• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Indonesia dan Kebijakan Keterbukaan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa perubahan pada berbagai sektor yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Efek Covid-19 akan tetap dirasakan jauh melampaui periode pandemi itu sendiri. Masyarakat akan mengetahui dua realita kehidupan, yaitu sebelum dan sesudah Covid-19. Dibutuhkan adanya evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan sebelum pandemi ini menyebar.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah sejak lama diprediksi akan terdampak oleh pandemi ini. Bukan hanya berdampak pada perekonomian makro, pengalaman Indonesia menghadapi Covid-19 juga akan membentuk sentimen dan perilaku masyarakat serta pemerintah. Kebijakan yang dibentuk untuk mengembalikan perekonomian dan untuk memperkuat ketahanan Indonesia dari ancaman bencana serupa harus bisa dipikirkan secara rasional, bukan hanya terbentuk akibat respon emosional sesaat akibat pandemi.

Sentimen terhadap perdagangan internasional akan terdisrupsi pasca pandemi Covid-19. Covid-19 datang ketika dunia, termasuk Indonesia, masih berusaha keluar dari dampak perang dagang berkelanjutan. Ketika Covid-19 usai, ada risiko bahwa masyarakat dapat menjadi semakin skeptikal terhadap perdagangan dunia.

“Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi, peran Indonesia sebagai satu pemain dalam perekonomian global menjadi semakin esensial. Tidak sedikit yang menilai kebijakan Presiden Joko Widodo cenderung mengarah ke proteksionis. Meskipun Indonesia berupaya mengundang investasi asing dan mendorong ekspor, seperti yang bisa dilihat di RUU Omnibus Cipta Kerja serta berbagai perjanjian dagang, kebijakan Indonesia pada umumnya sebenarnya masih proteksionis. Contohnya, kebijakan impor masih sangat restriktif dengan banyaknya non-tariff barriers dan hyper-regulasi yang menghambat,” jelas Felippa.

Hal ini terlihat dari Global Index of Economic Openness 2019 yang dirilis oleh Legatum Institute, London. Indonesia berada di peringkat 68 dari 157 negara. Sementara itu menurut penilaian World Bank, di tahun 2018 Indonesia mendapat nilai 64,2 untuk indeks Kebebasan Ekonomi. Indonesia berada di bawah negara tetangga, yaitu Malaysia (74,5) dan Thailand (67,5). Penilaian-penilaian ini membuktikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mendukung keterbukaan ekonomi. Pasca Covid-19, Indonesia harus menunjukkan perubahan untuk masuk kembali ke arena perekonomian global, bukan malah semakin menutup diri.

Ketahanan bencana tidak bisa lepas dari isu keterbukaan ekonomi, karena bencana semakin banyak bersifat transnasional.

Selanjutnya, lanjut Felippa, adalah ketahanan bencana. Ketahanan bencana tidak bisa lepas dari isu keterbukaan ekonomi, karena bencana semakin banyak bersifat transnasional. Pemerintah perlu meninjau kembali proses birokrasi yang dikeluhkan terlalu panjang dan menghabiskan banyak waktu. Birokrasi yang seperti ini, selama pandemic Covid-19, tentu berdampak langsung pada kesehatan publik dan menghambat manajemen bencana.

Ia mencontohkan, pembelian alat rapid test Corona dari China yang terhambat izin Kementerian Kesehatan. Sejak diajukan pada tanggal 10 Maret, izin baru keluar tanggal 19 Maret. Di masa pandemi seperti saat ini, para pekerja medis tentu berkejaran dengan waktu dalam memantau dan merawat pasien. Keberadaan alat ini tentu menjadi sangat vital dalam menunjang pekerjaan mereka.

Demikian juga dengan masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sempat keruh di fase awal bencana. Setelah melalui pengalaman ini, masyarakat Indonesia jadi bertanya-tanya, apakah memang peraturan yang selama ini katanya untuk melindungi masyarakat Indonesia, benar-benar melindungi masyarakat Indonesia?

“Setelah Covid-19 berlalu, Indonesia akan disadarkan bahwa kita masih perlu memperbaiki koordinasi dan masih membutuhkan negara lain. Sudah seharusnya kebijakan yang ada mampu memfasilitasi kebutuhan ini sehingga Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan bencana,” tandasnya.

Lihat siaran pers CIPS lainnya di sini

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies