Pemerintah Perlu Tingkatkan Tindakan Pencegahan Karhutla

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


8 Agustus 2019 – JAKARTA, Pemerintah perlu memfokuskan tindakannya pada aspek pencegahan sebelum kebakaran hutan terjadi. Fokus pada tindakan pencegahan akan membantu mengurangi munculnya titik-titik api dan mengidentifikasi potensi munculnya titik-titik api yang belum pernah ada sebelumnya.



Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru menyatakan, idealnya pemerintah daerah, yang memiliki konsesi lahan areal hutan, melengkapi aparat penegak hukum selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di daerahnya dengan alat pemantauan lahan hutan secara online melalui satelit seperti Global Forest Watch-Fires dan turunannya pada handheld gadget seperti Forest Watcher. Pemerintah daerah juga idealnya melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum selain KLHK dalam menggunakan alat-alat tersebut sehingga pemantauan lebih intensif lagi.


Ia memaparkan, aplikasi Global Forest Watch memiliki resolusi tinggi dan memperbaharui perubahan dalam waktu yang cepat. Aplikasi ini juga dapat memfasilitasi pemantauan rantai pasokan dengan mendeteksi deforestasi terkait dengan produksi komoditas, sehingga mempromosikan pertanian komoditas yang lebih berkelanjutan. Meskipun mungkin sudah diimplementasikan dengan Karhutla Monitoring System, implementasi fungsi aplikasi ini perlu ditingkatkan lagi. Aparat selain Manggala Agni KLHK di daerah seperti Kapolda, BPBD, dan BNPB perlu dilengkapi dengan alat serupa agar dapat berkoordinasi lebih cepat dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya karhutla.  


Aparat di lapangan seperti Polhut, Polda, Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus terus siaga untuk ground check apabila deteksi dini sudah keluar terhadap titik panas ataupun aktivitas yang mencurigakan. Modernisasi alat pertanian yang digunakan petani juga perlu dilakukan karena teknologi pembukaan lahan mereka kedepan juga harus segera digantikan di daerah rawan kebakaran dengan izin yang jelas dan aman seperti menggunakan excavator, seperti yang telah diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 6 hari selasa kemarin.


“Pemerintah juga perlu memperhatikan pemegang izin konsesi lahan sebelumnya. Tidak jarang, titik panas muncul di dalam izin konsesi lahan juga merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemegang izin konsesi tersebut. Kalau tidak ada penanganan spesifik atau laporan jelas mengenai bagaimana api terpicu di dalam lahan dari perusahaan, perusahaan atau usaha yang bersangkutan perlu digugat dengan keras dan apabila perlu izinnya dicabut,” jelas Diheim.


Satu hal yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum. Pelaksanaan moratorium kawasan hutan alam dan gambut tidak ada gunanya apabila masih terdapat eksploitasi di sekitar izin-izin konsesi lahan yang sudah ada sebelumnya dan yang belum ada yang karena tidak terawasi. Konsesi lahan yang sudah diterbitkan sebelumnya perlu dikaji ulang sesuai dengan luasan dan batasan aslinya melalui data satelit dan lain-lainnya. Kalau ada perusahaan yang melanggar batasannya, harus segera ditindak dan dicabut izinnya.


Berdasarkan data SiPongi KMS KLHK, terjadi penurunan total luas kebakaran lahan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 2,1 juta ha. Jumlah ini kembali menurun pada 2017 sebesar 272,879.27 ha. Pada 2018, jumlah ini kemudian meningkat kembali sebesar 345,080.92 ha. Apabila di tahun 2019 pencegahan tidak optimal, maka dapat meningkat lebih tinggi dibanding angka luas lahan yang terbakar di tahun 2018.


Seharusnya, pemerintah juga perlu memperhatikan data pemegang izin konsesi lahan sebelumnya. Tidak jarang, titik panas muncul di dalam izin konsesi lahan juga merupakan akibat dari kelalaian yang dibiarkan oleh pemegang izin konsesi tersebut. Pemegang izin konsesi lahan seharusnya memiliki kapasitas untuk mendata kebakaran lahan mereka sebagai upaya pencegahan, dan memiliki unit pemadaman cepat untuk menanggulangi kebakaran kecil, karena itu adalah sumber daya mereka juga. Kalau tidak ada pencegahan terhadap kebakaran atau perusahaan lalai dalam melaporkan perlu ditindak dengan keras dan apabila perlu izinnya dicabut.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies