Road Map Pertembakauan Indonesia, Pro Industri atau Kesehatan?

Siaran Pers - Jakarta, Road map atau peta jalan pertembakauan Indonesia masih berada di persimpangan. Hal ini terlihat dari belum selarasnya regulasi yang ada mengenai komoditas yang dikenal dengan Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica ini. Tembakau masih menjadi tanaman komersial atau cash crop dalam lanskap pertanian Indonesia. Walaupun dapat diproses menjadi beragam bentuk produk olahan, nyatanya rokok masih mendominasi sebagai produk industri hasil tembakau (IHT) yang paling digemari dengan 1,1 miliar pengguna di seluruh dunia menurut Tobacco Atlas. Angka ini setara dengan 13,75% total populasi dunia.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, sebagai tanaman penghasil nikotin, tembakau merupakan bahan baku utama dalam industri rokok. Indonesia masih tercatat sebagai produsen keenam terbesar daun tembakau setelah China, Brazil, India, Amerika dan Zimbabwe. Hanya saja, dari segi luas area dan angka produksi per tahun yang dicatatkan oleh FAO, agregatnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.


Data tahun 2007 menunjukkan jumlah produksi daun tembakau Indonesia mencapai 164.851 ton. Sepuluh tahun kemudian, jumlah tersebut menurun menjadi 152.319 ton. Sejalan dengan angka produksi, luas area perkebunan pun mengalami penurunan dari 198,054 hektar di tahun 2007 menjadi 185,708 hektar di tahun 2017. Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan penurunan angka tersebut, salah satunya ialah alih fungsi lahan ke komoditas lain seperti kelapa sawit maupun palawija. Namun masih diperlukan penelitian mendalam untuk menangkap potret yang lebih tajam mengenai premis ini.


“Kalau pemerintah ingin mendorong pengembangan industri tembakau, pemerintah perlu terus mendorong upaya peningkatan produktivitasnya. Sebagai tanaman dengan nilai tinggi, idealnya ada upaya sistematis untuk menjaga dan meningkatkan jumlah produksinya,” ungkap Pingkan.


Berbicara mengenai sisi persediaan komoditas tembakau sebagai bahan baku tentu tidak dapat lepas dari produk olahannya yaitu rokok. Di tengah kondisi suplai tembakau lokal yang mengalami penurunan kuantitas seperti yang digambarkan sebelumnya, tren tersebut ternyata bertolak belakang dari sisi permintaan. Hal ini dapat kita lihat dari tren yang ada pada jumlah perokok.


Pingkan memaparkan, terjadi pergeseran tren dalam pola konsumsi di tataran global. Data WHO menyatakan terjadi penurunan jumlah perokok di negara-negara yang berada pada kawasan Amerika, Eropa dan Pasifik dari 765 juta pada tahun 2000 menjadi 710 juta di tahun 2015. Lain lagi dengan negara-negara yang ada di kawasan Afrika, Mediterania Timur, serta Asia Tenggara. Akumulasi jumlah perokok di ketiga kawasan tersebut tidak sebesar ketiga kawasan sebelumnya, namun terjadi tren kenaikan jumlah perokok dari 317 juta menjadi 364 juta pada periode waktu yang sama.


Melihat dari data tersebut, dapat diindikasikan bahwa negara-negara berkembang yang banyak terdapat di wilayah Afrika, Mediterania Timur dan Asia Tenggara masih marak mengkonsumsi rokok serta menjadi pangsa pasar potensial bagi produk-produk IHT, terutama rokok. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Indonesia pun menjadi salah satu diantaranya.


Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, pemerintah melakukan survey kepada 300.000 sampel rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari jumlah total sampel rumah tangga pada Riskesdas sebelumnya yang dilakukan di tahun 2013. Secara nasional, angka prevalensi perokok dengan usia di atas 10 tahun mengalami penurunan dari 29,3% (2013) menjadi 28,8% (2018). Walaupun demikian, hasil survey pada rentang usia 10-18 tahun, atau dengan kata lain tergolong sebagai perokok di bawah umur, menggambarkan ironi karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 7,2% menjadi 9,1% dalam periode waktu yang sama. Adapun prevalensi di tahun 2018 tersebut hampir dua kali lebih besar dari target pemerintah dalam RPJMN 2019 yang menargetkan angka prevalensi ditekan hingga berada pada level 5,4%.


“Sayangnya, target tersebut rasa-rasanya masih akan menjadi impian belaka tanpa adanya terobosan pada tataran kebijakan. Tentu saja diperlukan riset yang komprehensif dalam melihat lebih jauh akar permasalahan dari peningkatan prevalensi perokok di bawah usia tersebut. Hal ini patut mendapat perhatian tidak hanya dari kalangan masyarakat tetapi juga pemerintah sebagai regulator,” ungkapnya.


Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan sederet kebijakan dalam membatasi bahaya rokok bagi kesehatan, pemerintah masih perlu bekerja keras untuk bisa mencapai angka prevalensi yang ditargetkan tersebut. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP 109 Tahun 2012 ini mengatur mengenai ketentuan iklan, promosi, sponsorship, kemasan produk rokok sampai kepada pengadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies