• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Pentingnya Menjaga Kelancaran Rantai Pasok Pangan Selama Pandemi Covid-19

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) direspon pemerintah melalui berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat, seperti kebijakan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa kementerian, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, juga mengeluarkan regulasi untuk tujuan serupa. Namun, pemerintah harus tetap dapat memastikan kelancaran rantai pasok pangan di tengah implementasi berbagai kebijakan dan regulasi tersebut.



Ekonom Australian National University dan Anggota Dewan Pengawas Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tugas sulit untuk menyeimbangkan antara keharusan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dan menjaga ketahanan pangan bagi mereka. Organisasi-organisasi internasional seperti FAO telah memperingatkan ketegangan yang terjadi. Mereka juga menekankan bahwa negara-negara perlu menjaga jalur perdagangan dan rantai pasok tetap terbuka sembari hidup di tengah langkah-langkah pengendalian yang sedang dilaksanakan (World Economic Forum, 2020). Kesulitan ini terlihat jelas dalam implementasi pembatasan sosial di Indonesia.



Sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, harga beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan, diantaranya adalah beras, bawang putih, bawang bombay dan gula. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti terlambatnya rekomendasi impor dari pemerintah hingga pengurusan izin impor yang membutuhkan waktu lama. Kenaikan harga dikhawatirkan akan berlanjut apabila ada gangguan dalam kelancaran rantai pasok pangan di dalam negeri. Gangguan dalam distribusi pangan telah dilaporkan, bahkan sebelum PSBB diberlakukan, seperti adanya keterlambatan pengiriman beras dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Arianto menambahkan, implementasi PSBB memang telah diperkirakan memengaruhi logistik transportasi. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25/2020 yang melarang perjalanan darat, laut, dan udara dari dan ke daerah yang memberlakukan PSBB dari dan ke daerah transmisi yang tergolong zona merah antara 24 April dan 31 Mei untuk mencegah eksodus massal selama liburan Idul Fitri, tentu memengaruhi kelancaran jalannya rantai pasok.



Implementasi dari aturan ini adalah berupa pemeriksaan di pos-pos yang terletak di titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan. Untuk transportasi barang, truk yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, logistik, dan perbekalan kesehatan memang dikecualikan. Walaupun demikian, pos pemeriksaan akan membuat kemacetan dalam distribusi pangan dan karenanya harus dikelola dengan hati-hati. Pemeriksaan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran rantai pasok pangan walaupun pangan dikecualikan dari pemeriksaan dan pembatasan.



“Meminimalkan gangguan pada distribusi komoditas pangan antardaerah sangat penting untuk menghindari kelangkaan pada saat pandemi. Produsen utama komoditas pangan pokok seperti beras, ayam, dan gula semuanya terpusat di Jawa, lalu didistribusikan ke berbagai kota di Pulau Jawa dan kota-kota di pulau lain. Sinergi antar pemerintah daerah sangat penting untuk membantu kelancaran distribusi. Lebih baik lagi, jika kerjasama ini merangkul pihak swasta. Banyak di antara mereka yang memiliki jaringan yang lebih efisien,” ungkapnya.



Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah adalah produsen beras terbesar dengan total produksi 5,52 juta ton pada tahun 2019. Masih berdasarkan data BPS, sebanyak 51,15% gula Indonesia diproduksi di Jawa Timur pada tahun 2018. Sementara itu, Jawa Barat adalah produsen daging ayam terbesar dengan total 886.752 ton pada 2019. Komoditas-komoditas ini perlu didistribusikan, tidak hanya ke daerah-daerah di Pulau Jawa tetapi juga ke seluruh Indonesia.


Jabodetabek dan daerah non-produsen pangan lainnya sangat bergantung pada beras dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Antrean panjang pada pos-pos pemeriksaan dapat secara tidak sengaja menyebabkan daerah-daerah tertentu mengalami kekurangan stok. Padahal daerah-daerah penghasil memiliki stok yang melimpah.



Untuk memastikan kelancaran rantai pasok pangan selama pemberlakuan kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat, CIPS merekomendasikan beberapa hal. Pertama adalah, implementasi PSBB di berbagai daerah dengan berbagai tingkat pembatasan pada pergerakan orang dan barang sudah tepat. Tapi hal ini harus tetap memperhatikan kelancaran distribusi barang-barang komoditas penting.



Selain itu, perlu adanya kejelasan dalam pembatasan kegiatan industri dan transportasi selama PSBB. Ketidakjelasan pembatasan berisiko menciptakan gangguan pasokan dan keterlambatan distribusi yang dapat mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Pihak berwenang harus memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan tetap aktif dan tidak terhalang.



Selanjutnya adalah perlunya sinergi antara beberapa kementerian. Kementerian Perindustrian sebaiknya mengeluarkan izin untuk sektor-sektor esensial yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Izin ini kemudian dapat digunakan untuk proses verifikasi cepat di pos-pos pemeriksaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara perlu mengarahkan perusahaan survei untuk meningkatkan kapasitas survei di pelabuhan. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa protokol kesehatan dipatuhi oleh industri dan penyedia transportasi dengan menetapkan secara jelas sanksi bagi yang melanggar.



Mengingat keterbatasan sumber daya, melakukan pemeriksaan acak juga sangat disarankan untuk memastikan peraturan tersebut benar-benar dipatuhi.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies