• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Indonesia & Kebijakan Ketahanan Pangan Serta Perlindungan Sosial Pasca Pandemi

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa perubahan pada berbagai sektor yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satunya adalah ketahanan pangan, yang efeknya sangat dirasakan selama berlangsungnya pandemi itu sendiri. Dibutuhkan adanya evaluasi terhadap berbagai kebijakan terkait ketahanan pangan yang diterapkan sebelum pandemi ini menyebar.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, ketika Covid-19 mulai menyebar, Indonesia juga sedang menghadapi krisis pada beberapa komoditas, seperti bawang putih, bawang bombay, dan gula. Hal ini sebenarnya dikarenakan keterlambatan pengurusan rekomendasi impor. Kebutuhan masyarakat kurang diantisipasi padahal proses pengurusan impor membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini diperparah oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kepanikan masyarakat dan melonjaknya permintaan serta disrupsi transportasi dan logistik.

“Lamanya keluar rekomendasi impor perlu menjadi perhatian penting untuk dievaluasi oleh pemerintah, terutama di saat seperti sekarang ini di mana ketersediaan komoditas pangan menjadi sangat penting untuk menjamin kestabilan harga. Saat pemerintah terlambat mengantisipasi potensi kenaikan harga dan baru mengeluarkan rekomendasi di saat harga sudah tinggi, masyarakat akan sangat dirugikan,” jelasnya.

Menurut pantauan Indeks Bulanan Rumah Tangga (Indeks BU RT) dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), harga bawang putih sudah naik sejak awal tahun dan mencapai kisaran Rp 74.600 per kilogram di bulan Maret. Harga gula pun naik hampir dua kali lipat dari Rp 10.900 di bulan Februari menjadi Rp 18.750 per kilogram di pertengahan Maret. Harga bawang bombay bahkan melebihi harga daging sapi, yaitu di kisaran Rp 150.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas lain seperti ayam dan telur ayam.

Kenaikan harga akibat hambatan impor sungguh disayangkan. Padahal, ketika terjadi bencana seperti pandemi Covid-19, ketahanan pangan menjadi prioritas utama selain kesehatan publik. Untungnya, pemerintah telah menanggapi krisis ini dengan membebaskan persyaratan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih dan bawang bombay secara temporer, sebagai upaya menstabilkan harga.

Krisis pangan ini akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini mempertimbangkan realita pertanian Indonesia yang memiliki berbagai macam tantangan, seperti lahan yang tidak mencukupi, iklim yang tidak tepat untuk menanam beberapa komoditas, dan berbagai macam tantangan pertanian lain. Tantangan-tantangan ini dibahas oleh International Food Policy Research Institute (2018) di laporannya, Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045.

Pasca Covid-19 menjadi momentum untuk mengubah paradigma ketahanan pangan Indonesia supaya mengikuti paradigma ketahanan pangan internasional yang dicanangkan Food and Agriculture Organization (FAO), dimana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi kepada pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka. Impor makanan masih diperlukan untuk memberi akses fisik dan ekonomi bagi semua orang, terutama orang-orang di bawah garis kemiskinan.

Tidak hanya soal pangan, kebijakan terkait perlindungan sosial pun perlu dievaluasi. Selama pandemi Covid-19, terlihat jelas bahwa masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling rentan terhadap kejutan bencana. Banyak pekerja dan buruh yang sangat bergantung pada pendapatan dari pekerjaan sehari-hari. Begitu juga dengan tenaga kerja bebas seperti pengemudi ojek online yang mau tidak mau harus tetap beroperasi untuk mencari penghasilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih ada 24,79 juta orang Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Sementara itu menurut data Bank Dunia, sebanyak 20,19% dari populasi lainnya rentan jauh kedalam kemiskinan. Orang-orang ini harus mengambil keputusan yang berat, tetap keluar dan mengambil risiko kesehatan yang besar demi menghidupi keluarga mereka. Pengambilan keputusan seperti itu tidak seharusnya dihadapi oleh siapapun.

“Indonesia perlu menilai kembali struktur kebijakan kesejahteraan sosial. Indonesia sudah memiliki berbagai jenis bantuan sosial untuk masyarakat miskin, seperti contohnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) yang terbukti sangat esensial untuk masyarakat Indonesia. Namun ternyata dampak dari program-program ini belum cukup untuk menghindarkan penerimanya dari risiko kehilangan mata pencaharian,” cetusnya.

Indonesia harus mengkaji kemungkinan untuk mengimplementasikan beberapa kebijakan baru, seperti asuransi tuna karya atau jaminan sosial lain yang siap membantu dalam keadaan bencana. Kebijakan perlindungan yang ada akan bergantung kepada data yang lebih akurat terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga bisa ditargetkan secara tepat. Kebijakan juga perlu dirancang sehingga tidak memberi disinsentif untuk mencari kerja, melainkan hanya sebagai perlindungan minimal ketika kelompok rentan terkena kejutan bencana.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies