• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Pemerintah Perlu Pertimbangkan Skema Bantuan Untuk Pekerja Migran

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan untuk khusus untuk para pekerja migran yang baru kembali ke Tanah Air. Hal ini penting untuk membantu kelangsungan hidup mereka secara finansial. Selain mempertimbangkan untuk membuat skema bantuan, pemerintah juga dapat mengintegrasikan mereka ke dalam skema bantuan yang saat ini tengah diupayakan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19. Perlu diingat, untuk saat ini para pekerja migran kita belum dimasukkan ke dalam daftar penerima kartu prakerja yang juga disiapkan untuk membantu pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. “Pekerja migran yang baru kembali ke Tanah Air ini termasuk golongan yang rentan, baik secara kesehatan maupun keuangan. Mereka perlu mendapatkan penanganan secara kesehatan untuk memastikan status kesehatannya dan juga secara finansial supaya mereka tetap bisa berdaya secara ekonomi,” jelas Pingkan. Melansir data yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), setidaknya terdapat arus balik dari pekerja migran yang berasal dari 85 negara penempatan yang jumlahnya mencapai 33.503 orang per 29 Maret 2020. Mereka kembali tanpa pekerjaan dan pendapatan. Angka ini diproyeksikan akan mencapai lebih dari 37.000 dengan memperhitungkan data pekerja migran yang akan habis masa kontrak kerjanya dalam waktu dekat. Meningkatnya jumlah negara-negara yang terjangkit Covid-19 juga berimbas pada keberlanjutan hidup para pekerja migran Indonesia (PMI) di negara-negara penempatan. Secara bergelombang, mereka kembali ke Indonesia dikarenakan adanya pemberlakuan karantina oleh negara tempat mereka bekerja. Dari pantauan yang ada per 1 April 2020, sejumlah negara tujuan penempatan PMI telah menerapkan lockdown sebagai upaya pencegahan Covid-19.


Kembalinya para pekerja migran ke Tanah Air juga dipastikan akan memengaruhi nilai remitansi yang akan diterima oleh Indonesia.

Kembalinya para pekerja migran ke Tanah Air juga dipastikan akan memengaruhi nilai remitansi yang akan diterima oleh Indonesia. Lima negara tujuan kerja para pekerja migran dengan jumlah remitansi terbesar di tahun 2019 yaitu Arab Saudi dengan $3.803 juta dolar AS, Malaysia dengan $3.252 juta dolar AS, Taiwan dengan $1.574 juta dolar AS, Hong Kong dengan $1.229 juta dolar AS dan Singapura dengan $355 juta dolar AS. Kebijakan lockdown yang diberlakukan oleh negara-negara tersebut sudah tentu membawa dampak yang signifikan bagi situasi ekonomi mereka dan juga para pekerja migran Indonesia yang dipulangkan. Selain itu, lanjut Pingkan, negara-negara tujuan seperti Korea Selatan, Yordania, Kuwait, Italia, Inggris, Spanyol, Perancis, Polandia hingga Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan serupa. Para pekerja ini kemudian dihadapkan pada ketidakpastian di tengah pandemi. Pasalnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki mata pencaharian di Tanah Air sehingga mendorong mereka untuk mencari kerja di luar negeri. Kepulangan kembali ke tanah air di tengah situasi pandemi ini tentu akan berimbas pula pada pendapatan mereka dan juga remitansi. “Hal lain yang juga patut mendapat perhatian pemerintah adalah kondisi kondisi kesehatan mereka. Di Indonesia saat ini, angka kasus semakin meningkat setiap harinya dan menjangkit lebih banyak daerah lagi di Indonesia. Pemerintah masih terus berupaya meningkatkan kapasitas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu sepulangnya ke tanah air pun, para pekerja migran ini akan menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan perlu melakukan karantina selama 14 hari,” tandasnya.


Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies