[Ringkasan Kebijakan] Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di Masa Pembatasan Sosial

Updated: May 14

Oleh Arianto Patunru*, Galuh Octania & Pingkan Audrine**


Unduh versi PDF di sini.

Baca versi Bahasa Inggris di sini.

Baca Ringkasan Kebijakan terkait Covid-19 lainnya di sini.



Pesan Utama

  • Untuk mencegah penyebaran wabah, banyak wilayah di Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan berbagai tingkat pembatasan pergerakan orang dan barang.

  • Minimnya kejelasan pembatasan di ranah industri dan transportasi di masa PSBB berisiko menciptakan gangguan pasok dan keterlambatan distribusi yang dapat berakhir pada kelangkaan dan kenaikan harga-harga. Kondisi tersebut kemudian juga diperumit dengan adanya pemberlakukan upaya-upaya lainnya oleh pemerintah daerah ketika mengumumkan PSBB di wilayah mereka.

  • Pihak berwenang harus memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan tetap aktif dan tidak terganggu. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebaiknya mengeluarkan izin kepada semua sektor yang terlibat dalam rantai pasok pangan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebaiknya memperbolehkan izin-izin tersebut untuk diverifikasi dengan cepat pada titik-titik pemeriksaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) sebaiknya mengarahkan perusahaan surveyornya untuk meningkatkan kapasitas survey di pelabuhan-pelabuhan.

  • Kemenperin, Kemenhub, dan pemerintah daerah harus memastikan protokol kesehatan ditaati oleh semua industri dan penyedia jasa transportasi dengan menjabarkan sanksi dan melakukan pemeriksaan secara acak.

  • Pemerintah daerah harus mencegah penyebaran wabah dengan memastikan gangguan paling minimum terhadap pasok pangan.


Penyebaran Covid-19 telah menghadirkan tingkat pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Sementara semua negara mencoba mencegah penyebarannya, pemerintah menghadapi tugas yang berat untuk menyeimbangkan kebutuhan diberlakukannya upaya pembatasan jarak fisik (physical distancing) dan menjaga keamanan pangan untuk seluruh populasi. Organisasi internasional, seperti FAO, telah memperingatkan bahwa tekanan semacam itu akan muncul, menegaskan bahwa negara-negara perlu menjaga rute perdagangan tetap terbuka dan rantai pasok tetap berjalan di tengah upaya pencegahan yang dilaksanakan (World Economic Forum, 2020). Memang tepat, hal itu terlihat sangat jelas pada implementasi pembatasan sosial di Indonesia.


Per 1 Mei 2020, lebih dari 10.000 kasus Covid-19 terkonfirmasi telah dilaporkan di Indonesia, kebanyakan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek1 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020; Kementerian Kesehatan, 2020a). Untuk memperlambat penularannya, pemerintah Indonesia telah mengimplementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan pergerakan orang dan barang. Per 21 April 2020, dua puluh wilayah telah mengimplementasikan PSBB di daerah mereka (Debora, 2020). Tekanan kesehatan versus pangan terjadi cukup jelas di sini. Pihak Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk pemerintah menegaskan lagi komitmen mereka untuk memastikan logistik kebutuhan dasar akan dimudahkan (termasuk pangan), tetapi pemangku kepentingan dari pihak industri mengekspresikan kekhawatiran mereka karena pembatasan operasional dan distribusi meningkat (Gugus Tugas Covid-19, 2020a).



Ketidakstabilan Harga Sebelum PSBB

Gangguan pada distribusi pangan sudah dilaporkan bahkan sebelum PSBB diberlakukan. Satu minggu sebelum PSBB dilaksanakan di Jakarta, pengiriman beras dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terlambat meskipun stok banyak. Alasan yang disampaikan adalah karena adanya ketakutan untuk memasuki daerah yang tergolong pusat penyebaran virus atau truk-truk akan tertahan di Jakarta (Ramadhan, 2020).


Kenaikan harga-harga pangan memang telah diamati terjadi dari sebelum PSBB diberlakukan karena berbagai alasan. Harga bahan pokok yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (2020) melalui pusat data CEIC menggambarkan bahwa harga rata-rata komoditas pangan, seperti beras berkualitas sedang, daging sapi, daging ayam, gula, minyak, dan telur telah meningkat sejak awal 2020, terutama pada bulan Maret ketika dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan (Gambar 1). Dengan adanya kenaikan harga yang memang selalu terjadi pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, maka kenaikannya bahkan dapat lebih tinggi di bawah guncangan ekonomi saat ini.



Gambar 1.

Harga Bulanan Komoditas Pangan Utama

(Januari 2018 - Maret 2020)



Pembatasan Industrial di Masa PSBB

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 memberikan panduan mengenai pelaksanaan PSBB oleh pemerintah daerah dan menjabarkan sektor usaha apa saja yang bisa tetap beroperasi selama adanya pembatasan. Termasuk di dalamnya industri pemrosesan, distribusi, dan retail pangan. “Unit-unit produksi dengan proses berkelanjutan” harus mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 mengklarifikasi bahwa izin yang dimaksud adalah izin “operasional dan mobilitas” kegiatan industri, yang dapat diajukan secara online dan berlaku untuk semua industri, termasuk makanan dan minuman.


Terlepas peraturan-peraturan pemerintah tersebut, pemerintah daerah dapat mengeluarkan pembatasan atau pengecualian tambahan ketika melaksanakan PSBB di wilayah mereka. Pemerintah provinsi DKI Jakarta misalnya, memberlakukan penutupan wajib selama 14 hari untuk area kerja yang terkonfirmasi terdapat kasus Covid-19.


Meskipun proses pengajuan online yang cukup cepat serta adanya prioritas untuk industri pangan, izin-izin tersebut tetap bisa menciptakan gangguan signifikan ketika pihak berwenang menginterpretasi industri pangan sebagai fasilitas yang memproduksi produk pangan jadi saja. Bagaimanapun, rantai pasok pangan terdiri tidak hanya dari fasilitas pemrosesan pangan tetapi juga termasuk rantai pasok pertanian serta material kemasan dan industri pendukung lainnya.


Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau (KBLI)2, industri makanan lainnya bervariasi dari mulai pemrosesan makanan (KBLI 107), pemrosesan makanan hewan (KBLI 108), pewarna makanan (KBLI 20116), pengawet makanan (KBLI 20118), kemasan plastik (KBLI 22220), kemasan metal (KBLI 25950), mesin pengolahan makanan dan minuman (KBLI 28250), dan banyak lagi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020). Kemenperin perlu memastikan bahwa semua industri pendukung tersebut tetap beroperasi agar fasilitas-fasilitas pemrosesan makanan dapat terus berjalan.


Selain itu, pemerintah daerah juga harus hati-hati ketika membuat pembatasan tambahan dalam pelaksanaan PSBB di wilayah mereka. Pemerintah provinsi DKI Jakarta misalnya, mewajibkan penutupan fasilitas kerja selama 14 hari bahkan hanya dengan satu kasus Covid-19 yang terdeteksi. Penutupan semacam itu dapat semakin memperburuk situasi pasok pangan. Pemerintah DKI Jakarta harus mempertimbangkan untuk mengubah pembatasan tersebut dengan intervensi yang bersifat lebih langsung yang masih mengizinkan fasilitas yang terdampak untuk tetap beroperasi selama fasilitas tersebut memberlakukan upaya-upaya pencegahan untuk melindungi tenaga kerjanya.



Pembatasan Transportasi di Masa PSBB

Pelaksanaan PSBB telah menyebabkan gangguan pada transportasi logistik. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 melarang perjalanan darat, laut, dan udara ke dan dari area zona merah penularan Covid-19 antara 14 April hingga 31 Mei guna mencegah eksodus besar-besaran sepanjang libur Hari Raya Idul Fitri (Kementerian Perhubungan, 2020).


Peraturan tersebut menetapkan titik pemeriksaan transportasi pada titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan. Untuk transportasi barang, truk yang mengangkut barang pokok, logistik, dan pasok medis dikecualikan (Pasal 5). Bahan pokok dianggap sebagai barang kebutuhan dasar, tetapi titik-titik pemeriksaan akan menyebabkan antrian padat pada pendistribusian pangan, oleh karena itu harus dikelola dengan hati-hati. Barang pendukung pangan seperti yang dijabarkan di atas bisa dianggap sebagai barang non-pokok dan transportasi mereka akan dilarang.


Meminimalisasi gangguan terhadap distribusi pangan antar daerah sangat penting guna menghindari kelangkaan di masa pandemi ini. Produsen-produsen besar bahan pokok seperti beras, ayam, dan gula terpusat di Jawa. Jawa Tengah adalah produsen beras terbesar dengan total produksi 5,52 juta ton pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). 51,15% gula Indonesia diproduksi di Jawa Timur pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018). Jawa Barat adalah produsen daging ayam terbesar dengan total produksi sebesar 886.752 ton di tahun 2019 (Kementerian Pertanian, 2019). Komoditas-komoditas tersebut tidak hanya didistribusikan ke daerah-daerah tetangganya, tetapi juga ke seluruh Indonesia.


Menurut Bulog (2020), bahan pokok seperti beras3 didistribusikan ke Sumatera, Kalimantan, Bali, dan bagian Timur Indonesia. Pelabuhan memainkan peranan penting untuk transportasi antarpulau bagi komoditas-komoditas ini. Dengan kondisi transportasi barang saat ini yang sangat dibatasi, ada kekhawatiran titik pemeriksaan pelabuhan kemungkinan tidak memiliki SDM yang cukup untuk mengecek setiap pengiriman yang datang baik dari impor maupun domestik. Untuk impor, upaya sementara untuk meningkatkan kapasitas pengawasan harus dipertimbangkan. Izin Kemenperin harus bisa digunakan untuk pengiriman domestik sehingga dapat mempercepat proses verifikasi kargo.


Jabodetabek dan wilayah produsen non-pangan lainnya sangat bergantung pada beras dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau titik-titik pemeriksaan di jalan menyebabkan antrian panjang truk untuk diperiksa, maka kemudian bisa menyebabkan kekurangan pasok meskipun stok sebetulnya banyak di wilayah-wilayah produksi. Izin mobilitas Kemenperin kembali dapat berguna untuk mempercepat proses pemeriksaan.


Selain memastikan gangguan transportasi pada rantai pasok pangan harus diminimalisasi, penting juga untuk memastikan pangan dapat menjangkau konsumen rumah tangga. Baik pemerintah daerah dan pusat harus mengambil inisiatif untuk memberikan akses pangan yang lebih mudah bagi para konsumen. Pemerintah DKI Jakarta misalnya telah membuat layanan pemesanan daring untuk pasar-pasar tradisional di ibu kota. Akan tetapi, layanan tersebut tidak memberikan layanan pengantaran langsung ke rumah untuk setiap pembelian (PD Pasar Jaya, 2020).


Sementara itu, pemerintah pusat lebih proaktif dalam mengkaji hambatan-hambatan transportasi. Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan dua aplikasi layanan transportasi daring terbesar, Gojek4 dan Grab5 , untuk menyediakan layanan antar yang bersubsidi untuk beberapa komoditas pangan utama dari pasar-pasar yang dikelola kementerian (Gojek, 2020; Katadata, 2020). Kementan harus mempertimbangkan untuk memperluas kemitraan tersebut hingga ke penyedia jasa transportasi lain untuk meningkatkan jangkauan dan kapasitas program. Pada akhirnya, hal-hal tersebut adalah inisiatif yang diperlukan, tetapi berfokus pada distribusi retail saja tidak akan efektif kalau pergerakan di hulu terganggu.



Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Indonesia


Rekomendasi berikut ini diharapkan dapat menangani risiko gangguan produksi dan distribusi pangan:


  • Kemenperin harus melakukan telaah lengkap terhadap seluruh rantai pasok pangan guna mengidentifikasi industri mana yang merupakan pemasok penting untuk fasilitas pemrosesan pangan dan kemudian melengkapinya dengan izin. Proses aplikasi online dapat dipersingkat dengan memprogram fitur pencocokkan KBLI yang secara otomatis mengeluarkan izin kalau KBLI pemohon memang ada di bawah daftar industri pangan dan industri pendukungnya. Izin tersebut juga harus berlaku di pelabuhan dan titik-titik pemeriksaan di jalan agar bisa mempercepat proses verifikasi.

  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) harus mengarahkan perusahaan-perusahaan surveyor milik BUMN agar melakukan rekrutmen secepatnya untuk mendukung pemeriksaan kontainer di pelabuhan. Rekrutmen tersebut dapat menargetkan surveyor kuantitas dari industri lain yang dilarang beroperasi selama PSBB. Menambahkan surveyor adalah hal penting untuk menghindari keterlambatan proses distribusi pangan dan juga bisa membantu mengurangi masalah pengangguran di sektor-sektor lainnya.

  • Kemenperin dan Kemenhub harus membentuk satuan tugas untuk melakukan pemeriksaan acak terkait protokol higienitas industri makanan dan penyedia layanan logistik. Seperti yang terlihat jelas pada kasus di Jakarta, kebanyakan pekerja logistik mengkhawatirkan keamanan mereka ketika mengantar ke daerah-daerah PSBB. Kemenhub harus menggalakkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyedia jasa logistik yang gagal mengikuti protokol kesehatan bisa dicabut izinnya. Sementara itu, saat ini Kemenperin tidak memiliki sanksi apapun untuk industri yang gagal melakukan upaya higienitas yang memadai bagi para pekerjanya. Akan lebih baik bagi Kemenperin untuk memberikan sanksi sehingga para pekerja bisa dilindungi secara efektif.

  • Mempertimbangkan risiko gangguan pasok pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan untuk merevisi aturan penutupan wajib 14 hari menjadi tes-lacak-darurat rutin. Dengan prosedur tersebut, fokusnya ada pada upaya menjalankan tes pada pekerja secara rutin dan secepatnya merespons dengan melakukan isolasi, melacak kontak, dan disinfeksi ketika ada kasus positif yang terdeteksi. Pada kasus-kasus identifikasi, satuan tugas juga harus melakukan pemeriksaan langsung di tempat terhadap protokol kesehatan di fasilitas-fasilitas tersebut dan memperbolehkan untuk memulai kembali kegiatannya kalau sudah sesuai dengan standar minimum. Aksi reaktif sebaiknya ditingkatkan dengan pemeriksaan di tempat-tempat acak secara proaktif untuk memastikan protokol kesehatan secara konsisten dijalankan setiap saat.



Catatan

*Fellow di Arndt-Corden Department of Economics; Koordinator Keterlibatan Kebijakan di ANU Indonesian Project; dan Dewan Pengawas di Center for Indonesian Policy Studies.

** Peneliti Junior di Center for Indonesian Policy Studies.


  1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

  2. KBLI adalah sebuah standar klasifikasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kegiatan perekonomian.

  3. Saat ini, pasok pangan nasional untuk beras dalam kondisi surplus sekitar 3,5 juta ton cadangan beras. Sementara pada Februari hingga Mei sawah-sawah memproduksi 12,4 juta ton beras. Kalau stok tersebut ditambahkan ke Bulog dan tempat-tempat penggilingan beras, maka totalnya akan ada stok sebesar 15 juta ton beras (Gugus Tugas Covid-19, 2020).

  4. Sekarang pengguna Gojek bisa membeli bahan pokok dari Mitra Tani Market milik Kementan di Jakarta Selatan dan Bogor melalui aplikasi Biaya antar akan sepenuhnya dibayarkan oleh Kementan (syarat dan ketentuan berlaku). Saat ini Gojek juga mengembangkan kemitraan pengantaran dengan Toko Tani Indonesia milik Kementan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program yang sama dalam waktu dekat (CNBC, 2020).

  5. Setelah pelaksanaan PSBB di beberapa wilayah, Grab juga menyediakan layanan antar dari Kementan dan penjual retail makanan dan minuman lainnya di seluruh Indonesia melalui aplikasinya dengan beberapa skema untuk para pengguna.



Referensi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia (2020). Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Daftar Negatif Investasi. Diakses pada 26 April dari http://www.bkpm-jpn.com/en/indonesia-standard-industrial-classification-and-negative-investment-list/


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia (2020). Online Single Submission (OSS) alias perizinan usaha terintegrasi - Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Diakses pada 26 April dari https://oss.go.id/portal/ referensi/content/list_kbli


Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (Covid-19) 27 April 2020. Diambil pada 27 April dari https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/


Badan Pusat Statistik (2020). Harga Komoditas Pangan Bulanan: Beras, Daging Sapi, Ayam, Gula, Minyak Goreng, dan Telur periode Januari 2018 - Maret 2020. Diambil pada 1 Mei 2020 dari https:///www.ceicdata.com.


Badan Pusat Statisik. (2020). Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019. Jakarta: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik.


Badan Pusat Statisik. (2018). Statistik Tebu Indonesia 2018. [Statistik Tebu Indonesia 2018].


Bulog. (2020, April). Ketersediaan Stok Beras Perum Bulog Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Makalah dipresentasikan oleh Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi, pada Webinar CIPS tentang Keterjangkauan Beras bagi Masyarakat Prasejahtera di Indonesia, Jakarta, Indonesia. Ketersediaan Stok Beras Perum Bulog Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H.


CNBC. (2020). Kementan Siapkan Layanan Distribusi Pangan Gratis. Diakses pada 14 April dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406103159-4-149965/kementan-siapkan-layanan-distribusi-pangan-gratis


Debora, Yantina. (2020). Perkembangan tentang Virus Corona di Indonesia: Daftar 20 Wilayah yang Terapkan PSBB. Diambil pada 24 April dari https://tirto.id/update-corona-indonesia-daftar-20-wilayah-yang-terapkan-psbb-ePVK


Gojek. (2020). Gojek Dukung PSBB. Diambil pada 14 April dari https://www.gojek.com/blog/gojek/gojek-dukung-psbb/


Gugus Tugas Covid-19. (2020). Stok Pangan Aman Selama Ramadan di tengah Pandemi Covid-19. Diambil pada 26 April dari https://www.covid19.go.id/2020/04/26/stok-pangan-aman-selama-ramadan-di-tengah-pandemi-covid-19/


Katadata. (2020). Dukung Kelancaran Distribusi Pangan saat PSBB, Grab Gandeng Kementan. Diambil pada 14 April 2020 dari https://katadata.co.id/berita/2020/04/14/dukung-kelancaran-distribusi-pangan-saat-psbb-grab-gandeng-kementan


Kementerian Kesehatan. (2020). Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (Covid-19) 17 April 2020. Diambil pada 17 April 2020 dari https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-17-april-2020/#.XpmTvcgzbIU


Kementerian Kesehatan. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Diambil pada 15 April 2020 dari https:// peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020


Kementerian Perhubungan. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diambil pada 26 April dari http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VUUwZ01qVWdWRUZJVlU0Z01qQXlNQT09


Kementerian Perindustrian. (2020). Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diambil pada 21 April 2020 dari https://www.covid19.go.id/download/surat-edaran-menteri-perindustrian-nomor-7-tahun-2020/


Kementerian Pertanian. (2019). Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019. Diambil pada 16 April dari https://ditjenpkh. pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2019.pdf?time=1577542043450


PD Pasar Jaya. (2020). Diambil pada 15 April 2020 dari http://belanja. pasarjaya.co.id/ dan http://pasarjaya.co.id/berita/detail/Belanja-Dari- Rumah [Belanja dari Rumah]

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Diambil pada 13 April dari https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_ NO._33_TAHUN_20204.pdf


Ramadhan, Fajar. (2020). Suplai Bahan Pangan dari Luar Jakarta Mulai Seret. Diambil pada 10 April 2020 dari https://kompas.id/baca/ ekonomi/2020/03/31/suplai-bahan-pangan-dari-luar-ibukota-mulai-seret/


Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Diambil pada 17 April 2020 dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no- 7-tahun-2014


World Economic Forum. (2020). Coronavirus Could Worsen Hunger in the Developing World. Diambil pada 15 April dari https://www.weforum.org/ agenda/2020/04/coronavirus-worsen-hunger-developing-world/

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies