Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional Perlu Jadi Prioritas Anggaran Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air perlu menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan. Tingginya anggaran pendidikan harus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya Indonesia bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dan berdaya saing kuat. Hal ini juga sejalan dengan bayak hal, salah satunya adalah untuk memetik manfaat dari bonus demograsi yang diperkirakan akan dinikmati Indonesia pada 2030 mendatang.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, upaya-upaya yang selama ini dilakukan pemerintah sudah berjalan cukup baik. Namun  peningkatannya tidak terlalu signifikan. Misalnya saja, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 20,1 juta siswa pada 2020. Jumlah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari 20 juta siswa pada tahun 2019. Berikutnya, sebagai bentuk baru dari program bidikmisi untuk mahasiswa, pemerintah juga akan mengeluarkan KIP untuk 818.000 mahasiswa, naik tajam dari 463.000 mahasiwa pada tahun 2019.


Bahkan jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami penurunan dari 55,8 juta pada tahun ini menjadi 54,6 juta pada 2020 mendatang.


“Melalui komposisi anggaran pendidikan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah masih menjadikan akses pendidikan sebagai sebuah perhatian utama, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kualitas pendidikan belum memeroleh perhatian sebagaimana mestinya. Padahal, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar secara keseluruhan telah menyentuh angka >90%, artinya akses pendidikan bukan lagi menjadi permasalahan besar dalam pendidikan di Indonesia,” jelas Nadia.


Yang seharusnya menjadi perhatian, lanjutnya, adalah kualitas pendidikan yang belum memuaskan sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi pendidikan melalui ujian PISA Indonesia 2015 yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kualitas pendidikan dapat meningkat dengan adanya peningkatan tata kelola anggaran tersebut. Apabila anggaran yang digunakan tepat sasaran, maka kebijakan pendidikan dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Selain tata kelola anggaran, pemerintah juga perlu untuk memperbaiki tata kelola guru serta melakuka upaya yang konsisten untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi guru.


Nadia memandang perlunya ada sebuah cetak biru (blueprint) untuk penggunaan anggaran pendidikan dan pengauditan secara menyeluruh di tingkat daerah dan pusat, mengingat anggaran ini mencakup 20% dari total APBN. Anggaran pendidikan yang besar tidak akan memberikan manfaat seperti yang diharapkan jika tidak dilakukan evaluasi dari sisi akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan visi pengelolaan fiskal yang sehat sebagaimana diusung pada tahun 2020, anggaran pendidikan sangat penting untuk digunakan seoptimal mungkin.


Evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya juga harus gencar dilakukan sebagai referensi dalam rangka meningkatkan penggunaan anggaran pendidikan yang optimal di masa yang akan datang. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2020, anggaran pendidikan menyentuh angka Rp505,8 triliun dan tetap dialokasikan dari 20% APBN sesuai dengan amanat undang-undang. Apabila komposisi anggaran tersebut dikaji, dapat dilihat bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji pegawai dan perbaikan infrastruktur.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies