Pengembangan Unicorn Perlu Didukung Kemudahan Berusaha

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


22 Februari 2019 – JAKARTA, Rencana pemerintah untuk mengembangkan startup menjadi unicorn patut diapresiasi. Namun upaya tersebut juga harus diikuti adanya perbaikan regulasi yang memungkinkan sebuah startup tumbuh menjadi unicorn. Salah satunya adalah terkait kemudahan berusaha.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, kemudahan berusaha di Indonesia masih perlu diperbaiki, termasuk dalam kategori mendaftarkan usaha. Unicorn, yang secara definisi mengandung elemen valuasi di atas USD1 miliar, yang tentu saja mensyaratkan bahwa sebuah usaha yang bercita-cita menjadi unicorn haruslah memiliki akses terhadap finansial yang memadai. Akses terhadap finansial ini hanya bisa dilakukan bila sebuah usaha memiliki status formal.


“Pada saat ini, walaupun dikatakan 3,1% masyarakat Indonesia telah menjadi wirausahawan, namun jumlah usaha yang sudah terdaftar secara formal masih sangat kecil. Ini tentu saja akan membatasi jumlah usaha yang berpotensi menjadi unicorn,” jelasnya.


Untuk memastikan adanya iklim usaha yang menunjang terbentuknya unicorn, perlu adanya penyederhanaan dalam aspek perizinan, seperti penyederhanaan jumlah izin yang harus diurus, biaya yang dikeluarkan dan hari yang diperlukan bagi pada perintis usaha. Sementara itu, peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2018 lalu masih jauh dari harapan yaitu di posisi ke-72 dari 190 negara.


Sebagai perbandingan, negara-negara Asia Tenggara lainnya justru menepati peringkat yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Misalnya Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-24 dan Thailand di peringkat ke-26.


Supaya Indonesia bisa kompetitif, lanjut Indra, bahkan di tingkat kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memastikan pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) efektif hingga tingkat daerah. Untuk mendukung implementasi OSS, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan pemerintah pusat dengan peraturan daerah yang terkait dengan perizinan. Kondusifnya iklim usaha diharapkan bisa memunculkan unicorn-unicorn baru di Tanah Air.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies