Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


31 Januari 2019 – JAKARTA, Pemerintah perlu meninjau ulang skema distribusi pupuk bersubdisi. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya banyak permasalahan seputar distribusi. Permasalahan ini dikhawatirkan mengganggu produktivitas sektor pertanian di mana pupuk merupakan salah satu komponen penting di dalamnya.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha mengatakan, pupuk adalah salah satu unsur penting dalam pertanian dan digunakan untuk memaksimalkan hasil produksi dari petani. Dalam masa tanam, ada periode-periode tertentu bagi petani untuk menggunakan pupuk. Karena itu pupuk harus tersedia tepat pada saat masa pemupukan karena akan berdampak pada hasil produksi petani.



Beberapa masalah yang sering dialami pada pupuk bersubsidi antara lain adalah kelangkaan, terlambatnya distribusi pupuk dan subsidi tidak tepat sasaran. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan hasil panen tidak maksimal dan menghambat produktivitas petani.

“Masalah pada distribusi pupuk bersubsidi ini tidak jarang membuat pupuk bersubsidi tidak tersedia pada saat petani menggunakan pupuk. Hal ini membuat petani kesulitan karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau akhirnya mereka menggunakan pupuk non subsidi. Sayangnya, pupuk non subsidi memiliki perbedaan harga yang cukup jauh dengan pupuk subsidi,” jelas Arief.


Pupuk bersubsidi memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan pupuk non subsidi. Saat ini harga pupuk bersubsidi, baik Urea, NPK dan merk lainnya sekitar Rp 2.000 per kilogram. Sementara harga pupuk non subsidi berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Perbedaan harga yang sangat tinggi ini terjadi dikarenakan pupuk non subsidi, terutama yang diproduksi oleh perusahaan, merupakan produk impor.


Pilihan petani menjadi terbatas karena adanya perbedaan harga ini. Petani yang punya modal cukup kuat mungkin masih akan sanggup untuk membeli pupuk non subsidi. Namun hal ini belum tentu terjadi pada petani dengan modal yang lemah. Petani-petani dengan modal kecil ini akan kesulitan membeli pupuk non subsidi dikarenakan harganya yang tidak terjangkau bagi mereka.


“Pupuk yang disubsidi pemerintah saat ini adalah pupuk produksi dari perusahaan BUMN. Saat pupuk bersubsidi bermasalah, alternatif yang dimiliki oleh petani adalah membeli pupuk non subsidi yang diproduksi oleh BUMN maupun swasta. Sayangnya pupuk-pupuk ini tidak disubsidi oleh pemerintah dan hal ini menyebabkan harganya jauh lebih mahal dengan pupuk bersubsidi,” tambahnya.


Arief memaparkan, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengubah skema distribusi pupuk bersubsidi. Skema subsidi pupuk dapat diubah agar tidak terpaku pada subsidi produk tertentu seperti yang selama ini terjadi. Subsidi dapat dialihkan kepada petani melalui kartu tani. Kartu tani dapat digunakan untuk membelanjakan pupuk yang selama ini termasuk dalam kategori pupuk non subsidi dengan subsidi yang di kartu tani tersebut. Dengan subsidi dialihkan ke kartu tani, petani dapat membeli pupuk dari produsen swasta dengan potongan harga dari subsidi pada kartu tani tersebut.


Penerapan sistem ini akan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi buatan perusahaan pupuk BUMN. Para petani dapat memiliki alternatif selain produk-produk bersubsidi buatan perusahaan pupuk BUMN untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Proses pemupukan tetap dapat berlangsung tanpa harus tergantung pada produk pupuk buatan BUMN.


Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), total konsumsi pupuk di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 11,1 juta ton. Rincian komposisi konsumsi pupuk tersebut adalah pupuk Urea sebesar 5,9 juta ton, pupuk NPK sebesar 2,5 juta ton, kemudian diikuti dengan pupuk ZA sebesar 900 ribu ton, pupuk SP-36 sebesar 800 ribu ton dan pupuk organic sebesar 680 ribu ton. Angka 11,1 juta ini adalah ton adalah angka gabungan antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi.


Menurut laporan tahunan dari Pupuk Indonesia, penjualan pupuk bersubsidi mencapai angka 9,2 juta ton. Angka ini adalah terdiri dari 4,1 juta ton pupuk Urea, 2,6 juta ton pupuk NPK dan 2,5 juta pupuk lainnya. Jumlah konsumsi tersebut menunjukkan bahwa sekitar 81% konsumsi pupuk Indonesia adalah pupuk bersubsidi. 

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies