[Siaran Pers] Peniadaan UN Akibat Covid-19 Langkah Tepat Lindungi Keselamatan Siswa

Updated: Apr 23

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, keputusan pemerintah untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) merupakan langkah yang tepat. Hal ini memang sudah sepatutnya dilakukan untuk melindungi keselamatan para siswa. Prioritas pemerintah dan orang tua saat ini adalah menjaga agar para siswa untuk sebisa mungkin tidak keluar dari rumah, karena mereka dapat menjadi carrier dari Coronavirus Disease (Covid-19) maupun jadi pihak yang tertular.


Keputusan untuk meniadakan UN pada pada tahun 2020 ini merupakan bentuk upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Upaya ini patut diapresiasi karena dapat melindungi 8 juta siswa dari paparan virus yang menyerang pernapasan ini. Untuk meminimalisir penyebaran, sektor pendidikan wajib menyesuaikan cara dan pelaksanaan kegiatan dengan tidak melanggar aturan physical distancing, termasuk dengan penyelenggaraan UN. Apabila penyelenggaraan Ujian Nasional tetap harus dilakukan, maka hal ini berpotensi membahayakan kesehatan anggota keluarga dari para siswa maupun guru.


Nadia mengatakan, pelaksanaan UN secara online dapat dijadikan pilihan bagi pemerintah. Opsi yang dibahas dalam rapat terbatas antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan USBN secara online untuk peserta didik yang duduk di tahun terakhir sebagai pengganti UN yang dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Keputusan pemerintah ini dapat memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyelenggarakan ujian secara mandiri.


“Pelaksanaan UN secara online dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan. Tapi hal ini juga memperhatikan kondisi sekolah-sekolah yang ada di berbagai penjuru negeri. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan UN secara online,” jelasnya.


Nadia menambahkan, bagi SMP dan SMA yang tidak memiliki online platform untuk menyelenggarakan USBN, maka pemerintah dapat merekomendasikan untuk mengolah nilai peserta didik secara kumulatif selama tiga tahun belajar di sekolah.


Namun pelaksanaannya juga harus diikuti dengan sosialisasi. Kemendikbud serta Dinas Pendidikan setempat harus bekerja ekstra untuk memberikan sosialisasi ini kepada para kepala sekolah dan para guru. Dinas Pendidikan setempat wajib memberikan asistensi bagi sekolah-sekolah yang kesulitan menyelenggarakan USBN daring maupun mengolah nilai para peserta didik.


Penyelenggaraan Ujian Nasional pada tahun 2020 ini merupakan yang terakhir karena Kemendikbud telah menghapuskan penyelenggaraan Ujian Nasional mulai dari tahun 2021 hingga tahun-tahun berikutnya. Selain itu, hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan maupun persyaratan masuk perguruan tinggi. Tanpa adanya pandemi Covid-19, UN bukan lagi menjadi menjadi prioritas yang patut dipaksakan. Keputusan pemerintah ini patut diapresiasi, pemerintah telah mempertimbankan analisis cost-benefit penyelenggaraan UN dalam kondisi genting Covid-19. Penyelenggaraan UN akan membawa lebih banyak ancaman negatif daripada manfaat bagi peserta didik maupun pendidik.


“Mengingat banyaknya jumlah peserta didik di Indonesia pada saat ini, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, bahkan orang tua wajib mengubah haluan prioritas di tengah-tengah pandemi Coronavirus. Selain sektor kesehatan, sektor pendidikan juga wajib memenuhi kebutuhan physical distancing dengan penyesuaian proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar,” tandasnya.

Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.


Gambar: Pixabay.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies