[Siaran Pers] Pemerintah Perlu Evaluasi Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh

Updated: Apr 23

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang kini sedang diterapkan. Sebagai dampak dari diliburkannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, metode pembelajaran jarak jauh kini justru dipertanyakan efektivitasnya bagi siswa.


Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sekitar 213 keluhan terkait implementasi PJJ. Sebanyak 60% dari keluhan tersebut berasal dari provinsi-provinsi besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Umumnya keluhan yang masuk terkait dengan penugasan dari guru yang dinilai berat oleh siswa. Selain itu, keluhan lainnya adalah mengenai pembelajaran online yang membutuhkan penyesuaian dari segi penyampaian materi, kerangka kurikulum, proses interaksi guru dan siswa serta serta jenis tugas yang diberikan. 


Implementasi PJJ juga harus diikuti oleh pemahaman yang baik dan kapasitas yang memadai dari para guru mengenai bagaimana penyesuaian dan penggunaan platform online dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus dapat mengubah paradigma penyampaian materi sekolah dari skema face-to-face menjadi skema pembelajaran online/pembelajaran jarak jauh. Perlu dipahami bahwa pemberian tugas yang berlebihan selama proses PJJ belum tentu memberikan dampak positif bagi para siswa.


“Walaupun keluhan-keluhan ini belum dapat dikatakan mewakili semua permasalahan yang dihadapi seluruh Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, di provinsi-provinsi besar dengan infrastruktur dan akses teknologi yang relatif lebih baik dari provinsi-provinsi lainnya, pembelajaran jarak jauh belum dapat dijalankan secara maksimal, apalagi di provinsi-provinsi kecil dengan infrastruktur teknologi dan akses internet yang kurang memadai,” ungkap Nadia.   


Mengingat pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsi mendadak di sektor pendidikan, sebaiknya Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan setempat dapat memberikan asistensi dan sarana konsultasi bagi guru, siswa dan orangtua dalam melaksanakan PJJ. Koordinasi dan komunikasi yang lancar antar pemerintah, sekolah dan orangtua dapat membantu kelancaran pelaksanaan PJJ ini. 


“Apabila pandemi Covid-19 diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang cukup lama, pemerintah harus mengambil langkah strategis dengan menyusun kurikulum khusus yang sesuai dengan skema PJJ. Evaluasi juga dibutuhkan untuk mempersiapkan implementasi pembelajaran serupa dalam kondisi yang kurang lebih sama seperti saat ini,” cetus Nadia.


Pemerintah juga perlu memperhatikan keluhan mengenai penggunaan kuota internet yang lebih banyak dari waktu yang biasa selama implementasi PJJ. Pelaksanaan PJJ disebut menyebabkan sebagian orang tua harus mengeluarkan biaya lebih di tengah kondisi perekonomian yang sulit. Langkah Kemendikbud yang memang sudah mengizinkan penggunaan Dana BOS untuk kuota internet bagi siswa layak diapresiasi. Namun lagi-lagi pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan penggunaan Dana BOS sesuai dengan peruntukannya.



Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies