Perubahan Format Ujian Nasional Perlu Diikuti Perubahan Metode Pembelajaran

Siaran Pers - JAKARTA, Perubahan format ujian nasional menjadi “Merdeka Belajar” yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim perlu diapresiasi. Namun perubahan format ini juga perlu diikuti adanya perubahan metode pembelajaran di sekolah. Penyesuaian ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional dan juga kompetensi para siswa.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan,  selama ini metode pelajaran masih mengedepankan hafalan. Dengan ujian asesmen kompetensi minimum ini, guru pun harus menyesuaikan diri dengan memberikan tugas yang mengasah kemampuan analitik. Keputusan pemerintah untuk kemudian berfokus pada literasi dan numerasi ini patut diapresiasi. Numerasi dan literasi merupakan kemampuan dasar yang sudah seharusnya dapat dikuasai dengan baik oleh siswa-siswi di Indonesia yang menjadi modal berharga untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya.


Selain itu, penyerahan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke pihak sekolah juga harus diikuti kesiapan dari pihak sekolah, termasuk dalam materi pembelajaran. Pengalokasian anggaran USBN untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas guru juga perlu perumusan yang jelas mengenai kegiatan pelatihan seperti apa yang mau diberikan kepada para guru. Pasalnya, program pelatihan guru yang dilakukan oleh pemerintah selama ini juga belum memengaruhi kualitas pembelajaran secara langsung.


“Sekolah dan guru harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan USBN. Penilaian kompetensi siswa juga sebaiknya disesuaikan menjadi difokuskan pada tugas-tugas seperti karya tulis dan lain-lain, yang mendorong siswa untuk bisa memahami konsep dengan baik dan menumbuhkan pemikiran yang kritis,” terang Nadia.


Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) akan menjadi yang terakhir di tahun 2020 dan akan ditiadakan di 2021. Selain itu, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menjadi acuan guru dalam mengajar juga merupakan hal yang positif. Para guru diberikan keleluasaan untuk memilih, membuat dan mengimplementasikan metode pengajaran. Hal ini patut diapresiasi agar guru-guru terdorong untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Guru-guru juga sebaiknya terpacu untuk menemukan dan mengimplementasikan metode belajar yang efektif agar materi pelajaran dapat terserap dengan baik.


“Hal ini juga memungkinkan para guru untuk berkembang dan mengeksplorasi materi yang akan disampaikan kepada para siswa. Jadi di sini bukan hanya siswa yang diharapkan bisa lebih aktif dan kritis, para guru juga dituntut bisa berubah,” urainya.


Selanjutnya, fleksibilitas dalam sistem zonasi juga tepat untuk dilaksanakan mengingat masih banyaknya masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam dua tahun belakangan ini. Keputusan pemerintah untuk memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk menentukan proporsi final dan memutuskan wilayah zonasi memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola sistem zonasi sesuai dengan karakteristik daerahnya. Akan tetapi, pemerintah pusat harus tepat mengawal sistem zonasi di daerah agar permasalahan seperti kurangnya sosialisasi sistem zonasi dan adanya blank spot di beberapa daerah tidak terjadi lagi di tahun mendatang. Pelaksanaan sistem zonasi juga tetap perlu dievaluasi karena setiap daerah memiliki distribusi sekolah dan lanskap pendidikan yang berbeda.


Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan gebrakan bernama “Merdeka Belajar” dengan mengubah empat kebijakan pokok pendidikan.  Pertama, beliau menyatakan bahwa Ujian Nasional akan dilaksanakan terakhir kalinya di tahun 2020.  Mulai tahun 2021 pemerintah akan mulai melaksanakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang diadakan di tengah jenjang pendidikan. Berkaca pada hasil survei PISA 2018 yang dilansir oleh OECD minggu lalu, kemampuan siswa Indonesia hanya 379 untuk numerasi dan 371 untuk literasi; jauh di bawah rata-rata negara OECD lainnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies