• CIPS Indonesia

RUU Pesantren Tidak Mengakomodir Berbagai Bentuk Pesantren

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren terancam gagal dilakukan di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam lainnya meminta penundaan pengesahan karena menganggap definisi pesantren yang disebutkan di dalam RUU tersebut tidak mengakomodir semua jenis pesantren yang ada.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, hal substansial yang masih diperdebatkan adalah terkait dengan nomenklatur definisi pesantren yang tercantum di RUU Pesantren. Selama ini, definisi pesantren di Indonesia identik dengan karakteristik pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai studi tentang pesantren, seperti karya-karya terkenal dari Clifford Geertz dan Martin van Bruinessen.


Akan tetapi, seiring dengan dinamisnya geliat pendidikan Islam di Indonesia, berbagai individu dan organisasi Islam di Indonesia mulai merintis pesantren yang memiliki model berbeda dengan pesantren NU, beberapa diantaranya adalah pesantren yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis).


“Beragamnya karakteristik pesantren inilah yang kemudian menyulitkan perumusan definisi pesantren yang ada di RUU. Sebaiknya, RUU Pesantren dapat mengakomodasi bentuk-bentuk pesantren yang sudah ada di Indonesia jauh sebelum pembentukan RUU ini. Jika tidak, maka pesantren-pesantren tersebut, yang juga berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa, akan semakin termarjinalkan, atau lebih buruk, tidak diakui dalam skema pendidikan nasional,” jelas Nadia.


Nadia menambahkan, kalau memang RUU Pesantren ingin disahkan dalam waktu dekat, sebaiknya DPR dan pemerintah dapat menyikapi secara bijak dan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk berdialog dengan perwakilan dari pesantren maupun organisasi-organisasi Islam supaya mencapai konsensus.


Selain itu, posisi RUU Pesantren ini harus disingkronisasi lebih lanjut, terutama dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20/2003 yang menjadi tulang punggung dari berbagai peraturan pendidikan yang ada di Indonesia. Jika tidak, akan terjadi “kebingungan” terkait dengan posisi pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan.


RUU Pesantren diperlukan untuk mempertegas posisi skema pendidikan nasional. Jiika RUU tersebut disahkan, maka pesantren akan dianggap setara dengan sekolah umm lainnya, termasuk dalam menerima dana dari pemerintah sama seperti sekolah umum. Selama ini, pesantren hanya memperoleh dana dari pemerintah berupa BOS Pesantren dan dana hibah yang tidak rutin. BOS Pesantren pun hanya diberikan untuk Pesantren yang menyelenggarakan kurikulum nasional. Ketentuan ini menyebabkan banyak pesantren yang luput dari pendanaan pemerintah.


“Berdasarkan penelitian dari CIPS, BOS Pesantren hanya menutupi 7% dari seluruh pengeluaran pesantren. Oleh karena itu, BOS pesantren bukanlah bantuan yang diandalkan sebagai sumber utama pendanaan pesantren. Di sisi lain, pengakuan juga harus dikaji dari sisi pengakuan negara terhadap lulusan pesantren yang harus sama dengan lulusan sekolah umum,” tandasnya.


Akan ada perubahan lanskap dalam anggaran dalam sistem pendidikan nasional kalau RUU ini disahan. Pesantren di Indonesia akan memperoleh kenaikan anggaran yang bersumber dari 20% alokasi APBN untuk pendidikan. Selain itu, dengan tersedianya payung hukum, pemerintah daerah dapat menganggarkan dana yang dapat dialokasikan untuk pesantren-pesantren yang terdapat di daerah mereka. Guru-guru pesantren pun diperkirakan akan terkena imbas positif terkait kesejahteraan mereka.


Gambar: nu.or.id

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies