• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Kebijakan Perdagangan Indonesia Perlu Lebih Terbuka dan Tidak Proteksionis

Siaran Pers - Jakarta, Ketahanan perekonomian dunia kini sedang diuji dengan merebaknya penyebaran Coronavirus disease (Covid-19). Indonesia, sebagai salah satu anggota komunitas perdagangan dunia, juga tidak luput dari imbas pandemi virus yang satu ini. Dampak pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan.

Board Member / Anggota Dewan Pengawas Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan Ekonom Australian National University Arianto Patunru mengatakan, salah satu yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut adalah perlunya mempertahankan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Arianto menjelaskan, kebijakan perdagangan banyak negara, termasuk Indonesia, saat ini cenderung semakin proteksionis atau semakin tidak terbuka. Secara historis, Indonesia memang cenderung kurang termotivasi untuk membuka hambatan dalam perdagangan internasionalnya. Hal ini terlihat lagi sejak tahun 2000an.

“Pendekatan yang selama ini dilakukan Indonesia cenderung membingungkan dalam menyikapi proteksionisme dalam perdagangan global. Indonesia perlu lebih membuka diri terhadap berbagai peluang untuk peningkatan kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hal itu dapat dimulai dengan deregulasi kebijakan-kebijakan yang menghambat perdagangan,” jelasnya.

Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional. Kalau dikaitkan dengan ketahanan pangan, salah satu komoditas pangan yang terkena dampak penerapan hambatan non tarif adalah beras. Hambatan tersebut pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan harga beras secara signifikan, yang juga memengaruhi asupan kalori orang karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan bagi keluarga mereka, terutama orang miskin.

“Kegagalan mengantisipasi hal ini bisa memperparah kondisi ekonomi secara keseluruhan. Benar bahwa pemerintah memberikan bantuan untuk menghadapi krisis ini. Bantuan itu mungkin bisa menjaga agar semua rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun jika akses kepada makanan dan bahan pokok esensial lainnya terhambat, keefektifan program tersebut bisa terkikis,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang belum dapat disediakan oleh dalam negeri sehingga butuh melewati impor. Kalau Indonesia terus melakukan pembatasan terhadap impor secara berlebihan, maka hal ini tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri. Produk Indonesia yang masih membutuhkan bahan baku impor dikhawatirkan akan mengalami penurunan nilai dan sulit bersaing dengan produk negara lain.

Pemerintah ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor Indonesia. Tetapi keinginan ini bertolak belakang dengan kebijakan proteksi impor. Birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor dan hambatan non tarif lainnya akan membawa dampak negatif bagi investasi dan nilai ekspor. Kinerja investasi dan ekspor Indonesia pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian Indonesia secara agregat.

“Saat ini banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan oleh dalam negeri sehingga butuh melewati impor. Kalau pemerintah memberikan pembatasan terhadap impor yang berlebihan, tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri. Belum lagi produk Indonesia yang di ekspor akan mengalami penurunan nilai,” ungkapnya.

Arianto menyatakan, kebijakan menutup diri ini tidak akan berdampak positif dalam jangka panjang karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk bahan baku produk tertentu. Perspektif yang salah ini juga menyebabkan upaya Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah non-tarif dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya mengarah pada produk yang tidak bersaing dengan harga di pasar internasional.

Selain mengurangi hambatan perdagangan, Indonesia juga perlu melakukan beberapa hal, seperti memperbaiki manajemen logistik supaya kebutuhan masyarakat bisa sampai kepada mereka dengan cepat, aman dan sesuai dengan anjuran pemerintah terkait social distancing. Indonesia juga perlu membentuk sistem Emergency Food Reserves atau Cadangan Pangan Darurat. Sistem ini juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain, misalnya lewat kerangka East Asian Emergency Rice Reserves / APTERR.


LIhat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies