• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Pentingnya Menarik Penanaman Modal Asing Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi

Updated: Jun 3

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Covid-19 sudah berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa dampak yang terlihat adalah menurunnya kinerja beberapa aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti industri dan konsumsi. Hal ini, diantaranya, disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pembatasan untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Perdagangan global diprediksi akan jatuh sebesar 13 - 32%. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) atau yang biasa dikenal dengan sebutan Foreign Direct Investment (FDI) secara global bisa terpuruk lebih dalam dengan estimasi antara 30 dan 40%.


Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, Indonesia perlu memanfaatkan momentum perubahan yang terjadi pada Rantai Nilai Global atau Global Value Chains (GVC) yang selama ini terpusat di China. Sejak perang dagang Amerika Serikat-China dan terlebih lagi dengan pandemi Covid-19, GVC yang selama ini terpusat di China terdisrupsi dan kini tengah berupaya mengurangi ketergantungan kepada negara tersebut.  Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bisa diuntungkan oleh relokasi besar-besaran dari China. Sayangnya, walaupun dipandang potensial, Indonesia relatif tidak menarik bagi investor asing karena rumitnya peraturan-peraturan yang berlaku.


“Peraturan yang rumit, berlapis dan tumpang tindih sudah sejak lama dikeluhkan sebagai faktor penghambat masuknya investasi di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut, seperti penghapusan perda yang tidak ramah investasi dan integrasi proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS),” terang Andree.


Upaya penyederhanaan lain yang tengah digencarkan adalah melalui RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang pembahasannya resmi ditunda sejak April lalu. Namun fungsi penyederhanaan RUU ini masih meragukan karena ternyata masih dibutuhkan lebih dari 400 peraturan pelaksanaan baru yang harus selesai dibuat dalam satu bulan setelah RUU diundang-undangkan. Mengenai tenggat waktu satu bulan ini, Andree menilai bahwa Presiden dan kabinet sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas peraturan pelaksanaan dengan memberikan waktu yang cukup untuk penelitian dan konsultasi publik.


Untuk memaksimalkan peluang masuknya PMA ke Indonesia, ada beberapa hal yang CIPS rekomendasikan ke pemerintah. Yang pertama adalah perlunya memperpanjang waktu untuk peraturan pelaksanaan RUU Cipta Kerja. Andree menjelaskan, Presiden dan DPR harus mempertimbangkan mengubah tenggat waktu satu bulan untuk penyesuaian dan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres) yang baru. Presiden dan DPR harus memastikan PP dan Perpres didukung dengan Naskah Akademik yang ekstensif dan konsultasi publik yang intensif.


“Setidaknya dibutuhkan waktu hingga 6 bulan atau atur tenggat waktu berjalan selama 3 bulan untuk pembahasan setiap klaster. Prioritas harus diberikan kepada klaster yang penting bagi pemulihan ekonomi, seperti pertanian dan manufaktur,” tandasnya.


Selanjutnya adalah urgensi untuk mengontrol peraturan kementerian. Presiden perlu menetapkan standar penyederhanaan peraturan bagi para Menteri dan juga mengajukan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 terutama pada Pasal 8 untuk membatasi regulasi proaktif oleh kementerian. Langkah berikutnya adalah perlunya melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada. Mengingat terbatasnya sumber daya dan kapasitas yang ada, evaluasi berkala penting untuk melengkapi upaya reformasi besar seperti RUU Cipta Kerja.


Terakhir, lanjut Andree, adalah dengan mengembangkan peta visual kerangka kerja peraturan. Untuk memfasilitasi reformasi besar dan evaluasi berkala, pemetaan Jaringan Legislatif bisa bermanfaat. Teknik ini mulanya diperkenalkan untuk mengukur tingkat kerumitan legislasi Uni Eropa. Pemetaan yang serupa dapat dilakukan pada pusat data pemerintah Indonesia, peraturan.go.id. Peta visual seluruh kerangka kerja peraturan dapat menunjukkan hubungan antara simpul-simpul peraturan yang sulit dilihat dalam bentuk tabel. Alat ini bisa digunakan untuk menentukan dan memonitor perubahan yang perlu dilaksanakan.



Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.



Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies