• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Kesalahan Hitung Anggaran PEN untuk UMKM Rugikan Masyarakat

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyayangkan adanya kesalahan penghitungan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan kepada UMKM. Tercatat bahwa dana sebesar Rp 35 triliun dianggarkan untuk program subsidi bunga UMKM dan Rp 37,4 triliun untuk program keluarga harapan (PKH).

Sayangnya serapan dari anggaran yang dialokasikan tersebut masih belum maksimal. Untuk program PEN serapannya sangat rendah, berada di angka Rp 3 triliun padahal sudah disalurkan bantuan kredit kepada delapan juta pengusaha UMKM. Sedangkan untuk PKH serapannya lebih tinggi yaitu mencapai 71% dari total yang dianggarkan.

Menanggapi sorotan yang datang dari berbagai pihak mengenai rendahnya serapan anggaran untuk program PEN, Ketua Satuan Tugas PEN Budi Gunadi menyampaikan keterangan resmi bahwa terjadi kesalahan kalkulasi anggaran. Melihat angka serapan yang tidak mencapai 10% dari total yang dianggarkan ini mengakibatkan adanya gap yang cukup besar. Bahkan jika dikalkulasi ulang untuk penyaluran hingga akhir tahun angkanya masih berada di kisaran Rp 10 triliun.

“Adanya kesalahan penghitungan anggaran tentu saja menarik perhatian dari masyarakat mengingat anggaran sebesar itu dapat dialokasikan untuk membantu program lainnya seperti bantuan sosial, bantuan pangan, maupun bantuan kredit usaha. Pemerintah perlu lebih cepat tanggap dalam memperbaiki kalkulasi serta realokasi anggaran yang terhitung meleset dari perkiraan awal,” jelas Pingkan.

Ia pun menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pendataan untuk menjaga akuntabilitas program dan memastikan bantuan memang sampai kepada mereka yang termasuk dalam kriteria penerima. Hal ini penting untuk mengeliminir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu untuk penyediaan stimulus kredit harus memprioritaskan bisnis yang sulit beroperasi di tengah krisis. Menentukan prioritas ini membutuhkan proses identifikasi yang harus dikomunikasikan antara kementerian dan lembaga sektoral yang terkait, seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian UMKM.

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk merespon disrupsi sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk di dalamnya ialah program PEN. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dan kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 43 Tahun 2020, pemerintah memberikan dasar hukum untuk mendukung kebijakan untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari keterpurukan, mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menggelontorkan stimulan berupa subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM yang terdampak, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies