• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Pemerintah Perlu Tingkatkan Daya Saing Industri Gula Nasional

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan daya saing industri gula nasional. Kurangnya daya saing merupakan salah satu permasalahan gula nasional yang belum berhasil dibenahi. Kurangnya daya saing, salah satunya, menyebabkan produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kelangkaan yang menyebabkan fluktuasi harga. “Target pemerintah untuk membangun 15 pabrik gula pada periode 2020-2024 akan sulit tercapai tanpa adanya riset dan inovasi teknologi. Riset dan inovasi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas gula, menekan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi dengan cara yang lebih efisien,” jelasnya. Arum menambahkan, polemik impor gula yang saat ini sedang terjadi tidak lepas dari kurangnya daya saing industri gula nasional. Rencana pemerintah untuk mengimpor gula untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga gula diprotes oleh pemangku kepentingan gula domestik. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, dalam Diskusi Panel Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pokok, pemerintah memperkirakan bahwa kebutuhan gula untuk periode Januari - Mei 2021 mencapai 1.218.964 ton. Stok sisa Desember 2020 yang berjumlah 804.685 ton. Sementara itu, produksi dalam negeri yang diprediksi akan mencapai 135.795 ton akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gula sampai bulan Mei 2021. Selisih antara kemampuan pengadaan stok gula dalam negeri dengan prediksi kebutuhan gula, sebesar 278.484 ton, akan dipenuhi oleh impor. Pemerintah berencana untuk mengimpor gula untuk kebutuhan konsumsi sebanyak 646.944 ton untuk memenuhi kebutuhan gula di periode ini. Jumlah impor yang jauh lebih besar dari kebutuhan inilah yang menjadi dasar protes para pemangku kepentingan di sektor gula domestik. Hal ini dikarenakan musim giling tebu yang dimulai pada akhir Mei dan rencana penyaluran gula domestik ke pasar pada bulan Juni. Surplus gula impor dikhawatirkan akan mengganggu harga jual gula di pasaran dan merugikan petani tebu. Arum menambahkan, upaya untuk meningkatkan daya saing industri gula dapat dimulai dengan revitalisasi alat produksi, pabrik dan modernisasi pertanian tebu. Hal ini penting untuk mengurangi biaya produksi dan pemrosesan gula. Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET), karena kebijakan tersebut tidak efektif untuk menurunkan harga gula di pasar. Harga gula akan menyesuaikan dengan biaya produksi. Untuk itu revitalisasi alat produksi, pabrik dan modernisasi pertanian tebu mendesak untuk dilakukan. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga gula di pasar tradisional selama satu tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah. “Langkah pemerintah untuk menggunakan impor sebagai instrumen stabilisasi harga gula dalam menyambut bulan suci Ramadan patut diapresiasi. Namun, efektivitas kebijakan impor gula dapat selalu ditingkatkan untuk memastikan bahwa impor yang dilakukan tepat guna dan tidak melukai petani lokal,” terang Arum. Walaupun langkah pemerintah untuk menggunakan impor sebagai instrumen stabilisasi harga sudah merupakan langkah yang tepat dalam merespons ketersediaan di pasar, efektivitas kebijakan impor ini dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan harmonisasi data produksi gula di tingkat nasional. Perumusan kebijakan kuota impor tanpa dibarengi dengan data yang akurat dan mutakhir dapat membuat impor tidak efektif dan malah merugikan petani tebu. Pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan pelaku usaha, asosiasi industri dan produsen dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan impor gula. Pelibatan sektor swasta dalam proses importasi gula untuk konsumsi juga dapat dipertimbangkan. Pelaku usaha lebih tanggap dengan dinamika pasar gula, baik domestik dan internasional, sehingga dapat membuat keputusan impor yang sesuai dengan kondisi ketersediaan gula di Indonesia. Terakhir sinergi antara pemerintah, asosiasi industri dan kelompok petani tebu harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa regulasi impor dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi petani tebu, pelaku usaha, maupun konsumen. Industri gula Indonesia dikendalikan dan diatur oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 14/2020 tentang Ketentuan Impor Gula, terdapat tiga klasifikasi gula impor, yaitu gula mentah untuk kilang gula dalam negeri, gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman dalam negeri dan gula putih untuk konsumsi dalam negeri. Indonesia mengizinkan sektor swasta untuk ikut serta dalam impor gula mentah dan rafinasi untuk keperluan kilang gula dalam negeri dan industri, dengan tetap memberikan hak impor gula kristal putih kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).