• ekytriwulan7

Redistribusi Guru Lebih Efektif Ketimbang Sistem Zonasi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


September 2018 – JAKARTA, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro menyatakan, penerapan sistem redistribusi untuk guru lebih efektif daripada sistem zonasi. Hal ini dikarenakan guru-guru yang mengajar di wilayah padat dapat ditugaskan untuk mengajar ke wilayah-wilayah yang kekurangan guru.


Pandu menjelaskan, pemindahan dapat dilakukan berdasarkan kriteria dan kompetensi guruyang bersangkutan. Misalnya, guru dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria yaitu guru baru (pengalaman mengajar kurang dari lima tahun), guru berpengalaman (pengalaman mengajar antara 5 – 10 tahun) dan guru senior (pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun). Melalui pembagian ini, pemerintah dapat melihat proporsi penyebarannya dan meratakan penyebaran guru-guru tersebut.


Hal ini, lanjut Pandu, penting untuk mewujudkan adanya keseimbangan antara guru junior dan senior di setiap wilayah. Di samping itu, pemerintah dapat juga menggunakan indikator lain, seperti prestasi guru ataupun latar belakang pendidikan guru.


Jika sistem yang diterapkan tidak membatasi zona dimana guru tersebut dapat dialokasikan, maka tujuan pemerataan sekolah negeri dalam PPDB kali ini dapat terwujud. Dengan begitu guru tidak bisa pilih-pilih sekolah, karena tugas dan wilayah kerjanya ditentukan oleh negara. Dengan konsep penugasan seperti ini, barulah dapat terwujud pemerataan alokasi guru di seluruh Indonesia.


“Penerapan sistem redistribusi guru membuat guru tidak bisa pilih-pilih tempatnya mengajar. Dengan begini tujuan pemerataan yang menjadi tujuan penerapan sistem zonasi pada siswa dapat terlaksana,” jelasnya.


Walaupun begitu, redistribusi guru juga tidak akan mudah dilakukan. Redistribusi guru-guru di daerah tidak akan semudah di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah guru yang memadai. Sama halnya dengan sistem zonasi dalam PPDB kemarin, jumlah murid yang banyak tidak diikuti dengan jumlah sekolah yang memadai. Hal ini menimbulkan disparitas yang akan menyulitkan penerapan sistem ini.


“Bagaimana kalau jumlah sekolah yang kekurangan guru lebih banyak daripada jumlah gurunya, baik guru-guru yang ada di wilayah zona tersebut ataupun guru-guru dari zona sekitarnya. Siapa yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan tersebut?” cetusnya.


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memiliki perencanaan yang matang sebelum memberlakukan zonasi dalam pendistribusian guru. Jadi, Kemendikbud ataupun kementerian yang akan melaksanakan redistribusi alokasi guru ini harus memiliki informasi guru secara lengkap. Kemudian data ini harus diklasifikasikan menurut kriteria yang dipilih (misalnya pengalaman guru). Setelah di klasifikasikan, barulah pemerintah dapat mengalokasikan guru dari suatu daerah ke daerah lain. Kematangan perencanaan ini akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemerataan sekolah negeri. Data dan informasi guru, baik PNS maupun Non-PNS harus lengkap dan rinci, sehingga pendistribusian dapat dilakukan dengan tepat dan jitu.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies