• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Hari Informasi & Telekomunikasi, Indonesia Masih Minim Upaya Perlindungan Konsumen

Siaran Pers - Jakarta, Peringatan Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Dunia atau World Telecommunication and Information Society Day bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk masyarakat dan perekonomian, serta cara untuk menjembatani kesenjangan digital. Secara umum, TIK dapat membantu negara-negara di dunia untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, peringatan Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Dunia kali ini menjadi sedikit berbeda karena TIK menjadi pintu utama milyaran masyarakat global, termasuk Indonesia, untuk mempunyai koneksi pendukung di tengah karantina dan social distancing akibat pandemi Covid-19.

Covid-19 telah meningkatkan permintaan lalu lintas TIK secara mendadak. Secara global, International Telecommunication Union (ITU) mencatat bahwa aplikasi video konferensi mencapai rekor unduhan sebanyak 62 juta hanya dalam satu minggu pada bulan Maret lalu. Penggunaan media sosial juga menunjukkan peningkatan sebesar 61% sejak pandemi dan penjelajahan web naik sebesar 70%. Di Indonesia sendiri, menurut data Markplus, Inc, sebanyak 31,4% masyarakat mengalami kenaikan penggunaan panggilan video dan sebanyak 33,5% kenaikan terjadi pada konferensi video selama masa pandemi.

Riset kami menemukan bahwa kerangka kebijakan dan institusi perlindungan konsumen di e-commerce dan teknologi finansial (tekfin) masih minim. Padahal, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen untuk bertransaksi karena transaksi online mempunyai karakteristik berbeda dengan transaksi offline. Transaksi online dilakukan tanpa menginspeksi, menguji, dan mengevaluasi barang dan layanan sebelum transaksi, sehingga banyak terjadi konsumen dihadapkan kondisi kontrak yang kurang adil karena ketentuan take it or leave it dari pelaku usaha online,” terang Ira

Ira menambahkan, konsumen dituntut untuk memiliki literasi digital yang cukup untuk memahami syarat dan ketentuan dari transaksi elektronik mereka dan pembayaran apa yang diperlukan. Literasi digital dan literasi konsumen sendiri masih terbilang minim di Indonesia. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan berada di angka 40,41 yang berarti berarti IndonesiaIndonesia mengetahui sebagian dari hak dan kewajiban mereka tetapi tidak menggunakan pengertiannya untuk menentukan pilihan konsumsi mereka atau untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai konsumen. Capaian rendah dalam indeks ini adalah akibat dari pengetahuan peraturan dan kewajiban konsumen yang minim, kurangnya kesadaran atas keberadaan lembaga hak konsumen, adanya perilaku membeli tanpa informasi dan enggan untuk menyampaikan pengaduan.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) belum mengkonsolidasi ekonomi digital. Contohnya, isu-isu terkait transaksi tanpa tatap muka, penggunaan internet, kegiatan reselling, kontrak digital, peran pihak ketiga atau intermediary parties, jumlah dan jenis data yang boleh dikumpulkan penyelenggara, transaksi lintas negara, dan transaksi yang melibatkan produk digital dan layanan elektronik seperti perangkat lunak, musik dan film digital, tidak tercakup di dalam UU PK,” jelas Ira

Ira menemukan juga bahwa regulasi saat ini belum menjamin lingkungan digital yang aman bagi konsumen. Contohnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber) masih belum mengalami progres dan mendapatkan perhatian pemerintah dan DPR dibandingkan legislasi untuk revisi UU lain, seperti UU Minerba. UU Minerba tetap disahkan walaupun menerima respon negatif dari publik. Padahal, kedua RUU ini sangat mendesak untuk disahkan saat pandemi, di mana kegiatan online naik signifikan.

Lemahnya perlindungan data pribadi dapat terlihat dari, salah satunya, kasus yang terjadi baru-baru di mana di mana data konsumen diretas dari beberapa marketplace di Tanah Air dan dikabarkan diperjualbelikan secara bebas di pasar gelap. Penggunaan dan penyebarluasan data pribadi konsumen tanpa seizin yang bersangkutan adalah pelanggaran.

“Jika RUU PDP disahkan, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 72 jam kepada pemilik data dan instansi pengawas jika terjadi data breach atau kegagalan perlindungan data pribadi. Walaupun ukuran waktu ini kontroversi, namun konsep transparansi pada pelaporan sangat penting. Kerangka kebijakan saat ini mempunyai tenggat waktu 14 hari, dan melonggarkan kemungkinan lebih berisiko akibat kebocoran data,” terang Ira

Selain memaksimalkan upaya untuk melindungi data pribadi, untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, Ira merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus berupaya meningkatkan penyediaan dan inklusi telekomunikasi dan internet, yang didukung upaya peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Revisi UU PK, legislasi RUU PDP, dan pembahasan RUU Siber harus segera dilakukan.

Kedua, pemerintah harus melakukan reformasi institusi di bidang ekonomi digital dan perlindungan konsumen, di mana hal ini bertujuan agar interpretasi dan penegakan hukum lebih terkoordinasi antara Kementerian/Lembaga. Hal ini dapat dilakukan melalui saluran yang sudah ada, seperti Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK) yang tengah dirancang untuk tahun 2020-2024 dan Forum Perlindungan Konsumen (Forum-PK). Secara alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk ekonomi digital. Satgas ini akan bertugas untuk meningkatkan interpretasi, koordinasi, dan implementasi UU sektoral dan peraturan ekonomi digital. Satgas ini bisa dibentuk oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Kemenko Perekonomian untuk memecahkan masalah lintas-sektor dan memberikan sinyal akan kebutuhan partisipasi yang tinggi dari institusi lintas sektoral.

Selanjutnya, konsumen harus diberikan akses terhadap informasi untuk meningkatkan literasi mereka atas hak dan kewajiban konsumen, terutama cara memperjuangkan hak-haknya. Salah satunya adalah hak untuk melayangkan aduan. Ira mengharapkan agar Sistem Informasi Pengaduan Konsumen Nasional (SiPENA) yang tengah dirancang Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar tetap diluncurkan tahun ini sesuai rencana.

Ira juga mengemukakan bahwa SiPENA harus dirancang secara bertahap agar bisa menjadi jalur yang efektif untuk Penyelesaian Sengketa Daring (Online Dispute Resolution atau ODR). Sistem ODR yang komprehensif dan berfungsi dengan baik bisa memberikan konsumen jalur untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan ganti rugi lintas yurisdiksi. Dengan begitu ODR dapat menutup celah penyelesaian sengketa konvensional yang menghadapi masalah pendanaan, biaya, dan yurisdiksi.

Caranya adalah dengan mempertimbangkan konsolidasi jalur non-litigasi dan litigasi untuk penyelesaian sengketa di SiPENA. Maka, hal tersebut akan sejalan dengan diskusi seputar mekanisme ODR yang bertujuan untuk menyediakan opsi penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan efisien, terutama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce. Pelajaran yang didapat dari diskusi internasional dan ASEAN harus diikutsertakan juga untuk membangun sistem dan tampilan SiPENA, kemudian diintegrasikan dengan sistem di berbagai sektor dan negara.

Akhirnya, E-Court dapat mengambil peran dalam penyelesaian sengketa konsumen serta mengurangi biaya para pihak bersengketa dengan mengurangi persyaratan kehadiran langsung di pengadilan. Langkah-langkah ini bisa menjadi langkah pertama dalam pengembangan jangka panjang sebuah portal online yang dapat berevolusi menjadi mekanisme ODR yang layak.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies