[Siaran Pers] Menjaga Daya Tarik Investasi Indonesia Selama dan Pasca Covid-19

Siaran Pers - Jakarta, andemi Coronavirus Disease (Covid-19) berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di saat Indonesia mencoba bangkit dan memperbaiki kinerja ekonominya, pandemi Covid-19 seolah menjadi momok baru menggantikan perang dagang yang berlangsung sejak 2018. Memastikan pasa investasi Indonesia tetap menarik sangat penting untuk menjaga tumbuhnya perekonomian.


Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, untuk memastikan tetap tumbuhnya ekonomi di masa sulit seperti sekarang ini, pemerintah perlu tetap menjaga iklim investasi supaya tetap kondusif . Hal ini penting untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masuknya foreign direct investment (FDI) atau investasi asing langsung.


Dalam penelitiannya mengenai dampak pandemi terhadap ekonomi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pandemi ini akan menekan aliran FDI. Walaupun demikian, upaya yang sudah dibangun di dalam negeri, seperti lewat implementasi Online Single Submission (OSS), penyederhanaan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan hingga RUU Cipta Kerja Omnibus Law, harus tetap diteruskan.


“Dampak pandemi terhadap FDI adalah hanya ada sedikit uang tunai yang tersedia untuk berinvestasi dalam usaha baru atau memperluas fasilitas yang ada karena pendapatan yang lebih rendah. Apakah dampaknya akan sebesar -5% atau -15% akan tergantung pada seberapa cepat wabah ini dapat berakhir. Langkah World Health Organization (WHO) meningkatkan status wabah menjadi pandemi hanya dua hari setelah publikasi UNCTAD tersebut tentu sudah bisa menjadi jawaban,” jelas Andree.


Andree menambahkan, UNCTAD juga memperingatkan perusahaan multinasional untuk kembali beroperasi di negara asalnya untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok mereka. Hal ini juga penting untuk mulai mengurangi ketergantungan dari China.


Laporan Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan berusaha untuk menghindari perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dengan pindah ke Asia Tenggara. Walaupun Amerika Serikat mungkin menjadi konsumen tunggal terbesar di dunia, Asia justru menjadi wilayah menampung 60% dari populasi dunia. Hal ini menunjukkan, meskipun Amerika Serikat adalah pasar yang penting, Asia tetap penting bagi banyak perusahaan global.


Ini juga menunjukkan bahwa, bahkan jika perusahaan multinasional melakukan restrukturisasi rantai pasokan mereka, mereka mungkin akan memilih diversifikasi regional. Mereka tidak akan mungkin mengoperasikan semua pabriknya atau menjalankan kegiatan usahanya hanya di satu tempat, apakah itu di China atau di negara asalnya.


Sementara skala ekonomi China mungkin menguntungkan di masa lalu, ketergantungan seperti itu sudah menunjukkan dampaknya saat pandemi Covid-19. Karena jejak Asia tetap penting bagi banyak perusahaan multinasional, kemunduran rantai pasok global dari China dalam jangka pendek mungkin diikuti oleh penyebaran fasilitas produksi yang lebih kecil di seluruh Asia dalam jangka menengah hingga jangka panjang.


“Walaupun ini harus menjadi berita baik bagi Indonesia, kita mungkin masih ingat kasus 33 perusahaan yang melewati Indonesia ketika pindah dari China. Presentasi Bank Dunia yang sama juga menyoroti kisah ini, hal ini menegaskan bahwa lanskap peraturan Indonesia yang kompleks menghalangi investor asing. Ini menunjuk pada banyaknya peraturan menteri dan daerah dan banyak ketidakkonsistenan yang ditimbulkannya. Jika aturan yang terlalu banyak ini tidak diatasi, Indonesia akan terus mengalami kesulitan menarik investor asing,” tandasnya.


Ada lebih dari 15 ribu peraturan menteri di Indonesia yang perbandingannya kira-kira tujuh untuk setiap satu Peraturan Presiden. Sebagian besar mungkin masih berlaku, karena 95% dikeluarkan dalam sepuluh tahun terakhir. Dengan asumsi beberapa investor asing ingin mendirikan pabrik di Indonesia untuk memasok pasar domestik, mereka harus berhadapan dengan lebih dari 900 aturan tenaga kerja dan industri. Kalau mereka ingin mengimpor atau mengekspor produk akhir apa pun, mereka juga harus berhadapan dengan banyak aturan lainnya.


”Regulasi yang rumit dan banyak sudah sering disebutkan sebagai faktor yang berkontribusi pada terhambatnya investasi di Indonesia. Investor akan dihadapkan pada peraturan di tingkat pusat dan kemudian pada peraturan di tingkat provinsi dan daerah, tergantung di mana investor berinvestasi. Seringkali peraturan satu dan lainnya bertentangan, hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia,” terang Andree.


Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sendiri saat ini ditunda. Terkait pembahasan untuk klaster ketenagakerjaan masih mempertimbangkan dialog yang dijalin dengan serikat buruh. Tentu saja hal ini patut diapresiasi karena dalam merumuskan aturan, peran serta dari seluruh lapisan masyarakat perlu dipertimbangkan. Namun di sisi lain, hal ini juga akan memperlambat tujuan awal dari RUU Omnibus Law yang dapat mengharmonisasi banyak aturan dalam satu produk hukum.


“Pada akhirnya, dorongan pemerintah untuk reformasi serius harus disambut tepuk tangan. RUU ini adalah awal yang baik kalau tidak menimbulkan permasalahan baru. Semoga pemangkasan yang dimulai dari atas dapat mencapai semua jalan ke bawah. Perlambatan ekonomi memang menyakitkan, tetapi ini saat yang tepat untuk merenungkan kelemahan kita dan memfokuskan energi kita untuk memperbaikinya sebagai persiapan untuk rebound yang akan datang,” tandasnya.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies