• Admin

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Cerminkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


8 Agustus 2018 – JAKARTA, Peringatan Hari Masyarakat Adat yang jatuh setiap 9 Agustus selalu diiringi dengan isu terkait pengakuan hak mereka atas hutan adat. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pengakuan hak atas masyarakat justru mencerminkan adanya komitmen dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.


Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan yang dikenal dengan nama MK 35 yang menyatakan hutan adat yang sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara (sebagaimana tercantum dalam UU Kehutanan) kini dikategorikan sebagai hutan adat. Putusan ini keluar setelah adanya permohonan pengujian UU nomor 41 thun 1999 tentang kehutanan.


“Kelompok masyarakat adat memanggap bahwa hutan dan alam merupakan suatu entitas yang dianggap suci dan sakral. Bagi sebagian masyarakat adat, melestarikan hutan merupakan bagian dari tugas utama mereka sebagai manusia dan tugas ini tidak dapat terpisahkan dari jati diri dan identitasnya sebagai masyarakat adat,” ungkapnya.


Kebijakan pengakuan hutan adat sendiri merupakan bagian dari program perhutanan sosial. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pemanfaatan hutan. Lewat program ini, masyarakat adat akan diberikan hak untuk mengelola hutan negara seluas 12,7 juta hektar secara legal.


Selain untuk pengelolaan hutan yang mendatangkan manfaat ekonomi, program perhutanan sosial juga diharapkan bisa mengurangi deforestasi. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar lahan kepada 33.000 desa sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial. Dari target seluas 12,7 juta hektar, pemerintah baru bisa merealisasikan 1,34 juta hektar hingga Desember 2017. Untuk tahun 2018, luas hutan sosial ditargetkan mencapai 2 juta hektar. Pada akhir tahun 2018 total hutan sosial diharapkan bisa mencapai sekitar 3,4 juta hektar.


Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa memaksimalkan peranannya. Sebagai pengelola wilayah, pemerintah daerah harus mampu mengenal dan mengidentifikasi potensi lokasi, berpartisipasi menyelesaikan berbagai konflik, baik konflik horizontal dan juga vertikal, merevisi peraturan yang tidak sesuai dengan mekanisme skema perhutanan sosial hingga memberika pendampingan kepada masyarakat adat yang wilayahya sudah masuk dalam skema perhutanan sosial.


“Pemerintah daerah juga harus mengenal karakteristik masyarakatnya dengan sangat baik. Selain itu potensi masyarakat dan juga hambatan untuk mengembangkan potensi tersenbut juga harus dipahami. Data-data dan juga fakta seputar masyarakat adat harus terus diperbaharui supaya mereka mampu memaksimalkan izin pengelolaan yang sudah atau akan didapat dari pemerintah pusat,” urai Imelda.

48 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies