• CIPS Indonesia

Siaran Pers | (Hari Pangan Sedunia) Evaluasi Kebijakan Untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Siaran Pers - Jakarta, Memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap 16 Oktober dan 75 tahun kemerdekaannya, Indonesia masih perlu melakukan evaluasi kebijakan untuk mencapai ketahanan pangannya. Dinamika regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan terus berjalan, yang terbaru adalah perubahan berbagai ketentuan yang tercantum di dalam UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies Felippa Ann Amanta mengatakan, dibutuhkan solusi yang menyeluruh untuk mencapai ketahanan pangan untuk Indonesia, baik dari dalam maupun ke luar. Dari dalam negeri, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, penguatan kapasitas petani dan pertanian domestik sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan ekosistem riset dalam sektor pertanian, penyediaan sumber air yang memadai untuk irigasi, proses transfer teknologi dan penyediaan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Strategi tersebut diharapkan dapat memunculkan kemandirian petani yang pada akhirnya akan memengaruhi produksi dan produktivitas hasil panennya.

“Sementara itu di sisi lain, pemerintah juga perlu merelaksasi bahkan menghilangkan hambatan, baik tarif dan non tarif dalam perdagangan pangan. Adanya hambatan akan memengaruhi minat investor untuk masuk ke pasar Indonesia karena biasanya masuknya investasi akan berbarengan dengan adanya perdagangan internasional,” cetus Felippa.

Implementasi non tariff measures (NTM) atau hambatan non tarif dalam perdagangan merupakan hal yang wajar. Namun kalau NTM diimplementasikan secara berlebihan, terutama pada sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan orang banyak seperti pangan, maka hal ini dapat berdampak negatif. Salah satunya adalah pada angka kemiskinan.

Felippa mengatakan, implementasi berbagai bentuk NTM sudah terbukti memengaruhi harga komoditas pangan, terutama komoditas yang tergolong penting. Hasil penelitian terbaru CIPS menunjukkan implementasi NTM memengaruhi harga komoditas pangan yang memiliki relevansi tinggi terhadap masyarakat Indonesia, yaitu beras dan daging .

”Akibat berbagai bentuk hambatan non tarif yang diterapkan pada komoditas-komoditas tersebut, harga domestik secara konsisten selalu lebih tinggi daripada harga internasional. Tentu hal ini sangat merugikan rakyat sebagai konsumen karena seharusnya mereka bisa mengakses komoditas tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya harga memengaruhi besarnya pengeluaran,” tandasnya.

Harga makanan dan kemiskinan memiliki keterkaitan karena pengeluaran terbesar rumah tangga adalah untuk makanan. Bank Dunia menyebut, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 48,55% dari pengeluaran mereka untuk makanan dan minuman. Bank Dunia juga menyebut mereka yang menghabiskan di bawah USD 2,97 per kapita per hari membelanjakan 56,21% penghasilannya untuk makanan.

Felippa melanjutkan, kondisi ini membuat orang Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Pada rumah tangga hampir miskin, hal ini bahkan bisa mendorong mereka ke kemiskinan. Ketika harga naik, orang-orang yang sudah di ambang kemiskinan dihadapkan pada pilihan untuk menjadi miskin atau kelaparan.

Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah yang yang sebenarnya sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya karena pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data BPS 2019, dalam dua dekade terakhir, tingkat kemiskinan nasional telah berkurang lebih dari setengah dari 24% pada tahun 1998 menjadi 9,2% pada tahun 2019. Ini berarti pada tahun 2019, ada 24,7 juta orang dalam kemiskinan di antara 270 juta penduduk, turun dari 32,5 juta orang pada tahun 2009.

Walaupun kemajuannya signifikan, lanjut Felippa, penurunan ini tetap gagal mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan menjadi antara 7-8% pada 2019. Selain itu, Bank Dunia juga memperkirakan sekitar 20,19% dari populasi rentan jatuh ke dalam kemiskinan dengan pendapatan mereka sedikit di atas garis kemiskinan nasional.

Turunnya angka kemiskinan menyebabkan kesehatan dan gizi Indonesia juga telah meningkat, tetapi masih ada beberapa bidang yang memprihatinkan. Berdasarkan data BPS 2019, persentase orang yang mengonsumsi kurang dari 1400 kilo kalori per hari telah berkurang dari 12,96% pada 2015 menjadi 8,23% pada 2018. Skor Indonesia dalam Indeks Kelaparan Global meningkat dari 24,9 pada 2010 menjadi 20,1 pada 2019. Tapi peningkatan ini masih menempatkan Indonesia di dalam kategori tingkat kelaparan yang serius. Skor Indonesia lebih buruk dari Malaysia (13.1) dan Vietnam (15.3) yang berada dalam tingkat kelaparan sedang serta Thailand (9.2) yang berada pada tingkat kelaparan rendah. Indeks mencerminkan kenyataan bahwa 22 juta orang Indonesia masih mengalami kelaparan dan (Asian Development Bank, 2019).

CIPS merekomendasikan kajian menyeluruh terhadap semua NTM lintas kementerian dan lembaga di sektor pangan dan pertanian. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk melangsingkan regulasi sehingga tidak ada NTM yang tumpang tindih berlebihan. Dengan mengurangi hambatan perdagangan NTM, masyarakat bisa menikmati pangan berkualitas dan beragam dengan lebih murah.

Antara tahun 2015 dan 2018, jumlah kebijakan NTM di Indonesia meningkat hampir 14% dari 169 di 2015 menjadi 192 di 2018. Berbagai kebijakan NTM ini berasal dari 13 lembaga pemerintah berbeda. Kementerian Perdagangan merupakan kontributor terbesar dalam terbitnya berbagai kebijakan NTM (28,6%), diikuti oleh Kementerian Perindustrian (27,4%) dan Kementerian Pertanian (19,9%). Kementerian Pertanian bahkan menambahkan kebijakan NTM sebesar 47% antara 2015 dan 2018 dari 132 menjadi 194.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies