Peraturan Turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mendesak Dikeluarkan

Siaran Pers - Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 / 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mendesak untuk dikeluarkan. Turunnya peraturan turunan ini diharapkan bisa memperkuat upaya perlindungan pekerja migran, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja dan juga setelah kembali ke Tanah Air.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan,  disahkannya peraturan turunan dari UU tersebut sangat penting dalam upaya perlindungan kepada para pekerja migran. Turunnya peraturan turunan ini juga diharapkan bisa memperkuat Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran ASEAN atau ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, pada 2017 lalu.


“Dengan menandatangani ASEAN Consensus, pemerintah perlu mengimplementasikan nilai-nilai yang menjadi poin penting dalam kesepatan ini ke dalam UU PPMI. Contohnya saja soal penguatan kapasitas pekerja, lalu mengenai penyederhanaan proses pendaftaran dan keberangkatan para pekerja migran ke negara tujuan juga hak dari keluarga pekerja migran” jelas Pingkan.


Poin penting lainnya juga perlu diintegrasikan ke dalam UU PPMI adalah mengenai hak-hak pekerja migran. Hak pekerja migran yang diatur dalam ASEAN Consensus adalah mengenai hak wajib memegang paspor, hak mendapatkan perlakukan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk berkomunikasi dan freedom of movement, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun serikat pekerja di negara penerima, hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja serta hak untuk menerima kunjungan dari keluarga.


Pemerintah juga memiliki komitmen internasional dalam Global Compact for Migration yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada akhir tahun 2018 silam. Menurut Pingkan, masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk dapat mengawal praktik di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut proses pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI, sistem pengiriman, pengawasan dan juga perlindungan pekerja migran di negara tujuan. Dengan adanya pembenahan regulasi, diharapkan para CPMI maupun PMI yang akan bekerja di luar negeri akan menempuh tahapan yang legal.


“Pendataan pra-keberangkatan, perlindungan dan penempatan pekerja migran juga seharusnya diperkuat. Hal ini sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya potensi kekerasan yang terjadi pada mereka. Saat ini masih terjadi perbedaan jumlah data dari satu kementerian dengan yang lain sehingga upaya perlindungan belum dapat dilakukan dengan maksimal. Prosedur pra-keberangkatan yang jelas dan efisien juga membantu pekerja migran untuk terhindar dari upaya keberangkatan yang ilegal,” tandasnya.


Kalau mereka bekerja dengan cara legal dan terlindungi, maka potensi remitansi yang masuk pun dapat bertambah. Jumlah remitansi yang dihasilkan para pekerja migran pada 2018 lalu mencapai Rp 128 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 2017 yang sebesar Rp 108 triliun. Untuk tahun 2019, diperkirakan akan ada peningkatan pendapatan remitansi yang diharapkan membawa dampak positif pada perlindungan ekonomi para pekerja migran dan keluarganya.



Gambar: Antara

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies