• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Efektivitas Bantuan Sosial Sangat Tergantung Pada Akurasi Data

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menyikapi bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan bantuan sosial. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan sosial senilai Rp 110 triliun yang dibagikan pada tahun 2020 membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk bertahan di tengah pandemi. Walaupun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Data penerima bantuan sosial harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kriteria penerima. Selain itu, pengadaan barang untuk bantuan sosial perlu terus dikawal dan dipantau transparansinya.

Transparansi mengenai data penerima bantuan sosial diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari supply-side dan demand-side. Dari sisi supply, lanjut Pingkan, adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis. Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemerintah berkolaborasi dengan berbagai elemen di masyarakat yang juga bergerak untuk memberikan bantuan. Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Sedangkan untuk sisi demand, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan.

”Selain transparansi data, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hal ini guna memastikan bahwa yang menerima bantuan memang tepat sasaran dan tidak terjadi pencatatan ganda. Selain itu, penting untuk mengedepankan transparansi agar terhindar dari kasus penyelewengan kekuasaan termasuk korupsi dalam program bansos seperti yang terjadi pada tahun lalu, jelasnya.

Baru-baru ini, BPS telah merilis data terbaru yang memperlihatkan adanya peningkatan angka kemiskinan dari periode September 2019 hingga Maret 2020 yang berada pada level 9,78% menjadi 10,19% di untuk periode Maret 2020 hingga September 2020. Angka tersebut setara dengan 27,55 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika menelisik sedikit ke belakang, hingga tahun 2019 Indonesia mengalami progres dalam hal pengentasan kemiskinan. Pada Maret 2011 tercatat 30,02 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut berangsur turun hingga mencapai titik terendahnya dalam sepuluh tahun terakhir di angka 24,79 juta orang pada September 2019. Namun sayangnya, memasuki tahun 2020 progres tersebut terhenti. Hal ini berbarengan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai memasuki Indonesia pada tahun 2020.

“Covid-19 merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang menggambarkan hal tersebut yaitu angka pengeluaran konsumsi masyarakat, dan angka pengangguran dan sektor pekerjaan terdampak,” tambahnya.

Pada Q1 tahun 2020, angka pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal ini tampak dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh melemah di level 2,84% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Perlambatan juga masih terjadi hingga Q3 tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 4,04%, walaupun tampak mengalami perbaikan dari Q1 2020 tapi angka ini menurun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%.

Sedangkan untuk sektor lapangan kerja, masyarakat dari ragam lapisan dan pekerjaan terdampak oleh pandemi. Apalagi, dalam proses penanganan kasus Covid-19 pemerintah mengambil serangkaian kebijakan pembatasan sosial yang juga mempengaruhi operasional dari perkantoran maupun sektor usaha lainnya. Situasi ini membuat banyak lapangan usaha mengalami penyesuaian dan tidak jarang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi jalan yang ditempuh karena usaha mereka tidak lagi dapat beroperasi akibat pandemi. BPS juga mencatatkan data per Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 7,07%. Ini menunjukkan kenaikan 1,84% dari periode yang sama di tahun 2019 yang berada pada level 5,23%. Sebagai sektor yang mengalami dampak terbesar dibidang ketenagakerjaan, sektor pariwisata sangat terpukul dengan merosotnya kunjungan wisatawan mancanegara. Per bulan Maret 2020 terjadi penurunan sebesar 64,11% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Walaupun kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada Maret 2020, namun sektor pariwisata sudah terdampak lebih dulu per Februari 2020 dikarenakan situasi pandemi yang terjadi di level global.