• CIPS Indonesia

Presiden Terpilih Patut Prioritaskan Stabilitas dan Ketahanan Pangan 100 Hari Pertama Kepemimpinan

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)



13 Mei 2019 – JAKARTA, Isu pangan adalah salah satu hal yang menjadi perhatian dalam mengukur kinerja pemerintah. Siapapun yang terpilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah sepatutnya memprioritaskan stabilitas dan ketahanan pangan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Kenaikan harga beberapa komoditas pangan perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyampaikan bahwa ada tiga poin utama yang perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah terpilih pada 100 hari pertama yang terkait dengan kebijakan pangan. Poin pertama adalah perbaikan data pangan. Data pangan selama ini menjadi polemik karena berperan dalam jumlah komoditas pangan yang diimpor. Jika data pangan tidak dapat diandalkan, lanjutnya, dikhawatirkan Indonesia impor pangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jumlah impor yang tidak tepat ini akan mempengaruhi harga di pasaran dan berpengaruh kepada kehidupan petani lokal dan masyarakat.

Sampai saat ini, baru data beras yang sudah dilakukan perbaikan pada Oktober 2018 lalu. Hasil dari perbaikan metode pengambilan data yang lebih baik ini menghasilkan jumlah beras yang diproduksi yang dianggap lebih akurat. Adapun komoditas yang selanjutnya sebaiknya diprioritaskan untuk perbaikan data adalah komoditas jagung. Jagung berperan penting untuk biaya produksi industri peternakan unggas karena perannya sebagai pakan. Jika jagung yang ada di pasaran tidak mencukupi dan tidak sesuai kondisi yang diharapkan industri, tentunya harga pakan akan semakin mahal sehingga berimbas pada naiknya harga daging ayam dan telur.

Ia menambahkan, biaya pakan berkontribusi pada 50-60% seluruh biaya produksi yang ada di industri peternakan unggas. Sehingga data jagung penting untuk diukur lebih akurat agar menghasilkan angka yang tepat untuk perumusan kebijakan. Terkait dengan sebelumnya, poin kedua yang perlu diprioritaskan adalah penurunan biaya produksi tanaman pangan.

"Seperti yang diketahui, harga beberapa komoditas pangan di Indonesia relatif mahal dibandingkan dengan harga di tingkat internasional. Harga daging sapi internasional rata-rata berada di kisaran Rp60.000/kg. Sedangkan di Indonesia harganya bisa mencapai Rp80.000-120.000/kg. Harga gula juga terpaut jauh dimana di tingkat internasional harga hanya sekitar Rp4.000-5.000/kg, sedangkan harga di tingkat lokal mencapai Rp12.000-14.000/kg. Semua ini rata-rata pada 2017-2018 yang lalu. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi yang cukup mahal," kata Ilman.

Peran pemerintah untuk memulai menggalakan program subsidi melalui skema yang sudah ada seperti Kartu Tani patut diapresiasi. Namun sebaiknya hal ini lebih tepat ditujukan ke berbagai jenis pelaku industri jenis pangan lainnya tentunya dengan penyesuaian dengan kebutuhan sektor masing-masing. Fokus Kartu Tani adalah subsidi pupuk yang lebih tertarget dan sejauh ini pelaksanaannya cukup lancar. Dukungan pemerintah juga perlu diarahkan ke industri gula yang notabene memiliki berbagai kendala teknis karena memang rata-rata usia pabrik yang sudah tua sehingga tidak cost-efficient dalam memproduksi gula.Perlu diketahui, sekitar 65% Pabrik gula di Indonesia berusia di atas 100 tahun apabila mengacu pada informasi yang pernah disampaikan Kementerian Perdagangan.

Poin terakhir yang sepatutnya menjadi fokus adalah untuk mendorong kelancaran distribusi pangan dari daerah produksi ke pasar. Hingga saat ini, masih dapat ditemukan kendala dalam distribusi pangan. Berkaca pada keputusan impor bawang putih saja yang perizinannya sangat mepet dengan waktu bulan ramadan, menandakan adanya kendala birokrasi yang perlu diatasi agar flow barang masuk juga lancar demi menjaga kestabilan harga.

"Tentunya impor perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai petani lokal dan juga konsumen. Dalam hal ini, timing impor perlu diperhatikan dan agar tidak ada hambatan yang berarti, regulasi yang ada perlu ditinjau ulang dan juga lebih transparan agar tidak perlu timbul pertanyaan mengenai kejelasan tindakan impor yang akan diambil pemerintah," tutur Ilman.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies