[Siaran Pers] Pentingnya Menghindari Krisis Pangan Global Saat Pandemi Covid-19

Siaran Pers - Jakarta, Ketahanan pangan adalah sesuatu yang penting untuk dijaga, baik saat terjadi pandemi Covid-19 ataupun tidak. Ketahanan pangan merupakan satu aspek penting yang perlu dipastikan untuk meminimalkan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu cara untuk memastikan ketahanan pangan adalah melalui perdagangan antar negara.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, FAO memperkirakan antara tahun 2000 dan 2016, perdagangan pertanian dunia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat nilainya menjadi sekitar USD 1,6 triliun pada 2016. Bagi Indonesia, peningkatan nilai ini berarti kita dapat menikmati bawang putih dari China, daging sapi dari Australia dan kedelai dari Amerika Serikat sebagai bahan baku utama untuk membuat tahu dan tempe. Sementara negara lain dapat menikmati kopi, coklat, dan minyak sawit Indonesia.

Sayangnya, perdagangan dunia kini tengah terancam akibat pandemi Covid-19 yang menjangkiti ratusan negara di dunia. Salah satu yang terpengaruh adalah pangan dan pertanian. Dampaknya antara lain adalah melambatnya produksi, terbatasnya akses transportasi dan logistik akibat ditutup atau dibatasinya saluran distribusi.

“Memastikan ketahanan pangan bagi Indonesia tentu tidak mudah. Indonesia masih berjuang melawan kelaparan pada tingkat “serius”, menurut Global Hunger Index 2019. Kekurangan pangan atau inflasi pangan akan membahayakan penduduk, terutama kaum miskin yang rentan yang bahkan pada hari-hari biasa dapat menghabiskan hingga 60% dari pendapatan mereka untuk makanan,” terang Felippa.

Negara-negara, termasuk Indonesia, memiliki dua pilihan terkait upaya memastikan ketahanan pangannya, yaitu menurunkan atau mempertahankan / meningkatkan hambatan perdagangan mereka. Negara-negara pengekspor harus terus mengekspor komoditas mereka, dan negara-negara pengimpor juga dapat membantu memfasilitasi itu dengan menurunkan hambatan perdagangan. Ini akan mendorong perdagangan pangan dan pertanian global untuk terus berlanjut, walaupun dibayangi adanya tantangan logistik.

Namun perdagangan juga tidak boleh mengabaikan berbagai protokol terkait kesehatan dan keselamatan untuk memastikan keselamatan pekerja yang terlibat di dalamnya. Felippa menambahkan, Indonesia membutuhkan kerjasama global walau diikuti adanya risiko berhubungan dengan negara lain yang juga berjuang untuk mengurangi pandemi di negara mereka sendiri. Contohnya saja Vietnam yang telah menangguhkan sementara kontrak ekspor beras baru karena khawatir akan pasokan domestik mereka sendiri. Data BPS 2018 menunjukkan, Indonesia mengimpor 767.180 ton beras dari Vietnam atau setara dengan 34% dari total impor beras.

Pemerintah India juga telah mengizinkan pelabuhan utama mereka untuk menghentikan beberapa operasi karena pandemi Covid-19. Indonesia sendiri mengimpor bawang dan daging sapi dari India, dan telah membuat kesepakatan untuk mengimpor 130.000 ton gula pada awal 2020 untuk memenuhi permintaan. Penutupan ekspor berpotensi menyebabkan krisis pangan global karena kekurangan pasokan berkontribusi besar pada kenaikan harga pangan global.


“Di saat yang bersamaan, Indonesia ingin dan perlu mengimpor komoditas pangan lain, tetapi masih berjuang untuk mengimpor karena kebijakan proteksionis kita yang dipaksakan sendiri yang menambah keterlambatan yang mahal. Contohnya, impor gula, bawang putih, dan bawang bombay Indonesia telah tertunda karena kebijakan pembatasan impor dan telah menyebabkan harga melonjak,” tambahnya.

Penelitian CIPS sudah menunjukkan bahwa proses impor beras yang cepat dapat membantu Bulog menghemat lebih dari Rp330 miliar antara tahun 2010 dan 2017. Dengan volatilitas pasar pangan global dan dengan melemahnya nilai tukar rupiah menjadi sekitar Rp. 16.000 per USD, keterlambatan pemrosesan impor dapat membebani pemerintah dengan biaya yang signifikan. Biaya ini dapat digunakan untuk peralatan medis dan peralatan pengujian Covid-19 saat ini.

Felippa menambahkan, langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meminta Kementerian Perdagangan untuk sementara meringankan persyaratan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk sebelas komoditas pangan strategis sangat relevan dalam menyikapi kondisi saat ini. Kementerian Perdagangan telah membebaskan sementara pemenuhan SPI untuk bawang putih dan bawang merah yang akhirnya didukung oleh Kementerian Pertanian dengan mengurangi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Dalam memastikan ketahanan pangan, koordinasi global dan koordinasi nasional benar-benar diuji oleh krisis ini. Negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan pasokan makanan yang stabil. Untuk itu, Indonesia perlu menurunkan hambatan perdagangan untuk mengimpor. Sekalipun skenario terburuk, negara-negara lain tidak bekerja sama dalam perdagangan global, Indonesia masih dapat memperoleh manfaat dari fasilitasi impor yang lebih cepat yang memungkinkan kita untuk membeli ketika harga masih rendah. Menurunkan hambatan perdagangan juga dapat membantu Indonesia mendiversifikasi negara tujuan impor untuk melakukan perlindungan nilai atas risiko perdagangannya jika negara lain memutuskan untuk menutup ekspor mereka.


Demikian juga berlaku untuk negara, tidak ada untungnya menimbun pasokan makanan dengan menutup perdagangan. Sebaliknya, Indonesia harus bekerja sama dan memastikan bahwa perdagangan pangan global akan berjalan semulus mungkin. Covid-19 adalah masalah global, dan kami akan mengatasinya secara global.

LIhat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies