• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Omnibus Law UU Cipta Kerja Harus Tetap Fokus Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja harus tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional harus tergambar lewat pasal-pasal pendidikan yang ada di UU ini.

Sayangnya, banyak pihak yang menganggap UU ini mengkomersialisasikan pendidikan karena hadirnya beberapa pasal yang menyebut sektor pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah kegiatan usaha. Nadia menjelaskan, pada paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan pasal 65 Ayat 1 Omnibus Law UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pelaksanaan perizinan di sektor pendidikan dilakukan melalui perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini akan dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah yang akan dirilis sesegera mungkin. Sebelumnya, terdapat kluster khusus yang mengatur pendidikan dan kebudayaan di Omnibus Law Ciptaker, akan tetapi Komisi X DPR dan beberapa perwakilan organisasi dan asosiasi pendidikan menuntut dihilangkannya bagian tersebut.

“Semangat UU Cipta kerja dalam sektor pendidikan sebaiknya harus tetap fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang memiliki keragaman karakteristik di daerah satu dengan dengan lainnya. Tanpa menutup mata pada peluang investasi yang masuk, pelibatan sekolah dalam kerja sama perlu terus dilakukan supaya mereka bisa ikut berkembang,” jelas Nadia.

Pemerintah sendiri menampik adanya komersialisasi pendidikan dengan menyatakan bahwa pengurusan perizinan berusaha ini hanya akan berlaku di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Per tahun 2020 sendiri, terdapat 15 KEK yang berada di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Aceh Utara hingga Sorong di Papua. Melihat gencarnya pemerintah mendorong arus investasi ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah KEK terus bertambah, terutama KEK yang berfokus pada sektor pendidikan.

Sejak dua tahun belakangan, pemerintah sendiri sudah mulai gencar membuka kemungkinan untuk bekerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri maupun pihak-pihak lain yang ingin berinvestasi pendidikan di bidang sekolah kejuruan maupun pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah menginisiasi diskusi dengan berbagai universitas luar negeri yang berkeinginan membuka cabang di Indonesia.

Di sisi lain, diskursus untuk  mendorong investasi di bidang pendidikan vokasi terus menguat. Pada saat ini, pendidikan vokasi/SMK merupakan penyumbang pengangguran tertinggi diantara level pendidikan lainnya, yakni sebesar 8,49% per Februari 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan dengan adanya investasi ini dapat mendorong perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

“Dorongan untuk berinvestasi di bidang pendidikan vokasi sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong transformasi ke Industry 4.0 dan juga digitalisasi dalam berbagai sektor. Padahal lulusan SMK diharapkan bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri,” jelas Nadia.

Dengan adanya investasi di sektor pendidikan vokasi membuka peluang untuk memberdayakan sumber daya manusia di daerah yang bersangkutan meningkatkan skill dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan relevansi industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

Selain itu, Nadia menekankan penting pula bagi pemerintah untuk mewajibkan para pelaku usaha di bidang pendidikan ini untuk melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan di luar KEK. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama penelitian, seminar, maupun pembangunan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan di luar KEK ini diharapkan juga dapat berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara bertahap.

Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perizinan Berusaha masih akan diumumkan, ada baiknya publik terus mengawal pembentukan PP ini untuk kemudian melihat korelasinya dengan UU Sisdiknas 2003. Selain itu, perlu ada kawalan dari publik untuk melihat apakah ada perbedaan fundamental yang menyebabkan timbulnya gap lebar di antara institusi pendidikan yang berada di luar dan di dalam KEK.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu. Meskipun menerima banyak penolakan dari berbagai pihak, undang-undang tersebut resmi diketok palu. Berbagai penolakan muncul di berbagai daerah di Indonesia menuntut dibatalkannya UU yang dianggap menggelar karpet merah bagi para investor dan merugikan masyarakat Indonesia.

Hadirnya sekelumit pasal yang mengatur sektor pendidikan pada UU Omnibus Ciptaker kemudian menyulut penolakan dari berbagai pihak dan dorongan untuk mengajukan judicial review pun mengemuka.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies