• Admin

Rencana Pembatasan Impor Perlu Pertimbangan Mendalam

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


5 September 2018 – JAKARTA, Rencana pemerintah untuk membatasi impor perlu pertimbangan mendalam. Di satu sisi, pembatasan impor dilakukan terkait adanya kekhawatiran soal defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, sebagaimana yang sudah pernah disuarakan oleh kalangan pengusaha, rencana pembatasan impor jangan sampai menjadi bumerang untuk pemerintah. Salah satu dampak yang berpotensi terjadi akibat pembatasan impor adalah melemahnya daya beli masyarakat.


Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, defisit neraca perdagangan memang dapat berdampak negatif pada kestabilan moneter Indonesia. Namun pemerintah juga harus memikirkan dampak pembatasan impor terhadap para konsumen, terutama mereka yang termasuk ke dalam masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan komoditas yang termasuk ke dalam barang konsumsi juga akan ikut dibatasi impornya. Padahal nilai impor barang konsumsi masih lebih kecil ketimbang impor barang modal dan bahan baku penolong.


Berdasarkan data BPS pada Mei 2018, impor barang konsumsi mencapai USD 1,73 miliar. Sementara itu nilai impor barang modal dan bahan baku penolong adalah USD 2,81 miliar dan USD 13,11 miliar. Kalau kebijakan ini jadi diberlakukan, maka akan ada pembatasan terhadap konsumsi masyarakat.


“Pemerintah harus memikirkan ulang penerapan rencana ini. Apalagi menjelang akhir tahun, permintaan akan barang-barang konsumsi akan mengalami peningkatan. Ketika impor dibatasi, apakah produk dalam negeri sudah siap menggantikan? Dikhawatirkan nanti harga akan kembali naik dan tidak bisa dijangkau. Dengan berkurangnya impor, bukan hanya akan mengurangi supply, tetapi juga akan mendistorsi kompetisi di pasar,” jelas Hizkia.


Misalnya untuk komoditas daging sapi, selama ini ada supply dari Australia. Saat supply dihentikan, apakah peternak sapi dalam negeri sudah bisa menggantikan supply yang akan hilang. Hizkia menekankan, supply yang hilang bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Hal ini tentu akan memengaruhi industri yang bergantung dengan daging sapi impor, seperti hotel, restoran dan katering.


Hizkia mengatakan, sebaiknya pemerintah meninjau ulang komoditas yang akan dibatasi impornya. Sebaiknya pemerintah tidak membatasi impor pada barang-barang yang dikonsumsi dan dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pangan. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat karena harga bahan pangan akan meningkat.


“Selain itu, pemerintah sebaiknya juga melihat pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan dari perdagangan internasional. Saat produksi dan kualitas komoditas yang dihasilkan dari dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, di situlah impor berperan untuk menstabilkan harga dan memastikan masyarakat bisa mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau,” urainya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies