• CIPS Indonesia

Siaran Pers | Digital Week 2020: Implementasi E-Payment Butuh Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas

Siaran Pers - Jakarta, Pandemi Covid-19 menjadi dasar diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi pergerakan serta aktivitas masyarakat. Hal tersebut turut berpengaruh pada pola berbagai aktivitas masyarakat yang mengalami perubahan dari konvensional menjadi digital, salah satunya adalah transaksi pembayaran (e-payment) dan penandatanganan (e-signature). Penggunaan e-payment dan e-signature menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari melihat kebutuhan masyarakat. Namun efektivitasnya perlu diikuti oleh ekosistem yang memadai.


Contoh populer pergeseran pola konsumsi digital yaitu berbelanja melalui marketplace dan menggunakan sistem pembayaran online atau e-payment. Berdasarkan data Bank Indonesia, terjadi peningkatan sebesar 10,58% pada besar nominal transaksi e-payment pada bulan April 2020 dibandingkan Januari 2020, saat kasus Covid-19 mulai terjadi. Nominal transaksi tercatat Rp17,55 triliun. Ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei nasional dampak Covid-19 bulan April 2020 bahwa terdapat peningkatan terhadap aktivitas belanja online pada 42% dari 87.379 responden.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan, implementasi e-payment perlu diikuti adanya kejelasan pembagian tanggung jawab oleh para stakeholders yang ada di ekosistem digital. Kondisi yang ada saat ini memunculkan celah adanya tumpang tindih kebijakan antara beberapa lembaga, seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Ia menjelaskan, saat ini terdapat 51 penyelenggara uang elektronik di Indonesia yang telah memperoleh izin dari BI, termasuk e-wallet atau dompet digital. Keamanan transaksi keuangan digital sendiri diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun, terdapat potensi tumpang tindih dengan OJK yang berwenang untuk mengatur sektor teknologi finansial, salah satunya melalui peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara kedua lembaga tersebut agar tidak membingungkan penyedia layanan transaksi digital pada implementasi dan konsultasi kebijakan serta kepada konsumen jika ingin melaporkan keluhan.


Stakeholders yang ada di dalam kerangka kebijakan e-payment ini perlu bersinergi dalam menjalankan perannya masing-masing, seperti regulator, penyedia layanan, asosiasi dan tentu saja konsumen. Sinergi diharapkan bisa memperjelas peran masing-masing dan menghindari adanya tumpang tindih aturan,” terang Dina.



Selain potensi tumpang tindihnya fungsi kedua institusi tersebut, tantangan lain seputar implementasi e-payment di Indonesia turut disampaikan oleh panelis dalam Digital Week 2020: Webinar 6 Breakout Session 1 “Memajukan Pembayaran Elektronik di Indonesia melalui Infrastruktur Bersama”. Agung Purwoko dari Bank Indonesia, Adama Diallo dari Mojaloop Foundation, dan Kosta Peric dari Bill and Melinda Gates Foundation sepakat bahwa inklusivitas masih menjadi tantangan dalam jangkauan e-payment. Kolaborasi stakeholders merupakan faktor utama dalam mewujudkan e-payment yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, pemilik bisnis mikro hingga millenials


Agung Purwoko menjelaskan lebih lanjut bahwa penyedia e-payment luar negeri dapat masuk ke pasar Indonesia apabila mematuhi regulasi dan mendukung kepentingan nasional. Secara bersamaan, tantangan keamanan operasional dan penipuan harus diantisipasi melalui manajemen dan kontrol dari pemerintah yang seimbang dengan inovasi digital.


Selain e-payment, Dina menyatakan penggunaan e-signature juga akan menjadi pilihan dalam transaksi dan kegiatan bisnis lainnya. Selain perubahan pola konsumsi dan transaksi yang dipengaruhi pandemi, pola kerja masyarakat juga berubah dengan semakin maraknya perusahaan yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Untuk mempertahankan produktivitas, perusahaan dan/atau institusi lainnya mulai menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan bekerja jarak jauh atau remote working, seperti layanan penyimpanan file bersama dan penandatanganan kontrak digital melalui e-signature


Di Indonesia sendiri, lanjut Dina, e-signature masih diperdebatkan karena belum banyak yang mengetahui dan memahami derajat legalitas dari e-signature. Selain itu masih ada pemahaman yang salah mengenai hal ini, misalnya saja masih banyak yang beranggapan bahwa hasil scan tanda tangan merupakan e-signature. Menurut Survey Tahunan Anggota 2018 dari Asosiasi FinTech Indonesia, e-signature merupakan teknologi digital yang paling sedikit diadopsi dibandingkan dengan produk digital lainnya seperti e-commerce dan e-payment.


“Sejak PrivyID didirikan pada 2016, kami baru mempunyai sekitar 500 klien. Akibat Covid-19, memang dalam jumlah klien naik 300% tetapi jumlah transaksi turun karena pandemi, jadi set-off. Jumlah penggunaan e-signature jadi sama dengan sebelum pandemi,” terang CEO PrivyID Marshall Pribadi.


Padahal, informasi mengenai legalitas e-signature diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang merupakan turunan UU ITE. Definisi dan pengaturan e-signature dalam peraturan tersebut telah mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), entitas UN yang berfungsi memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, serta implementasinya diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 

Institusi penyedia e-signature harus mampu membuktikan produknya dapat memenuhi enam syarat berlakunya e-signature karena menyangkut erat dengan legalitas dan keabsahan suatu identitas yang unik untuk setiap individu dalam kontrak dan/atau dokumen. Enam syarat tersebut yaitu keunikan data, dalam kuasa penandatangan, memiliki timestamp atas perubahannya, memiliki cara untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya, serta memiliki cara yang menunjukkan persetujuan pemilik tanda tangan. Sampai saat ini, hanya enam institusi yang memenuhi kriteria sebagai penyedia layanan e-signature yaitu PrivyID, Perum Peruri, VIDA Digital Identity, Balai Sertifikasi Elektronik BSSN, DigiSign, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 


Walaupun isu mengenai e-signature di Indonesia belum banyak digaungkan, e-signature menjadi salah satu topik diskusi dalam Digital Week 2020 oleh Marshall Pribadi dari PrivyID, Bernardus Billy dari Makes and Partners, dan Jonathan Tarigan dari Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Pemerintah melalui BSSN telah bekerja dengan sektor swasta secara paralel dan erat untuk memastikan bahwa adopsi e-signature dapat dipertanggungjawabkan dari segi legalitas dan kredibilitas, seperti yang disepakati oleh panelis dalam webinar tersebut. Bernardus Billy menambahkan bahwa penggunaan e-signature dapat ditingkatkan melalui sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai kelebihannya, yang kemudian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies