Penutupan Pendaftaran Pinjaman Online Momentum untuk Restrukturisasi Pasar

Siaran Pers - Jakarta, Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup pendaftaran perusahaan pinjaman online atau e-lending harus menjadi momentum untuk restrukturisasi pasar teknologi finansial. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menilai, upaya restrukturisasi pasar pinjaman online membutuhkan beberapa komponen, seperti standar operasional bisnis pinjaman online, informasi kredit untuk risk assessment dan perlindungan konsumen.


Ia menjelaskan, standar operasional bisnis pinjaman online yang perlu diatur meliputi, perlindungan data, transparansi bunga dan biaya yang harus dibayar peminjam dan standar proses penagihan utang. Terkait informasi kredit, OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memang membutuhkan data komprehensif yang terus diperbaharui, baik melalui Fintech Data Center  (FDC) maupun Standar Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK merupakan portal yang dikelola oleh OJK yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit. SLIK diharapkan bisa membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah dan mendukung perluasan akses kredit dan pembiayaan. Data yang terintegrasi idealnya digunakan oleh seluruh platform pinjaman online dan juga penting bagi perancangan kebijakan OJK.


OJK dan AFPI setuju untuk menunda pendaftaran penyedia pinjaman online baru untuk persiapan strukturisasi infrastruktur pasar. Sebelumnya, AFPI meluncurkan FDC pada Januari 2020 untuk mengatasi pinjaman berlebihan. AFPI menjelaskan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mengintegrasikan FDC secara penuh dan real time bagi seluruh anggota AFPI (161 anggota) saat ini.


“Dengan diberlakukannya kebijakan ini, diharapkan dapat menjadi momentum AFPI dan OJK mempersiapkan integrasi FDC maupun SLIK untuk mendukung perkembangan teknologi finansial di Indonesia.  Setelah FDC terintegrasi di antara anggota AFPI, itu juga harus diintegrasikan dengan OJK atau melalui SLIK. Sebelumnya, pelaporan data ke SLIK masih sukarela bagi penyedia platform, namun pelaporan akan diwajibkan bagi seluruh fintech pada 2022,” jelasnya.

Selain perlunya integrasi data, Ira berpendapat agar AFPI dan OJK memastikan keamanan data konsumen dan keamanan siber baik di FDC dan SLIK, karena rawan pembobolan. Data di SLIK seperti NIK, NPWP, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Alamat bisa disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab jika tidak ada keamanan data yang memadai. Selain itu, OJK juga harus antisipasi penyedia pinjaman online ilegal karena dengan adanya kebijakan ini, fintech bisa jadi semakin tidak terawasi oleh OJK.



Ira menyatakan, pernyataan OJK yang menyebut kebijakan penutupan pendaftaran pinjaman online dikarenakan sudah cukup penyedia pinjaman online untuk memenuhi permintaan pasar kurang tepat. Ira mengatakan, penutupan pendaftaran akan mengurangi persaingan pasar yang seharusnya mendorong efisiensi pinjaman online.


“OJK sebaiknya hanya membatasi izin pinjaman online sementara, sampai FDC terintegrasi yang diperkirakan selesai Semester I tahun ini, dan harus mendorong semua penyedia pinjaman online untuk teregistrasi dan berizin. Kalau mereka sudah teregistrasi dan berizin, maka mereka harus patuh pada ketentuan dan regulasi yang sudah ditetapkan, termasuk code of conduct AFPI dan regulasi yang ditetapkan OJK. Hal itu tentu akan mempermudah mekanisme pengawasan oleh OJK dan memberikan perlindungan konsumen,” jelas Ira.


Ira menyimpulkan, perusahaan pinjaman online baru sebaiknya diregulasikan dengan baik dan diberikan payung hukum yang jelas. Penutupan pendaftaran pinjaman online memperbesar kemungkinan merugikan konsumen, sehingga OJK dan AFPI harus memastikan agar kebijakan ini merupakan langkah restrukturisasi terintegrasi dalam hal standar operasional bisnis pinjaman online, informasi kredit untuk risk assessment dan perlindungan konsumen secara menyeluruh dan untuk periode selanjutnya.

2 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies