• CIPS Indonesia

Penanganan Peredaran Alkohol Ilegal Butuh Reformasi Regulasi

Penanganan peredaran alkohol ilegal membutuhkan reformasi regulasi. Peredaran alkohol ilegal di wilayah Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi) ini membutuhkan upaya komprehensif dari beberapa dinas pemerintah untuk benar benar efektif menekan dampak kesehatan yang merugikan dan angka kematian


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara Sigit mengatakan, tujuan peraturan pusat dan daerah mengenai minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah orang untuk minum alkohol legal berdasarkan alasan kesehatan masyarakat, kebudayaan, dan keagamaan. Namun, peraturan pelarangan tersebut justru membawa konsekuensi negatif, yaitu beralihnya konsumen alkohol legal ke alkohol ilegal.


“Ketika akses legal dibatasi, konsumen beralih ke opsi ilegal. Seluruh petugas yang diwawancarai untuk penelitian ini melihat alasan utama penyebaran alkohol ilegal adalah karena komunitas berpendapatan rendah tidak dapat mengakses alkohol legal karena harga retail yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di toko-toko. Hasil penelitian CIPS pada 2016 juga mengonfirmasi bahwa harga yang lebih murah dan akses yang lebih mudah adalah alasan utama orang mengonsumsi alkohol,” jelas Kidung.


Akan lebih baik untuk pemerintah untuk mengurangi pembatasan untuk alkohol legal karena konsumsi alkohol ilegal menimbulkan risiko yang tidak terukur terhadap masyarakat, menyebabkan dampak serius pada kesehatan serta memunculkan distribusi terselubung melalui pasar gelap. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158 Tahun 2018 perlu direvisi untuk menurunkan tarif cukai alkohol seluruh kategori. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga membuka akses terhadap alkohol lokal yang harganya terjangkau akan memberikan mereka opsi yang lebih murah dan aman yang dapat dimonitor lebih mudah, sekaligus mendukung pariwisata dan industri lokal.


Berikutnya, lanjut Kidung, peraturan untuk membatasi usia minimal untuk konsumsi alkohol perlu diperkuat untuk mencegah konsumsi alkohol oleh anak-anak di bawah umur. Dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 06 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan daerah yang melarang penjualan alkohol legal, maka toko-toko berizin, seperti minimarket dan toserba, dapat menyediakan akses yang ke alkohol legal. Konsumen harus membuktikan bahwa mereka secara legal diizinkan untuk membeli alkohol dan pelanggaran akan berakibat pada peninjauan kembali atas izin usaha.


Ketiga, denda untuk pelanggaran ringan harus dinaikkan sesuai dengan peraturan daerah. Denda karena menjual alkohol ilegal setidaknya harus setara dengan keuntungan rata-rata yang didapatkan penjual dengan menjual alkohol ilegal tersebut.


Penelitian terbaru CIPS merupakan lanjutan dari penelitian tahun 2018 mengenai konsumsi alkohol ilegal dan dampaknya di wilayah Bandung Raya. Selama Januari hingga April 2018, lebih dari 100 orang di beberapa daerah di Indonesia kehilangan nyawanya akibat mengonsumsi alkohol oplosan. Alkohol tersebut mengandung metanol, yang merupakan alkohol untuk industri dan tidak bisa dikonsumsi manusia. Sebanyak 57 kasus terjadi di daerah Bandung Raya.


Diperlukan adanya pembenahan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, terlebih pada hal-hal yang menjadi penghalang efektivitas penegakan hukum. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi terhadap mereka yang berpotensi menjadi konsumen alkohol legal dan ilegal dari sisi kesehatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen bisa memahami dampak konsumsi alkohol dan bijak dalam mengonsumsinya (kalau akhirnya tetap mengonsumsi juga).


Foto: Okezone

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies