• ekytriwulan7

Pengenaan Tarif 0% Dorong Peningkatan Kontribusi UMKM Pada PDB

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


31 Juli 2018 – JAKARTA, UMKM kembali mendapat insentif dari pemerintah. Melalui pengesahan UU Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP), UMKM dimasukkan ke dalam golongan kelompok yang dikenakan pajak 0% bersama dengan masyarakat tidak mampu, kelompok pelajar atau mahasiswa, penyelenggara kegiatan sosial dan penyelenggara kegiatan keagamaan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi UMKM pada PDB Indonesia.


Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap PDB meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34 % dalam lima tahun yaitu antara 2011 hingga 2016. Penyerapan jumlah pekerja pada sektor UMKM juga mengalami peningkatan dari 96,99 % menjadi 97,22 % dalam periode yang sama. Dengan adanya penambahan insentif dari pemerintah, maka diharapkan angka ini bisa meningkat.

Pengesahan RUU PNBP adalah untuk mengganti UU nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, upaya pemerintah dalam menggenjot jumlah produksi UMKM sudah dituangkan ke dalam beberapa hal. Melalui sisi moneter, pemerintah menurunkan suku bunga kredit modal usaha. Sementara itu melalui sisi fiskal, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan.


Setelah pemangkasan PPh sebesar 0.5% melalui revisi PP 46 tahun 2013 yang cukup menginsentif UMKM, kini pemerintah kembali memberikan suntikan insentif melalui pemangkasan PNBP hingga tarif 0%.


“Jelas ini akan menjadi angin segar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kondisi ini akan memberikan efek domino bagi perekonomian di Indonesia. UMKM yang saat ini masih sebagai kontributor utama PDB Indonesia diprediksi akan semakin meningkat jumlah pelaku UMKM, meningkatkan produksi dan semakin banyak lapangan pekerjaan, yang secara tidak langsung akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelas Novani.


Ia menjelaskan, upaya penertiban melalui sistem perpajakan ini akan semakin memperjelas keuntungan dan kerugian yang di dapatkan UMKM sehingga tidak ada wajib pajak yang sembunyi karena takut pada pajak.


Selain diuntungkan dengan berbagai insentif, UMKM juga dituntut terus berbenah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha besar untuk menjual produk mereka. Hal ini dikarenakan mereka akan berada di dalam satu platform yang sama sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan promosi dan penjualan produk.


Hal ini, lanjut Novani, juga akan menguntungkan pelaku UMKM karena dapat menghemat biaya total penjualan, baik yang berasal dari penghematan overhead cost hingga marketing cost. Selain itu, dengan menggunakan teknologi digital yang memberikan platform untuk berjualan, UMKM juga tidak perlu melakukan survey pasar untuk mengetahui produk saingan mereka. Mereka cukup menggunakan teknologi digital untuk dapat menyesuaikan pasar sehingga bersaing dengan mudah.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies