jelas Felippa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengundangkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring pada 7 April 2020. Seluruh apotek, Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF), pelaku usaha dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyelenggarakan peredaran obat dan makanan secara online harus menyesuaikan kegiatannya dalam memastikan keamanan obat dan pangan yang dijual dengan Peraturan Badan yang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan atau pada 7 Juli 2020.

Diberlakukannya Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 adalah bentuk perlindungan pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dijual secara daring. Contohnya adalah terkait izin edar, kemasan, dan kewajiban BPOM untuk membina pelaku usaha dan masyarakat terkait obat dan pangan yang dijual secara daring. Peraturan tersebut menjadi ukuran bahwa pemerintah menyadari liabilitas tambahan yang mungkin terjadi akibat transaksi yang dilakukan secara daring.


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies