• CIPS Indonesia

Penyederhanaan Regulasi Pendaftaran Usaha Untuk Tumbuhkan Kewirausahaan

Updated: Jun 25, 2019

Penulis: Imelda Freddy, Center for Indonesian Policy Studies

Rumitnya regulasi terkait perizinan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Tidak hanya investor dalam negeri, investor dari luar negeri pun sering mengeluhkan hal serupa. Rumitnya regulasi terkait perizinan inilah yang membuat Zulfi, 32 tahun, malas untuk mengurus perizinan usaha roti bakarnya. Pegawai swasta ini mengatakan dia lebih suka menjalankan usahanya tanpa campur tangan regulasi pemerintah.


“Usaha saya tergolong usaha kecil, modalnya juga pas-pasan. Pasti butuh uang banyak dan waktu yang tidak sebentar untuk mengurus perizinan. Saya lebih pilih usaha seperti sekarang saja,” cetusnya.


Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia turun satu tingkat pada Indeks Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan Bank Dunia baru-baru ini. Jika pada Indeks EoDB 2018 berada di peringkat 72, maka kini Indonesia berada di peringkat 73 pada Indeks EoDB 2019. Turunnya peringkat Indonesia di Indeks EoDB juga berarti kegagalan jajaran pemerintahan untuk mencapai target Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia berada di peringkat 40.



Dalam Indeks ini terdapat juga indikator Starting a Business (Memulai Usaha). Pada tahun 2018, Indonesia hanya mencapai posisi ke-144 pada indikator Starting a Business. Peringkat ini membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura ataupun Hongkong yang masing-masing mencapai posisi 6 dan 3. Indikator Starting a Business dalam EoDB dihitung berdasarkan jumlah prosedur, hari dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha. Menurut Indeks EoDB 2018, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia adalah sebanyak 23 hari yang mencangkup 11 prosedur.


Untuk mengatur fase ini, dibutuhkan 69 total regulasi yang mengatur mulai dari pusat hingga peraturan daerah. Belitan birokrasi perizinan membuat orang lebih memilih bertahan di ranah informal meski dengan menanggung sejumlah opportunity cost (perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan lain-lain).


Rendahnya peringkat Indonesia pada indikator Starting a Business justru menjadi sebuah ironi. Bagaimana tidak, terdapat sekitar 93% unit usaha di Indonesia yang termasuk dalam kategori unit usaha informal seperti usaha roti bakar milik Zulfi. Menurut Sensus Ekonomi BPS 2016 ini, dari sekitar 26,7 juta unit usaha di Indonesia, hanya 1,8 juta unit yang berbentuk badan usaha. Berarti masih ada sekitar 24,8 juta unit yang belum berbadan usaha. Laporan BPS di tahun yang sama juga menyebut unit usaha di Indonesia didominasi oleh unit usaha berskala Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang jumlahnya mencapai 26,2 juta. Berdasarkan beberapa sumber data tadi, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2016, mayoritas unit usaha di Indonesia adalah UMK yang belum berbentuk badan usaha atau informal.


Padahal kontribusi unit usaha informal atau UMK terbilang besar pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2016 diperkirakan kontribusi sektor UMK terhadap PDB mencapai Rp. 6.947,8 trilliun atau sekitar 56% dari total PDB Nasional. Di tahun yang sama, sektor UMK dapat menyerap tenaga kerja tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan sektor usaha skala besar. Melihat besarnya kontribusi sektor ini pada PDB, pemerintah sudah seharusnya memprioritaskan para pengusaha UMK seperti Zulfi untuk mendaftarkan unit usahanya menjadi formal. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mendukung tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru di Tanah Air.


Dengan mentransformasikan unit usaha informal menjadi formal, para pengusaha UMK memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui banyak cara, salah satunya adalah akses kepada kredit. Tanpa legalitas atas usaha yang dimiliki, mengakses kredit adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Setelah mendapatkan kredit, mereka berkesempatan untuk memperbesar atau meningkatkan skala usahanya yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja untuk lebih banyak orang. Selain itu, penyederhanaan prosedur perizinan untuk pendaftaran usaha juga akan membuka kesempatan untuk tumbuhnya para wirausahawan-wirausahawan muda. Mereka yang berniat untuk memulai usaha tidak akan takut disulitkan oleh pengurusan perizinan. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan akan menambah besar kontribusi UMK pada PDB. Sudah selayaknya pemerintah mengakomodir kepentingan unit usaha UMK melihat kontribusi mereka pada PDB dan potensi ekonomi yang mereka miliki dengan regulasi pendaftaran izin yang lebih sederhana.


Sebenarnya pemerintah sudah melakukan terobosan untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Online Single Submission (OSS) pada bulan Juli yang lalu. OSS dibuat untuk menyederhanakan pelayanan pendaftaran usaha dengan cara membentuk sistem yang terintegrasi secara elektronik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua daerah bisa menikmati OSS. Hal ini dikarenakan belum meratanya infrastruktur dan koneksi internet di seluruh Indonesia.


Pelaksanaan OSS juga masih terkendala tumpang tindihnya peraturan di tingkatan daerah dan tingkat nasional. Padahal harmonisasi berbagai peraturan sangat penting untuk memaksimalkan penerapan OSS supaya bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Penerapan regulasi di Indonesia masih memberlakukan mekanisme desentralisasi sehingga penerapan OSS yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat bertentangan dengan beberapa regulasi perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.


Sebagai contoh, regulasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi di saat yang bersamaan izin tersebut menjadi syarat penerbitan Surat Izin Usaha Perdaganan (SIUP) yang sekarang dikelola oleh pemerintah pusat. Ketika pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan izin ini dalam waktu 30 hari, maka SIUP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui OSS akan jadi tidak berlaku.


Contoh lainnya adalah izin HO (izin interupsi) yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran izin usaha di Kota Bandung. Persyaratan ini jelas memperlambat pendaftaran izin usaha karena untuk mendapatkan izin tersebut membutuhkan waktu setidaknya tujuh hari. Kabar baiknya, sejak bulan Maret 2018 ini, prosedur tersebut sudah ditiadakan sehingga para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di kota Bandung tidak perlu lagi mendapatkan izin HO. Usaha ini patut diapresiasi. Ada baiknya jika pemerintah daerah lain mencontoh pemerintah Kota Bandung yang telah secara nyata berusaha melakukan efisiensi prosedur di daerahnya. Lebih baik lagi jika pemerintah pusat lebih fokus untuk membenahi tata kelola izin yang ada seara bertahap, dari pada terlalu fokus pada ambisi untuk integrasi secara nasional yang jelas-jelas belum siap.


Untuk memaksimalkan implementasi OSS, sebaiknya pemerintah pusat perlu ikut mendampingi penyusunan atau penyesuaian sejumlah peraturan pemerintah pusat dengan peraturan pemerintah daerah. Pendampingan sangat penting dilakukan, terutama di daerah yang mengalami kesulitan atau lambat dalam memformulasikan SOP yang baru. Penerapan sebuah sistem dalam pemerintahan harus selalu memiliki payung hukum. Ketiadaan payung hukum akan menghambat pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah perlu membuka kerjasama dengan sektor swasta sebagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi di daerah, seperti akses internet, komputer dan juga listrik.


Terobosan lainnya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menghapus sebanyak 51 Peratuan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dianggap sebagai penghambat investasi mulai dari bidang perpajakan, pelatihan, pendidikan, UMKM dan masih banyak lagi. Namun upaya ini masih belum cukup untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Indeks EoDB.


Pembenahan, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai upaya untuk menyederhanakan pendaftaran izin usaha sudah seharusnya dilakukan, tidak hanya untuk mengejar peringkat dalam Indeks EoDB tahunan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, tapi yang terpenting adalah mendukung upaya inovatif anak bangsa dalam berkreasi di berbagai bidang. Kalau pemerintah ingin memetic manfaat dari bonus demografi yang selalu digembar-gemborkan akan dinikmati Indonesia, upaya nyata untuk menyederhanakan pendaftaran izin usaha adalah sebuah keharusan.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies