• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Alokasi Anggaran Selama Pandemi Covid-19 Belum Mampu Mengakomodir Semua Pesantren

Updated: Jun 18

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, anggaran pendidikan untuk pesantren selama pandemi Covid-19 belum mampu mengakomodir semua pesantren yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2015, terdapat 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015.


Sebagaimana yang terjadi pada sekolah umum, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar di pesantren. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua warga Indonesia yang terinfeksi Covid-19 pada Maret lalu, kegiatan pendidikan di pesantren tidak berjalan normal. Selain diliburkan, pembelajaran di pesantren pun diubah melalui pembelajaran jarak jauh. Namun, sebagian pesantren yang terletak di wilayah terpencil belum tentu bisa mengadopsi jenis pembelajaran ini karena berbagai alasan, diantaranya adalah karena ketiadaan akses internet yang memadai di daerahnya.


"Banyak pesantren yang akan kembali dibuka menyongsong tahun ajaran baru. Protokol kesehatan-pun untuk pesantren pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa ketentuan termasuk dengan menjaga jarak 1 meter antar santri, tidak menggunakan alat salat, alat mandi, dan tempat tidur secara bergantian, dan lain-lain memang sangat perlu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren. Akan tetapi, karakteristik pesantren yang komunal akan menyulitkan pelaksanaan protokol kesehatan ini. Diharapkan pemerintah dapat memerhatikan pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren agar tidak muncul kluster Covid-19 yang baru di berbagai daerah,” ungkapnya.


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk pesantren untuk menunjang kegiatannya saat new normal. Anggaran ini tidak hanya untuk pesantren, tetapi juga untuk lembaga keagamaan Islam.

”Pesantren berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama dan Kementerian Agama juga yang menjadi sumber pendanaan utama untuk pesantren. Hal ini berbeda dengan sekolah umum yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tambah Nadia.


Ia memaparkan, selama ini bantuan keuangan utama pesantren datang melalui transfer tunai langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat. BOS dihitung per santri, mulai dari pembayaran tahunan sebesar Rp 800.000 hingga 1.400.000 per santri tergantung pada tingkat pendidikan sekolah mereka. Namun pesantren harus mengajarkan kurikulum nasional sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini.


BOS datang dalam berbagai bentuk tergantung pada jenis sekolah yang mereka dukung. Sebuah pesantren yang secara resmi membuka madrasah (MI, MTs, MA) menerima BOS Madrasah. Sementara itu pesantren lain yang mendirikan sekolah menengah (SMP atau SMA) menerima BOS reguler. Pesantren yang tidak mengajarkan kurikulum nasional tidak berhak mendapatkan BOS kecuali mereka memiliki Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Mu’adalah (SPM), atau Program Pendidikan Kesetaraan. Ketentuan ini tidak mencakup biaya sekolah asrama pesantren.


Namun, pesantren pesantren yang tidak mengajarkan kurikulum nasional dapat menerima Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Mereka juga dapat menerima bantuan sesekali dari pemerintah pusat, sebagian besar untuk fasilitas dan infrastruktur, seperti ruang kelas, asrama, dan perpustakaan. Namun bantuan ini harus diajukan lewat permintaan khusus. Setelah itu, mereka juga harus diverifikasi untuk memastikan kelayakannya dalam menerima bantuan.


Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren diharapkan mampu mengakomodir jenis-jenis pesantren yang ada di Indonesia. Salah satu dampak dari implementasi UU tersebut adalah pesantren akan menerima pendanaan lebih dari pemerintah pusat dan daerah.


”Sebelum pandemi Covid-19, pesantren sudah menghadapi tantangan finansial dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan belajar mengajar dan operasional. Diharapkan alokasi anggaran yang sudah dibuat pemerintah ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing pesantren. Penetapan anggaran sebaiknya fokus pada kebutuhan santri, jangan sampai ada santri yang tertinggal pelajaran,” jelas Nadia.



Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.


Gambar: Merdeka.com



Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies