• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Memastikan Ketersediaan Beras Selama Pandemi Covid-19

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa perubahan signifikan pada sektor-sektor yang menunjang kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor pangan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan komoditas pangan, salah satunya adalah beras, untuk menjaga kestabilan harganya di pasar. Kenaikan harga beras akan sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang tergolong keluarga prasejahtera.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini terlihat dari data yang berhasil dikumpulkan CIPS yang menunjukkan harga beras, baik di pasar modern maupun pasar tradisional, mengalami kenaikan tipis secara perlahan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PHIPS) menunjukkan, harga beras pada Januari adalah sebesar Rp 11.800, kemudian naik menjadi Rp 11.850 di bulan berikutnya dan menjadi Rp 11.900 di Maret. PHIPS juga mencatat rata-rata kenaikan harga beras di bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing mencapai Rp 12.183, Rp 12.355 dan Rp 12.368.

Akan tetapi, kenaikan harga beras yang tipis juga diiringi dengan penurunan harga GKP di tingkat petani dan tingkat penggilingan yang tipis, hal ini sedikit banyak berkontribusi pada turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) di Bulan Maret kalau dibandingkan dari bulan sebelumnya.

”Harga yang cenderung bergerak naik tentu sedikit bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang menyatakan ketersediaan komoditas pangan, salah satunya beras, aman hingga Agustus. Pemerintah juga perlu memperhatikan proses distribusi beras karena pandemi Covid-19 juga berdampak pada kelancaran akses transportasi dan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat di sektor tersebut,” jelas Galuh.

Kelancaran produksi dan distribusi beras di dalam negeri juga perlu dipastikan. Sebagai pusat produksi beras, Pulau Jawa tidak hanya memasok beras untuk satu pulau. Produksi beras dari Pulau Jawa juga dipasok ke luar pulau, seperti ke Kalimantan, Bali dan Sumatera. Dalam satu pulau yang sama, kemungkinan distribusi beras, yang melalui aktor seperti petani, pengepul, tengkulak, penggilingan, pedagang besar, dan pedagang kecil, juga tersebar ke beberapa daerah berbeda.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi) dikhawatirkan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman beras karena terbatasnya akses transportasi, misalnya saja adanya keengganan supir untuk beroperasi atau adanya larangan untuk memasuki wilayah tertentu.

Di saat yang bersamaan, pandemi Covid-19 juga melemahkan perdagangan internasional. Bea Cukai Vietnam telah berhenti mengeluarkan izin untuk pengiriman beras untuk memastikan keamanan pangan ketika pandemi Covid-19 meluas. Keputusan ini juga diikuti kebijakan untuk semua departemen bea cukai provinsi dan kota untuk berhenti mendaftarkan deklarasi bea cukai, serta menerima dan membersihkan dokumen untuk pengiriman ekspor beras.

Selain bermaksud meninjau cadangan berasnya, Pemerintah Vietnam juga akan menangguhkan penandatanganan semua kontrak ekspor beras baru. Kontrak-kontrak yang telah ditandatangani akan ditangani setelah memastikan cadangan berasnya. Sebagai salah satu negara yang mengimpor beras dari Vietnam, kebijakan ini tentu memengaruhi ketersediaan beras di pasar domestik Indonesia.

Untuk memastikan lancarnya proses distribusi dan ketersediaan beras, CIPS merekomendasikan beberapa langkah untuk dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengantisipasi implementasi PSBB yang semakin meluas, pemerintah pusat diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah lewat Satgas Pangan pusat dan daerah dalam menyediakan izin (permits) yang dapat digunakan bagi para distributor pangan dan para pedagang-pedagang kecil ketika melakukan distribusi pangan lintas wilayah (hingga pandemi Covid-19 berakhir).

”Selain itu, akses pelabuhan juga tetap dibuka untuk pengiriman pangan lintas pulau. Izin ini dapat mengurangi waktu pemeriksaan yang harus dilakukan oleh petugas, terutama di perbatasan wilayah, selama pemberlakuan PSBB,” tambah Galuh.

Selanjutnya adalah, perlunya langkah-langkah pro aktif dari pemerintah daerah untuk memastikan keamanan para pekerja dengan menjalankan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi mereka yang bertugas di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memasok sarung tangan, masker dan alat pelindung penting lainnya dalam jumlah yang lebih besar.

Galuh menjelaskan, langkah berikutnya adalah perlunya menerapkan skala prioritas dalam proses pengiriman. Pengiriman logistik pangan oleh pengusaha-pengusaha ritel Indonesia diharapkan dapat mengutamakan produk/komoditas pangan yang tergolong ke dalam ”tier 1” atau pangan pokok dibanding kebutuhan pangan ”tier 2” seperti biskuit dan snack. Para pengusaha juga perlu memastikan pengiriman bahan makanan segar atau fresh food perlu dilengkapi dengan cold storage untuk menjamin kualitasnya tetap terjaga.



Yang terakhir adalah perlunya diversifikasi negara asal impor dan juga penyederhanaan proses impor melalui automatic licensing system, berkaca dari proses panjang yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam proses impor selama ini. Diversifikasi negara asal impor, lanjut Galuh, penting dilakukan menjaga ketersediaan beras di pasar. Beberapa hal yang berpotensi mengancam ketersediaan beras selama pandemi Covid-19 antara lain adalah potensi hasil panen yang tidak maksimal, di tengah kondisi negara-negara pengekspor beras seperti Vietnam yang sudah menutup aksesnya.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies