• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Penandatanganan RCEP Bagian Dari Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Siaran Pers - Jakarta, Indonesia bersama dengan 14 negara lainnya akan segera menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 15 November mendatang. Penandatangan kerja sama ekonomi regional ini disebut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Pingkan Audrine Kosijungan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia dan ke-14 negara anggota lainnya diperkirakan akan memetik manfaat melalui peningkatan ekspor dan juga investasi.

Pingkan menjelaskan, untuk Indonesia, menjalin kemitraan dengan blok regional sebesar ini akan sangat membantu dalam mendorong pemasaran produk-produk ekspor. Terlebih jika mengingat kedekatan negara-negara anggota secara geografis dan hubungan kerja sama yang selama ini sudah dibangun dalam bilateral. Diproyeksikan, manfaat dari RCEP akan dapat dirasakan lima tahun setelah ratifikasi dengan peluang peningkatan sebesar 8-11% dari ekspor dan 18-22% dari investasi.

Kerja sama RCEP sendiri mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-commerce, usaha kecil dan menengah (UKM) dan sejumlah masalah hal-hal teknis lainnya. Asian Development Bank memproyeksikan bahwa RCEP akan membawa manfaat pendapatan global sekitar USD 260 miliar, mengingat bahwa blok perdagangan ini memiliki cakupan yang sangat besar jika dilihat dari jumlah populasi dan pencapaian PDB secara keseluruhan.

Cakupan ini setara hampir dua kali lebih besar dari Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership (CPTPP). ASEAN melaporkan bahwa pada tahun 2018, ekonomi kawasan RCEP tumbuh sebesar 5,6% yang meliputi 47,4% seluruh populasi global, 32,2% ekonomi global, 29,1% perdagangan global dan 32,5% aliran investasi global. Berkaca dari database International Investment Agreements Navigator yang dirilis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), perjanjian RCEP ini akan menjadi payung dari 35 kerjasama bilateral dan multilateral yang sudah terjalin diantara 15 negara anggota RCEP.

“Dengan demikian, harmonisasi dari tiap-tiap perjanjian perlu diupayakan dan dikomunikasikan kepada para pelaku usaha dalam negeri agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Lebih jauh dari itu, ditandatanganinya RCEP ini akan menjadi upaya lebih lanjut dari pengurangan hambatan tarif dari AFTA dan ASEAN Plus karena juga mencakup eliminasi hambatan-hambatan non-tarif,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan baru saja menyampaikan keterangan pers bahwa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sudah siap untuk ditandatangani pada hari Minggu, 15 November 2020.  Ini bertepatan dengan penutupan dari 37th ASEAN Summit and Related Meetings yang dilangsungkan secara virtual sejak 9 November lalu. Sejak tahun 2012, Indonesia bersama dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya dan enam negara mitra yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, New Zealand dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan serangkaian pembahasan dan negosiasi perjanjian perdagangan regional ini. Hanya saja, pada bulan November 2019 yang lalu India memutuskan untuk menarik diri karena mengkhawatirkan keikutsertaannya akan memperlebar defisit neraca perdagangan dengan RRT.

Walaupun demikian, 15 negara lainnya masih optimis untuk melanjutkan perundingan dan mencapai kesepakatan untuk menandatangani RCEP. Kemitraan regional ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pasar pada negara-negara anggotanya serta performa pemulihan neraca perdagangan. Di tengah kondisi disrupsi ekonomi global saat ini, kerjasama ekonomi di tataran multilateral dan secara khusus regional memainkan peranan yang penting. Diharapkan dengan ditandatanganinya RCEP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perdagangan di antara seluruh negara anggota, termasuk Indonesia.

“Setelah RCEP ditandatangani, masing-masing negara memiliki waktu selama dua tahun untuk mempersiapkan diri dari sisi regulasi domestik, infrastruktur maupun fasilitas pendukung, dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas agar dapat memanfaatkan potensi dari perjanjian ini sebelum melakukan ratifikasi.  Adapun manfaat yang utama dari perjanjian ini ialah menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif secara bertahap dalam blok perdagangan dalam jangka panjang,” terang Pingkan.

Sumber gambar: BBC.com

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies