• Admin

Pentingnya Harga Pangan Terjangkau Untuk Cegah Peningkatan Angka Malnutrisi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


17 Oktober 2018 – JAKARTA, Harga pangan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat penting diwujudkan. Salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah peningkatan angka malnutrisi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, kasus malnutrisi di Indonesia cenderung lamban diatasi. Kasus kekurangan nutrisi pada anak seperti stunting (kerdil) dan wasting (kurus) masih berada dalam kondisi kronis dan akut mengingat dua kasus ini menimpa 37,2% dan 12,1% balita di Indonesia atau lebih dari sembilan juta balita. Apabila dibandingkan dengan kondisi di 2007, angka stunting berada pada 36,8% dan wasting berada pada 13,6%.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, tingginya harga pangan pada akhirnya memang berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera, karena 74% pengeluaran rumah tangga prasejahtera hanya dialokasikan untuk komoditas makanan. Ketidakmampuan masyarakat yang tergolong prasejahtera dalam membeli makan akan mendorong perubahan pada pola konsumsi, dimana pilihan jenis pangan semakin terbatasi oleh harga dan pada akhirnya memengaruhi asupan gizi masyarakat tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kasus malnutrisi di Indonesia.


Dalam meningkatkan asupan nutrisi bagi masyarakat, diperlukan kerjasama dan tindakan kolektif dari semua pihak. Masyarakat perlu mengubah pola makan agar lebih bernutrisi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pedoman gizi seimbang tersebut.


”Namun akan sangat disayangkan apabila makanan bernutrisi yang dibutuhkan tersebut pada akhirnya tidak akan mampu terbeli oleh masyarakat. Di sinilah peran harga pangan menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah,” jelasnya.


Dalam kaidah ilmu ekonomi, lanjut Ilman, menurunkan harga komoditas dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah barang yang ada di pasar. Selama ini, pemerintah masih kalang kabut dalam menyediakan data pangan yang benar, terutama beras dan jagung. Kementerian Pertanian selalu bangga dengan predikat surplus yang dicapai pada komoditas tersebut. Namun realita di pasar tidak mencerminkan harga yang sesuai sehingga Kementerian Perdagangan membuka keran impor agar harga pangan terjangkau, tentunya atas hasil Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian yang dihadiri Kementerian terkait dan Bulog.


”Dengan mengandalkan harga sebagai parameter kondisi pasar, permintaan barang akan lebih terukur dengan baik. Dalam mendukung pencapaian hal ini, Bulog perlu diberikan keleluasaan untuk menganalisis kondisi pasar secara independen. Bulog selama ini mau tidak mau harus mengikuti instruksi Rapat Koordinasi yang cenderung tidak responsif dengan kondisi pasar yang sangat dinamis,” ungkapnya.


Selain itu, pemerintah juga perlu menyadari bahwa kondisi sektor agrikultur Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan swasembada pangan. Sampai saat ini Indonesia masih tetap bergantung dengan impor pangan. Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pemerintah tidak perlu memperberat beban belanja masyarakat dengan mengenakan berbagai restriksi tarif dan non-tarif terhadap impor pangan.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies