[Siaran Pers] Pemerintah Perlu Perkuat Perlindungan Data Nasabah Fintech

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan terhadap data-data nasabah financial technology (fintech). Diberlakukannya berbagai kebijakan sebagai bentuk mitigasi pandemi Covid-19, seperti social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi sebagian kelompok masyarakat. Hal ini akan mendorong mereka mendapatkan uang lewat pinjaman online peer-to-peer (P2P) yang merupakan salah satu jenis teknologi finansial.

Ira menjelaskan, saat ini pinjaman P2P luput dari kebijakan restrukturisasi pinjaman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat Covid-19. Padahal, data OJK menunjukkan adanya kenaikan akumulasi penyaluran pinjaman online sebesar 17,05% pada Februari 2020 dibandingkan Desember 2019. Selain itu, data OJK juga menunjukkan Tingkat Wanprestasi 90 (TKW90) yang merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau gagal bayar di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, naik dari 3,65% pada Desember 2019 menjadi 3,92% pada Februari 2020.

Keberadaan fintech ilegal juga perlu diwaspadai. Sejak Januari 2020 sampai Maret 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) Menemukan 508 entitas pinjaman online ilegal. SWI juga mengidentifikasi bahwa sasaran fintech ilegal adalah masyarakat yang memiliki kerentanan keuangan yang membutuhkan uang secara cepat dan persyaratan mudah guna memenuhi kebutuhan pokok maupun konsumsinya. Dibandingkan dengan fintech legal, fintech ilegal lebih berbahaya karena tidak terikat dengan aturan OJK dan asosiasi serta tidak berada dalam pengawasan mereka.

“OJK idealnya melakukan restrukturisasi pasar teknologi finansial, yang meliputi standar operasional bisnis pinjaman online, penggunaan Fintech Data Center (FDC) yang optimal untuk risk assessment dan perlindungan konsumen. Hal ini juga dibutuhkan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan untuk memperkuat perlindungan data nasabah,” jelas Ira.

Ia menjelaskan, standar operasional bisnis pinjaman online yang perlu diatur meliputi, perlindungan data, transparansi bunga dan biaya yang harus dibayar peminjam dan standar proses penagihan utang. Yang sering bermasalah adalah penggunaan data konsumen secara eksesif seperti kontak, lokasi, dan galeri dalam telepon seluler yang digunakan untuk proses penagihan utang yang intimidatif. Terkait informasi kredit, OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memang membutuhkan data komprehensif yang terus diperbaharui, baik melalui Fintech Data Center (FDC) maupun Standar Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK merupakan portal yang dikelola oleh OJK yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit. SLIK diharapkan bisa membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah dan mendukung perluasan akses kredit dan pembiayaan. Data yang terintegrasi idealnya digunakan oleh seluruh platform pinjaman online melalui FDC milik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan juga penting bagi perancangan kebijakan OJK.

Ira menambahkan, integrasi FDC maupun SLIK untuk mendukung perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Setelah FDC terintegrasi di antara anggota AFPI, itu juga harus diintegrasikan dengan OJK atau melalui SLIK. Sebelumnya, pelaporan data ke SLIK masih sukarela bagi penyedia platform, namun pelaporan akan diwajibkan bagi seluruh fintech pada 2022.

Selain perlunya integrasi data, Ira berpendapat agar AFPI dan OJK memastikan keamanan data konsumen dan keamanan siber baik di FDC dan SLIK, karena rawan pembobolan. Data spesifik bersifat sensitif di SLIK seperti NIK, NPWP, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Alamat bisa disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab jika tidak ada keamanan siber yang memadai. Selain itu, OJK juga harus antisipasi penyedia pinjaman online ilegal karena dengan adanya kebijakan ini, fintech bisa jadi semakin tidak terawasi oleh OJK.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies