Sentralisasi Tata Kelola Guru Perlu Dikaji Secara Komprehensif

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


28 Juni 2019 – JAKARTA, Pemerintah perlu mengkaji wacana sentralisasi tata kelola guru secara komprehensif. Penerapan sistem sentralisasi tata kelola guru perlu mempertimbangkan banyak hal, misalnya saja pelatihan, kompetensi, perekrutan, hingga penempatan. Belum lagi terkait anggaran untuk membayar gaji mereka.



Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, pemerintah perlu mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru. Hal ini penting karena isu ini sudah menyentuh ranah otonomi daerah. Ia menjelaskan, secara teori, apabila tata kelola guru dilaksanakan secara terpusat, maka pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih besar terkait kualitas guru dan juga persebarannya di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki banyak guru berkualitas dan daerah mana saja yang kekurangan guru-guru berkualitas.


Dengan demikian, pemerintah dapat mengirim guru-guru tersebut ke daerah yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pemerintah pusat memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan pelatihan dan upaya-upaya peningkatan kompetensi guru daripada pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kalau pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling mengetahui permasalahan guru yang ada di wilayahnya. Pengalaman dan kajian terkait permasalahan guru dari pemerintah daerah tidak dapat diabaikan begitu saja.


“Pemerintah sebaiknya juga menyadari bahwa sentralisasi tata kelola tanpa diimbangi dengan perubahan pola pelatihan dan peningkatan kompetensi guru akan mengurangi efektivitas dari wacana kebijakan ini. Oleh karena itu, jika regulasi ini akan dilakukan di masa depan, maka sebelumnya pemerintah harus sudah memiliki strategi tepat untuk dapat meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan insentif seperti apa yang cocok untuk meningkatkan kualitas guru. Berdasarkan beberapa riset yang ada, peningkatan gaji guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nadia.


Terkait anggaran, lanjutnya, kewajiban untuk membayar gaji guru lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah akan lebih seimbang dan tepat sasaran karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kalau gaji guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dikhawatirkan pemerintah daerah akan merekrut guru melebihi dari jumlah yang dibutuhkan karena mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab terkait gaji para guru. Selama ini, gaji guru PNS selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ke semua daerah di Indonesia.


“Mengingat bahwa kemampuan daerah di indonesia berbeda-beda, maka penerapan sistem sentralisasi akan lebih baik. Tapi pemerintah pusat tetap harus mempertimbangkan rekam jejak perkembangan pendidikan yang ada di masing-masing daerah. Sentralisasi yang berimbang seperti ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidik di seluruh pelosok negeri,” terangnya.


Apabila jika dilihat dari hasil Uji Kompetisi Guru (UKG), kualitas guru di Indonesia masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Rata-rata hasil UKG masih berada di bawah angka 70.  Apabila hal ini tidak berubah dan kemudian sistem sentralisasi tata kelola guru dilakukan, maka sentralisasi tata kelola ini tidak akan menyentuh akar permasalahan yakni kualitas guru yang belum mumpuni sehingga tidak dapat mencetak siswa-siswa yang berkualitas pula.


Pemerintah hingga saat ini juga belum memberikan kebijakan yang pasti terkait dengan nasib guru honorer, sehingga apabila sentralisasi tata kelola guru ini direncanakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan guru honorer yang juga memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies