• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Pentingnya Menjawab Tantangan Finansial yang Dihadapi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Covid-19 sudah menyebabkan disrupsi di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Pandemi Covid-19 setidaknya sudah menyebabkan Indonesia mengubah beberapa kebijakan di dalam sektor pendidikannya, seperti ditiadakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, ditiadakannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang seharusnya menjadi UN terakhir dan juga proses PPDB akan dilaksanakan secara daring.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, salah satu dampak dari perubahan kebijakan pendidikan, yaitu ditiadakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, mendapatkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Belum meratanya koneksi internet dan meratanya kepemilikan perangkat teknologi membuat sebagian siswa tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dijadikan pengganti kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Selain itu, sekolah-sekolah yang sumber pembiayaannya bergantung dari iuran bulanan orang tua siswa juga mengalami tantangan finansial yang berat selama pandemi ini. Kegiatan operasional sekolah-sekolah seperti ini, yaitu sekolah swasta berbiaya rendah, pada umumnya pada umumnya mereka sangat bergantung pada iuran bulanan dari orang tua siswa selain menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak terlalu menutupi biaya operasional sekolah.


Nadia menambahkan, karena adanya disrupsi ekonomi, banyak orang tua dari anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta berbiaya rendah juga terkena dampaknya. Para orang tua yang umumnya bekerja pada sektor informal dan bekerja sebagai pekerja harian tentu kesulitan untuk membayar iuran sekolah bulanan sekolah anaknya. Padahal iuran bulanan ini merupakan sumber keuangan sekolah untuk membayar gaji para guru dan staf sekolah. Memberhentikan guru atau staf sekolah juga merupakan opsi yang sangat sulit untuk diambil.


“Dilansir dari survei yang dilaksanakan oleh organisasi nirlaba INSPIRASI, sebanyak 60,43% kepala swasta yang mengikuti survei mengatakan bahwa persoalan finansial akibat Covid-19 benar-benar menjadi membuat mereka khawatir. Hal ini tentu akan berdampak kepada pendidikan para siswa yang pada akhirnya berisiko membuat mereka ketinggalan pelajaran,” jelas Nadia.


Mengingat tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan dimulai, pemerintah sebaiknya dapat memberikan bantuan khusus bagi sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah ini, terutama terkait dengan gaji guru dan staf sekolah selama masa pandemi. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terburuk yakni penutupan sekolah karena permasalahan keuangan, sementara sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah ini sangat penting perannya dalam menyerap siswa baru, menyediakan akses pendidikan untuk siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

Peran sekolah swasta berbiaya rendah di dalam lanskap pendidikan nasional nyata dan tidak boleh diabaikan. Berbeda dengan pandangan umum mengenai sekolah negeri adalah sekolah untuk orang kurang mampu karena bebas biaya dan sekolah swasta adalah sekolah untuk orang mampu karena biayanya relatif mahal, sekolah swasta berbiaya rendah umumnya memungut biaya dari orang tua murid dengan jumlah yang terjangkau.


Berdasarkan hasil penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), jumlah sekolah swasta di Indonesia adalah 35% dari total jumlah sekolah secara keseluruhan. Di sejumlah daerah, jumlah sekolah swasta bahkan lebih banyak dari sekolah negeri. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di wilayah yang terbilang miskin ini terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri. Sebanyak 51 dari 86 sekolah swasta tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah. Bahkan sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Kecamatan Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja.


Sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah bulanannya sama dengan atau lebih rendah dari Rp300.000. Biaya ini umumnya digunakan untuk menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah. Namun biaya ini juga bisa digunakan untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah.


Ada sejumlah regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah di Indonesia. Misalnya Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 24 tahun 2007 tentang standar fasilitas dan infrastruktur Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Akhir/Madrasah Aliyah. Peraturan ini, antara lain, menetapkan persyaratan minimum luas lahan dan area bangunan sekolah; untuk mendirikan sebuah Sekolah Dasar dengan enam kelas yang masing-masing kelasnya menampung sampai dengan 15 siswa, diharuskan memiliki lahan minimal sebesar 1340m2 dan luas bangunan minimal sebesar 400 m2. Peraturan ini tentu saja berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendiri sekolah.


“Regulasi ini berpotensi membatasi pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah baru dan pengembangan sekolah yang sudah ada, karena terbatasnya ketersediaan lahan perkotaan. Oleh sebab itu, regulasi persyaratan pembangunan sekolah perlu untuk dipertimbangkan kembali,” tandasnya.


Kepala Sekolah juga dapat diberikan otoritas dan fleksibilitas yang lebih luas, terutama untuk mengelola aspek keuangan mereka, salah satunya terkait dengan dana BOS. Apabila otoritas dan fleksibilitas itu diberikan, maka Kepala Sekolah dapat bertindak cepat, terutama dalam konteks pandemi. Kebijakan ini akan sangat menguntungkan bagi sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah swasta berbiaya rendah yang memiliki karakteristik yang khusus dan beragam yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah negeri.



Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.


Gambar: Unsplash

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies